Home / Artikel Pembaca / Keliberalan Pers: Satu Persoalan Baru dalam Politik

Keliberalan Pers: Satu Persoalan Baru dalam Politik

Oleh: Abul Muammar

WOL – Ini adalah 2016. Dan 17 tahun lebih sudah Indonesia beranjak dari jeratan “pers otoriter” (baca: authoritarianism media theory dalam The Four Theory of The Press, karya Wilbur Schramm dkk.).

Lalu, satu pertanyaan sekonyong-konyong muncul: sudahkah kita mencapai apa yang disebut dengan “the normative media”?

Littejohn, dalam bukunya Communication Theory: Human Communication, menyebut bahwa “the normative media” adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana media seharusnya dikelola, dan berperan dan bertujuan dalam suatu tatanan sosial-politik secara luas.

Akan tetapi, saya sendiri merasa belum melihatnya, dan agaknya juga Anda-Anda. Yang ada, dan yang tampak begitu semarak dan riuh, adalah kemunculan libertarianism media (pers liberal) sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat lain setiap kali yang otoriter runtuh, dan cenderung “tebang pilih” dalam menjalankan tanggungjawab sosial.

Bukan hal yang baru bahwa kebebasan pers kemudian melahirkan dan menumbuhkembangbiakkan media-media massa baru yang jumlahnya kini alangkah sulit untuk dihitung. Tetapi, fenomena itu sampai saat ini masih menjadi satu pokok pembahasan yang belum lekang kemenarikannya.

Satu yang paling menggugah saya, hingga membuat saya menuliskan tulisan ini, adalah perihal motivasi dari pelaku-pelaku pendiri media-media baru itu. Motivasi yang kemudian melahirkan masalah-masalah baru hingga ke bidang-bidang lain. Ini menarik karena pada umumnya mereka tidak selalu terang-terangan menampakkan diri. Paling sering mereka sembunyi-sembunyi, meski kemudian tetap saja dapat diketahui.

Di antara sekian banyak macam motif mereka, yang paling agak “elite” barangkali adalah yang bertitiktolak dari keinginan (untuk tidak menyebutnya kepentingan) politik, baik yang sifatnya “sekali-pakai-setelah-itu-dibuang” (instan/jangka pendek) maupun yang bersifat jangka panjang. Yang disebut terakhir ini tentu saja dilakoni oleh orang-orang yang tak sembarangan, oleh mereka yang punya modal besar — tapi juga karena itu punya misi besar.

Maka dari situlah permasalahan yang meluber dari pers liberal itu berpangkal. Kebebasan pers dipersepsikan juga sebagai kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan politik. Saya kira semua akan sepakat jika dikatakan bahwa pers liberal saat ini telah dikelindani oleh politik dengan sungguh sangat aduhai akutnya.

Yang awalnya hanya ada dua-tiga yang memerankannya, kini menjamur dan menjadi hegemoni pula. Menjamurnya pelaku-pelaku pendiri perusahaan pers berbasis tujuan politik itu berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah media itu sendiri.

Maka, mau tak mau, setiap kita harus menyadari betapa persoalan kebebasan kepemilikan media adalah juga persoalan politik Indonesia saat ini.

Sesungguhnya, saya tak ingin berpanjang lebar membahas persoalan ini. Apalagi jika saya teringat dan dipaksa harus menjabarkan bagaimana perjalanan keadaan ini hingga menjadi seperti yang saya sampaikan di sini, terutama dari pengalaman-pengalaman empiris yang saya lalui. Apalagi ketika saya menyadari bahwa kebebasan pers — yang kemudian diikuti pula dengan kebebasan memiliki media — itu ternyata menjadi “jenis penyakit baru” dalam politik. Politik yang seterang-terangnya sudah saya antipatikan sedari dulu.

Tetapi, siapa tahu, dengan semacam pemberitahuan bahwa masalah yang ditimbulkannya semakin kompleks, kebebasan pers yang memang sejak awal sudah dikhawatirkan itu dapat menarik perhatian para pemangku teratas pemerintahan negara ini untuk dikaji.

Apalagi, sebagaimana kita ketahui, media massa adalah alat paling ampuh dalam membikin propaganda (melalui agenda setting), dan celakanya, politik tak pernah terpisahkan dari propaganda pula, bukan?

Revisi UU Pers

Hemat saya, persoalan ini muncul karena UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik tidak pernah benar-benar berjalan (atau dijalankan?). Seakan-akan penegak peraturan itu sendiri takut pada pendiri-pendiri media itu.

Kemudian, andaikan UU tersebut telah sungguh-sungguh ditegakkan, sudahkah ia mengikuti atau sesuai dengan keadaan (terutama sosial-politik-ekonomi) saat ini?

Lagi-lagi, kalau saya tak silap, pertanyaan ini terutama tertuju pada Dewan Pers, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan mengikuti dinamika dunia pers di Indonesia. Dan bila saya tak salah tunjuk, maka patut dikatakan betapa buruknya kinerja Dewan Pers, hingga mereka seolah tak melihat keadaan ini.

Tetapi tentu tidak adil jika hanya kepada Dewan Pers situasi ini dipertuntutkan. Sebagai penentu regulasi tertinggi di negara ini, DPR (juga Presiden) juga harus bertanggungjawab.

Langkah (saran) yang barangkali bisa dilakukan adalah kurang lebih dengan merevisi UU Pers tersebut. Dalam substansi aturan pendirian perusahaan media, misalnya, perlu dibuat aturan yang menyaratkan pemilik modal perusahaan pers bukan merupakan orang yang terlibat dalam politik, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Artinya, orang-orang politik tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan pers dari media yang ia dirikan. Atau, jika boleh lebih ekstrim, orang yang terlibat dalam politik tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan pers sama sekali. Sedangkan bagi perusahaan media yang telah sejak awal terlanjur didirikan oleh orang atau sekelompok orang-politik, harus segera diakuisisikan kepada pihak lain yang bukan orang-politik, atau ditutup sama sekali.

Tentu saja, ikhtiar semacam ini bukan untuk mengebiri kebebasan pers yang telah kita rengkuh selama 17 tahun itu, melainkan agar ia bisa tumbuh dan berjalan sesuai dengan martabatnya. (**)

Penulis adalah wartawan media cetak di Kota Medan.

Check Also

Trump Tak Mau Dengar Rekaman Eksekusi Khashoggi

WASHINGTON, Waspada.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku tidak ingin mendengar rekaman pembunuhan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: