Newsticker
WOL / Artikel Pembaca / Penegakan Hukum Oleh Polri
foto: istimewa
foto: istimewa

Penegakan Hukum Oleh Polri

Oleh: Kompol Wahyudi SH SIK MH

Pada hakekatnya hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat (volkgeist). Konstitusi dasar Negara kita, secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (Rechtstaats).

Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights). Di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan aparat penegak hukum yang profesional serta memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni dalam proses pengungkapan/ peradilan pidana merupakan perwujudan kewajiban Polri untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum secara transparan kepada publik sesuai dengan mandat yang diberikan oleh bangsa Indonesia dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, penegakan hukum yang akuntabel dapat di definisikan dengan terwujudnya kegiatan penyidikan secara cepat, tepat, terbuka, responsif serta memenuhi ketentuan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata “Law Enfocment” ke dalam bahaasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “ The Rule Of Law” atau dalam istilah “The Rule of Law and Not Of A Man” Versus itilah “The Rule By Law” yang berarti “The Rule Of Man By Law” dalam istilah “ The Rule Of Law”terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istialah “The Rule Just Of Law”. Dalam istilah sebaliknya adalah “The Rule By Law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Berpijak kepada teori penegakan hukum Soerjono Soekamto, faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah law enforcement yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Tujuan dari penegakan hukum, yaitu:
a. Untuk memenuhi keadilan. Keadilan memang tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum, baik korban maupun pelaku, tapi yang lebih mendasar adalah keadilan publik. Pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga publik yang merasakan dampak, baik langsung maupun tidak langsung, sebuah perbuatan yang telah dilakukan.
b. Menegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum. Pemanfaatan hukum maksudnya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas konsep penegakan hukum dijelaskan sebagai proses penyesuaian antara nilai-nilai kaidah-kaidah dan pola perilaku yang nyata dan bertujuan untuk mencapai tugas utama penegakan hukum yaitu terciptanya supremasi hukum. Sehingga pelaksanaan penegakan hukum salah satunya diwujudkan melalui peran Polri yang profesional, modern dan terpercaya (PROMOTER).(wol/roy)

Penulis Adalah: Pasis Sespimmen 56

Baca Juga

foto: zimbio

Montella ’Pede’ Karena Ada Bonucci

SHENZHEN, WOL – Kedatangan Leonardo Bonucci ke AC Milan disebut akan semakin menambah kualitas Rossoneri. ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.