Newsticker
WOL / Artikel Pembaca / Kejahatan di Era Perkembangan Ekonomi Global
Kompol-M-Purbaya-SH-SIK-MT

Kejahatan di Era Perkembangan Ekonomi Global

Oleh: Kompol M Purbaya SH SIK MT

WOL – Menurut Profesor Romli Atmasasmita, karakter kejahatan di bidang ekonomi terkait dengan karakter hukum, dimana aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa) dan pada tempat tertentu berbeda-beda satu sama lain dan pada gilirannya berpengaruh terhadap pandangan, sikap dan perilaku penegak hukum.

Satu-satunya yang mempersamakan pengetahuan kita tentang pemberantasan kejahatan ekonomi dengan menggunakan filsafat pancasila yang merupakan landasan kehidupan dan penentuan arah kebijakan serta program kebijakan ekonomi pemerintah. Sejalan dengan karakter hukum masyarakat indonesia yang tercermin dari lima sila pancasila.

Karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam telah dikemukakan oleh clarke dalam bukunya business crime yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Privacy (hak pribadi)
2. Lack of public order violation (pelanggaran terhadap kepentingan umum)
3. Internal detection and control (pengawasan dan monitoring internal)
4. The limited role of the law (keterbatasan peran hukum atau undang-undang)
5. The ambiguity of business crime (ketidaktentuan kejahatan bisnis)
6. Business offences as politics (kejahatan bisnis terkait politik)
7. Sanctions (hukuman)
8. Consumerism and business accountability (standarisasi kualitas hasil produksi)
9. Private interest versus the public good (kepentingan pribadi melawan kepentingan masyarakat).

Perkembangan kejahatan di bidang ekonomi adalah perubahan modus operandi dengan meningkatnya kecepatan informasi dan komunikasi serta perhubungan, sehingga penegakan hukum semakin tidak mudah dan lebih kompleks dari semula.

Penggunaan teknologi tersebut juga telah meningkatkan mobilitas dan ruang gerak para pelaku kejahatan juga uang hasil kejahatan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain sehingga susah di lacak.
Keperluan peningkatan kerja sama baik melalui ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, merupakan solusi dalam pemberantasan transnasional crime terorganisasi yang melibatkan para pelaku bisnis.

Beberapa contoh dari jenis-jenis kejahatan di bidang ekonomi yaitu :

1. Modus operandi kejahatan sistem pembayaran. 
Seperti skimming, phising, dan malware. Skimming adalah tindakan mencuri data nasabah dengan memasang alat perekam data yang umumnya dilakukan pada mesin edc dan atm. Pishing adalah tindakan ilegal untuk memperoleh informasi sensitif seperti user id dan password, detil kartu kredit, sedangkan malware atau malicious software merupakan program berbahaya yang dapat di perintah sesuai dengan keinginan pembuatnya, dimana malware biasanya digunakan juga untuk mencuri data pribadi serta data-data perbankan.

2. Modus operandi kejahatan pajak.
Modus pertama yaitu dengan cara  tidak melaporkan penjualan dalam surat pemberitahuan (spt) tahunan. Spt dimasukkan ke dalam rekening pemegang saham atau keluarga. Penerimaan penjualan yang tidak dilaporkan dalam spt atau karena tidak memungut ppn dan masuk ke rekening perusahaan akan dicatat sebagai hutang pemegang saham. Modus ke dua menambahkan biaya-biaya fiktif. Modus ke tiga, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Modus ke empat, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Dan modus ke lima, rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi ppn.

3. Modus operandi penyelundupan.
Yaitu melakukan manipulasi dokumen kepabeanan dengan cara mengubah atau memalsukan atau memberikan keterangan palsu pada dokumen tersebut baik secara keseluruhan dan atau parsial (sebagian) berupa fisik barang melebihi dokumen, fisik barang berbeda dengan dokumen, fisik dicampur dengan dengan fisik barang lain yang tidak ada dalam dokumen kepabeanan, fisik sama tetapi diundurkan tahun pembuatannya atau untuk kendaraan bermotor dikecilkan cc-nya dan pengecilan nilai setoran pajak yang harus dibayarkan.

4. Modus operandi kejahatan industri dan perdagangan.
Yaitu memasukkan barang ke indonesia tidak sesuai dengan standar nasional indonesia, tidak mencantumkan sesuai ketentuan pelabelan, tidak memenuhi kreteria peraturan badan pengawas obat dan makanan, melakukan impor tidak sesuai ketentuan kuota dari kementerian pertanian ri dan atau kementerian perdagangan ri melakukan impor tidak sesuai ketentuan perundang-undangan kekayaan intelektual hak cipta, merek, paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan lainnya.

5. Modus operandi kejahatan cybercrime
Yaitu : ilegal akses kejahatan yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak memasuki sistem elektronik (hacking), ilegal conten merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi yang melanggar norma (judi online atau pornografi), pencurian data atau dokumen elektronik kejahatan yang terjadi dengan tujuan mencuri informasi atau data baik pribadi maupun data perusahaan, cyber teror tindakan kejahatan dengan pengancaman terhadap pribadi atau perusahaan (pengancaman melaui email)
Selain itu berkembangnya teknologi informasi ditandai maraknya aplikasi internet di dunia bisnis mendorong percepatan globalisasi perdagangan, berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan transnasional yang bentuk dan dimensinya membuat sulit penanganannya dalam sistem peradilan pidana nasional.

Kejahatan tersebut secara berurutan disebutkan: (1) the international drug trade, (2) environmental criminality, (3) transnational economic criminality, including international organized criminality, money laundering and computer criminality, (4) maritime crime, (5) political aggression, suppression, and corruption, dan (6) terrorism. Perhatian khusus yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi perlu diuraikan. Pertama, kejahatan ekonomi mengadopsi cara bekerja yang sulit dibedakan dengan kegiatan komersial yang normal. Kedua, kejahatan ekonomi melibatkan individu yang secara ekonomi sukses keberadaannya di mata masyarakat. Ketiga, banyak kehadiran kejahatan ekonomi merupakan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana dan kebebasan masyarakat. Kejahatan ekonomi dilihat bentuknya (styles of economic crime) ada dua.

Pertama, kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha bersamaan kegiatan bisnis yang biasa dilakukannya. Tanggung-jawab pengusaha mengandung kesempatan untuk melakukan kejahatan, misalnya: penggelapan, pelanggaran peraturan mengenai kegiatan bidang bisnis, penyimpangan kewajiban pajak. Inilah yang sering disebut white collar crime.

Kedua, perbuatan perdagangan/produksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang illegal/tidak sah. Perbuatan ini dikoordinasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang biasa secara normal, namun di dalamnya digunakan cara-cara yang bersifat kejahatan. Hal ini sering dinamakan organized crime.

Kejahatan ini memerlukan koordinasi sebagai kegiatan ekonomi di luar hukum, dengan formasi kerjasama secara organisatoris dalam prakteknya terdiri dari kelompok-kelompok penjahat, dan sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian dapat dideskripsikan mengenai kejahatan di bidang ekonomi global, dari segi pelakunya merupakan WCC, tidak lagi perseorangan melainkan oleh korporasi maka juga dinamakan corporate crime, segi pengelolaannya sebagai organized crime, dan lingkup beroperasinya tidak hanya secara nasional melainkan melampaui batas-batas negara terkait globalisasi ekonomi sebagai transnational crime dan modusnya memanfaatkan kemajuan IPTEK sebagai high-tech crime.(wol/roy)

Penulis Adalah: Pasis Sespimmen 56

Baca Juga

WOL Photo/Eko Tarore

Pascabentrok, Go-Jek dan Betor Kompak Gelar Donor Darah

MEDAN, WOL – Pascabentrok beberapa waktu lalu, Driver Go-Jek dan pengendara Becak Motor (Pabetor) kompak ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.