Home / Artikel Pembaca / Melirik Konsep E-Judicature

Melirik Konsep E-Judicature

WOL  – Salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kualitas perkembangan teknologi.Pemanfaatan teknologi dan informasi di Indonesia khususnya mengenai internet dirasakan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Bagaimana tidak, dari hari ke hari terjadi peningkatan pengguna internet yang signifikan. Meskipun kualitas layanan internet di Indonesia belum bisa disandingkan dengan kualitas layanan internet di negara Asia lainnya, akan tetapi terlihat jelas bahwa pemerintah juga dalam hal ini turut mati-matian untuk terus memperbaikinya. Tak dapat dipungkiri, teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya hingga mampu menjamah berbagai kegiatan manusia. Manusia sekarang ini umumnya selalu bersentuhan dengan teknologi, karena selain dianggap modern, teknologi juga memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal. Contoh sederhananya adalah pengiriman surat. Pengiriman surat yang dulunya dilaksanakan secara manual, mulai beralih ke sistem otomatis melalui internet yang dikirim lewat email. Kepraktisan yang ditawarkan jaringan internet membuat manusia mulai meninggalkan cara-cara yang dianggap kuno dan menyulitkan.

Tidak hanya dalam mengirimkan surat, kini dalam memenuhi hasrat berbelanja, kita tidak perlu lagi bersusah payah pergi ke pusat perbelanjaan. Hanya dengan komputer atau telepon genggam yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa langsung berbelanja secara online. Tentunya lebih praktis daripada berbelanja dengan cara konvensional. Belanja secara online tersebut lazim disebut e-commerce. Selain itu, ada pula konsep e-government yang dibangun pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui jaringan online. Pelaksanaan konsep ini semata-mata disebabkan oleh perkembangan teknologi dan informasi dalam masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk harus mampu mencari celah untuk memanfaatkannya dengan membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara lebih modern melalui jaringan online. Konsep e-government yang matang mulai dibangun oleh pemerintah, contohnya dalam bidang perpajakan. Sistem online berusaha diintegrasikan secara menyeluruh di bidang perpajakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

Inovasi Sistem Peradilan

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diperlukan suatu inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Inovasi merupakan hal yang harus dilakukan karena pemerintah tidak boleh terkesan kuno dengan tertinggal oleh perkembangan zaman.Secara regulasi, baik yang mengenai pemerintahan daerah, pelayanan publik, Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maupun administrasi pemerintahan, kesemuanya memerintahkan badan publik untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelayanan yang memuasakan tersebut dapat diwujudkan melalui realisasi pelayanan publik online. Namun, sepertinya pemerintah masih ragu menerapkan teknologi ke dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Sejauh ini berdasarkan pengamatan penulis, hanya Mahkamah Konstitusi dan beberapa pengadilan saja yang sudah berusaha mengintegerasikan sistem online ke dalam proses peradilan, dan itu pun hanya sebatas pendaftaran perkara secara online. Jadi, penerapan sistem online di peradilan baru dilakukan secara parsial atau dengan kata lain belum utuh dan menyeluruh. Manusia cepat atau lambat akan membutuhkan sistem peradilan yang lebih efisien. Keinginan itu tentunya dapat terwujud melalui penerapan sistem online dalam peradilan yang menurut bahasa penulis disebut dengan e-judicature.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dituntut untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pemanfaatan teknologi yang maksimal di pengadilan diharapkan mampu memenuhi tuntutan tersebut.Bayangan penulis mengenai efisiensi yang dijanjikan oleh konsep e-judicature adalah ketika seseorang mendaftarkan perkara, ia dapat melakukannya secara online tanpa harus pergi ke pengadilan. Gugatan dapat sekaligus diupload melalui website pengadilan yang bersangkutan. Kemudian dari pihak pengadilan akan memeriksa syarat kelengkapan formil gugatan lalu memberi kabar pada pihak yang bersangkutan melalui email. Pemanggilan para pihak yang biasanya melalui relaas panggilan yang diterbitkan pengadilan juga diharapkan bisa dilakukan secara online sehingga menghemat waktu dan biaya. Segala hasil pemeriksaan persidangan juga dapat diupload di website pengadilan. Kesemua hal ini diharapkandapat membuka peluang bagi pengadilan untukmemenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kompetisi Mahkamah Agung

Keinginan untuk memperbaiki pelayanan publik dan memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mendorong Mahkamah Agung menggelar suatu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Kompetisi ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memicu semangat pembaruan dan berinovasi setiap pengadilan yang ada di Indonesia. Mungkin Mahkamah Agung telah menangkap bahwa perlu suatu langkah baru yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Sistem peradilan konvensional dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat di masa kini. Masyarakat masa kini tentunya membutuhkan keefektifan dalam menjalankan segala kegiatannya, termasuk dalam kegiatan yang berkenaan dengan kebutuhannya dalam mencari keadilan di pengadilan.

Namun, sepertinya tak mudah untuk segera mewujudkan sistem peradilan online secara menyeluruh di suatu pengadilan meskipun telah didorong oleh kompetisi dari Mahkamah Agung tersebut. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih untuk mengadakan sistem secara online menjadi salah satu faktor yang menghambat diwujudkannya konsep e-judicature. Selain itu, ketidakstabilan jaringan internet di Indonesia juga menjadi hambatan tersendiri. Berbagai tantangan tersebut tentunya dapat diatasi apabila pembangunan sistem peradilan online mendapat dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat, maupun para pekerja di pengadilanitu sendiri. Akhir kata, penulis berharap semua pihak dapat bahu-membahu dalam mewujudkan konsep e-judicature sehingga sistem peradilan Indonesia dapat lebih modern dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

SHELA NATASHA
Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Check Also

Pemprov Sumut Laksanakan Konsultasi Publik I KLHS

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: