Home / Artikel Pembaca / Lakukan Referendum Membubarkan OKP Preman
Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan (WOL Photo)

Lakukan Referendum Membubarkan OKP Preman

Oleh: Sutrisno Pangaribuan, ST
WOL – Belum lama berselang, rangkaian kasus mega korupsi menyeret beberapa “orang penting“ di Sumatera Utara. Beberapa pejabat seperti, gubernur, ketua, hakim dan panitera PTUN, pimpinan dan anggota DPRD, kepala dinas dan badan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga kini masih ditangani KPK dan Kejaksaan Agung.

Kemudian kita juga disuguhi berita penggerebekan kampung-kampung narkoba, dan juga penyitaan barang-barang ilegal pakaian bekas, aksi begal di jalan raya yang terus memakan korban.

Kemudian yang terbaru, perkelahian dua kelompok preman berseragam loreng-loreng mirip seragam alat negara, hanya beda warna, lengkap dengan baretnya, organisasi yang memiliki AD/ ART, bendera, maupun atribut lainnya. Ironi ini semakin melengkapi prestasi Sumatera Utara yang baru saja dinobatkan sebagai provinsi dengan indeks korupsi tertinggi di Indonesia.

Upaya organisasi preman ini membuat seragamnya mirip dengan seragam alat negara tersebut ditengarai sebagai upaya membangun persepsi publik bahwa mereka berasosiasi secara kelembagaan, paling tidak ada “kedekatan” dengan oknum. Maka kita tidak perlu heran jika di berbagai kesempatan, para petinggi alat negara terlihat akrab dengan wajah sumringah disorot oleh para juru warta yang meliput. Dan tak jarang, berita dan gambar keakraban mereka menjadi headline.

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, publik dikejutkan adanya polemik tentang seragam dan tanda pangkat kementerian perhubungan mirip dengan seragam TNI AU. Sementara, seragam organisasi preman telah bertahun-tahun mirip, namun beda warna, tidak pernah dipersoalkan. Rangkaian peristiwa itu, bukan hanya berdekatan dari sisi waktu saja, namun ditengarai bahwa para pelakunya memiliki keterkaitan. Ada benang merah dari rangkaian aksi kejahatan, tindakan melawan hukum dari para pelaku kejadian tersebut.

Berbagai tindakan kejahatan, menggunakan kekerasan menjadi bagian sehari-hari kita, dan sekali lagi POLRI, selalu datang terlambat, setelah korban berjatuhan. Negara, belum sepenuhnya hadir, kalau tidak dapat kita sebut absen.

Pelaku kejahatan yang ditangani POLRI hanya mereka yang sedang bernasib sial, secara kebetulan tertangkap. POLRI tidak pernah berhasil atau mampu menangkap aktor intelektual, dalang dari berbagai tindak kejahatan yang secara terbuka di depan publik. Kejahatan begal, tidak pernah ditangkap siapa aktor intelektualnya, siapa penampung kendaraan bermotor curian. Para pengoplos gas, tidak pernah ditangkap siapa aktor intelektulnya, yang diumbar ke publik hanyalah operator pengplos.

Lalu bagaimana bisa berharap persoalan ini akan selesai? Dapat dipastikan, masalah ini tidak akan pernah selesai, karena para aktor intelektualnya tetap berkeliaran, atau mungkin masalah ini tetap dipelihara, agar ada “kerjaan”. Kalau terhadap teroris, intelijen kita selalu menyatakan sulit mendeteksi kapan dan dimana akan terjadi. Tetapi, terhadap pertikaian organisasi preman, tentu akan mudah diketahui, dan juga sangat mudah untuk dihentikan.

Sepanjang sejarah lahir, tumbuh dan berkembang, hingga besar seperti sekarang ini, publik belum pernah merasakan manfaat kehadiran para organisasi preman ini. Kalau sekiranya ada manfaatnya, tentu berbagai tindak kriminal semakin marak. Para pedagang di pasar tradisional, hingga yang ada di mall besar tidak luput dari “iuran preman”.

Dari rumah pinggir kali, hingga tinggal di perumahan elit sekaliput tetap harus ada “jatah preman”. Preman sebagai organisasi “pemerintahan imajiner”, tidak berwujud, tetapi terasa, dan kita semua dipaksa membayar “ pajak preman”.

Maka sebuah kebodohan terbesar, bila kita masih kompromi dengan organisasi preman, apalagi kalau harus tunduk. Jika kita bisa tegas dan berani kepada ormas Gafatar, yang belum memiliki satu pun catatan kriminal, maka kita harus lebih berani terhadap OKP yang selalu menebar kebencian, permusuhan, kejahatan dan kekerasan. Saat ini juga kita meminta, Bapak Presiden segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut semua ijin seluruh Ormas maupun OKP pelaku kekerasan.

Apabila Menteri Dalam Negeri juga tidak berani membubarkan Ormas maupun OKP yang selalu menghadirkan permusuhan, pertikaian, kekerasan dan barbarisme, maka kita minta masyarakat dilibatkan untuk melakukan referendum.

Sebab ketika negara tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, maka rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi harus mengambil alih. Ketika negara selalu ragu, selalu banyak pertimbangan, biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Sehingga, publik dengan negara bersatu melawan segala bentuk tindak kekerasan.(**)

Penulis adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Check Also

Tak Teken Prasasti Deklarasi Kampanye Damai, KPU Bakal Sanksi Demokrat?

  JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar acara deklarasi kampanye damai Pemilu serentak 2019. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: