_
Home / Artikel Pembaca / Negeri Serba Pelaksana Tugas (Plt)

Negeri Serba Pelaksana Tugas (Plt)

Henry A. Kissinger, peraih Nobel Peace Prize tahun 1973 pernah berkata “The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been” (Indonesia: Tugas seorang pemimpin adalah membawa rakyatnya dari tempat asal mereka ke tempat yang belum pernah mereka tempati). Jika kita bawa ke konteks kondisi negara kita Indonesia, kalimat itu bisa dimaknai “Pemimpin kita harus menarik rakyat Indonesia dari kemiskinan menuju kemakmuran”. Mengangkat segala penderitaan fisik dan psikis rakyat dari tekanan hidup yang buruk ke kehidupan yang lebih baik atau bahagia

Tentu, ini bukanlah tugas yang mudah dan bukan pula hanya pekerjaan rumah presiden sebagai orang nomor satu, melainkan juga tugas para kepala daerah. Setiap program pusat juga merupakan program daerah. Beban seorang presiden harus sama dengan beban seorang gubernur, walikota, bupati dan pemimpin daerah lainnya. Maka sinergitas menjadi faktor utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan setiap program tersebut.

28 juta penduduk miskin dan 7,45 juta pengangguran di Indonesia merupakan tugas berat pemerintah. Pemerintah daerah seharusnya memaksimalkan penggunaan dana APBD untuk mengangkat nasib buruk rakyat melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan rakyat.

Tugas Berat

Merujuk pada Pancasila, tugas pemerintah yakni menjadikan rakyat bertuhan, beradab, bersatu, memberi keadilan, dan kepedulian sosial. Kemudian, sesuai dengan isi amanat UUD 1945 pemerintah bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tugas ini sangat berat dan membutuhkan pemimpin daerah yang kuat secara rohani, fisik, psikis dan karakter. Jika saja para calon kepala daerah bermotivasi memperkaya diri, maka posisi ini bukanlah pilihan yang tepat. Karena selama menjabat, seorang pemimpin mesti mengesampingkan kepentingan pribadi dan rela berkorban materi dan waktu. Pemimpin bukanlah jabatan untuk bersantai, tetapi untuk kerja, kerja, dan kerja.

Resiko inilah yang tidak diterima oleh calon pemimpin negeri ini. Buktinya, banyak kepala daerah yang terlibat hukum dengan berbagai kasus seperti korupsi dan suap. Akibat perbuatan itu, mereka harus dinon-aktifkan sampai diberhentikan. Ujungnya, kursi kepemimpinan mereka sebagai orang nomor satu di daerah harus diberikan kepada wakilnya sebagai Pelaksana Tuga (Plt). Hal ini merupakan bentuk kepincangan kepemimpinan di negeri ini.

Indonesia memiliki 34 provinsi, 420 kabupaten, dan 94 kota yang diundangkan di UU No 16 Tahun 2014. Beberapa diantara daerah itu kini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Berikut beberapa diantaranya:

  1. Mantan gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin yang harusnya memimpin periode 2008-2013, namun diberhentikan pada tahun 2011 karena terlibat kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat yang merugikan negara sebesar 98,7 miliar. Ia dijerat hukum penjara selama enam tahun. Kursinya akhirnya diberikan kepada Plt. Gatot Pujo Nugroho. Periode 2013-2018, Gatot terpilih menjadi gubernur Sumatera Utara. Ironisnya, kasus yang sama kembali terjadi. Gatot kini berada dalam tahanan KPK setelah dinyatakan sebagai tersangka (28/7/2015) usai ditangkap tangan KPK menyuap 3 hakim, 1 panitera PTUN Medan dan seorang pengacara terkait sengketa korupsi dana bansos di Sumatera Utara.
  1. Provinsi Riau yang harus malu karena pernah memiliki 3 gubernur yang terlibat dalam kasus korupsi yakni Annas Maamun, Rusli Zainal, dan Saleh Djasit. Kini Riau dipimpin oleh Plt. Arsyadjuliandi Rachman.
  1. Gubernur Banten yakni Ratu Atut Chosiyah yang harus menyerahkan tugasnya kepada Rano Karno akibat kasus suap yang dilakukannya kepada mantan ketua MK Akil Mochtar terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan provinsi Banten 2011-3013.
  1. Walikota Palembang Romi Herton bersama istrinya terlibat kasus suap pengurusan sengketa pilkada di MK. Tugas pemerintah kota Palembang akhirnya dimandatkan kepada Plt. Harnojoyo.
  1. Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Bonaran Situmeang yang sama-sama terlibat kasus suap pengurusan sengketa pilkada di MK. Kepemimpinannya harus digantikan oleh Plt Sukran Jamilan Tanjung.
  1. Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin terlibat kasus korupsi pada Kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air dan Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.
  1. Bupati Bogor Rachmat Yasin terlibat kasus suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Tugas pemerintahan kini dijabat oleh Plt Nurhayanti periode 2013-2018.
  1. Bupati Karawang, Ade Swara terlibat kasus suap dari hasil pemerasan terkait izin penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Kepemimpinannya digantikan oleh Plt Cellica Nurrachadiana.
  1. Bupati Lombok Barat, Zaini Arony yang harus berurusan dengan hukum akibat kasus pemerasan yang dilakukannya terkait izin pengembangan kawasan wisata. Selain itu, Bupati Biak Numfor yakni Yesaya Sombuk juga terlibat kasus suap. Kini tugasnya dibebankan kepada wakilnya Plt H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si.

Mirisnya, Kemendagri RI mencatat bahwa sepanjang tahun 2011 terdapat 173 kepala daerah/wakil yang berkasus. Kemudian di tahun 2012, angka itu meningkat menjadi 235 kasus, tahun 2013 naik lagi menjadi 291 kasus dan tahun 2014 lebih dari 300 kasus. Jadi, bisa digambarkan bagaimana sebenarnya kondisi negara kita NKRI ini. Sungguh karut-marut bukan? Lantas, inikah tujuan dan amanat dari Pancasila dan UUD 1945?

 

Evaluasi dan Ketegasan

Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Sebab kita (rakyat) selaku pemilih turut andil di dalamnya. Kebutaan kita pada hukum dan ketidakpedulian kita terhadap kualitas calon pemimpin kita menjadi faktor kuat mengapa pemerintah daerah kita pincang moral

Tidak bisa dimungkiri saat Pilkada dilakukan, masih banyak kepala daerah yang melakukan money politic dan kita dengan bangganya menjadi korbannya. Lagi, kita masih mudah terbius dengan segala janji manis calon-calon kepala daerah tanpa melihat rekam jejak hidup mereka. Apakah mereka sudah berkarya bagi daerah kita sebelumnya, apakah mereka taat beribadah dan apakah mereka mengerti arti memimpin, tanggungjawab dan berkorban.

Saatnya kita selaku masyarakat mengevaluasi diri. Mulai untuk peduli terhadap daerah sendiri, bijak memilih pemimpin dan tidak mudah terpengaruh dengan janji bahkan uang yang ditawarkan para calon kepala daerah di masa-masa kampanye. Jika pun mereka berbuat curang, mari laporkan ke pihak berwenang. Biarkan hukum atau UU yang berlimpah di negeri ini yang menjeratnya. Tidak ada kata terlambat, 9 Desember 2015 mendatang, negara kita akan mengadakan Pilkada Serentak di Indonesia. Mari memilih dengan bijak.

Tak hanya rakyat, pemerintah juga harus segera membasmi tikus-tikus di daerah. KPK dan Kepolisian sbukan waktunya lagi untuk bertikai. Keduanya harus bersinergi menyingkirkan kepala daerah yang nakal. Pemerintah juga harus mematahkan niat oknum-oknum yang ingin melemahkan kinerja KPK. Karena KPK sangat dibutuhkan di negeri ini. Jika tidak ada KPK, bisa dibayangkan betapa merajalelanya para koruptor negeri ini.

Pemerintah harus tegas memberikan hukuman kepada kepala daerah yang bermasalah terutama koruptor. Koruptor tidak jauh beda dengan pengedar narkoba yang sama-sama ingin membunuh rakyat secara perlahan dan terselubung. Jadi, kalau pengedar narkoba bisa dihukum mati bagaimana tidak untuk para koruptor. Sama-sama pembunuh rakyat bukan? Jadi pemerintah, harus mempertegas hukum di negeri ini agar memberi efek jera bagi siapa saja yang melanggarnya. Sebelum itu, tentunya pemerintah (pusat) harus lebih dulu menjadi teladan dengan tidak melakukan hal serupa.

Parta-partai politik pun perlu berkontribusi. Pasalnya, hampir seluruh kepala daerah semasa Pilkada didukung oleh partai politik. Harapannya, partai politik mengutamakan rekam jejak yang baik pada calon kepala daerah yang diusung, bukan fokus pada kepentingan partai.

Berawal dari evaluasi dan kesadaran bersama ini, semoga NKRI semakin baik. Tidak ada lagi kepala daerah yang korupsi dan berkasus. Rakyat miskin dan pengangguran bisa digenapi haknya. Dan semua amanah Pancasila dan UUD 1945 terwujud. (Hasian Sidabutar, S.Pd)

Penulis:

Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia

Staf Pengajar di Quantum College Medan

Alumnus Universitas Negeri Medan

 

Check Also

Dermatitis Atopik, Jadi Sorotan Dalam Pertemuan Ilmiah PERDOSKI di Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Gangguan kulit yang tidak ditangani dengan baik, tentu akan mengganggu kualitas hidup. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.