Home / Artikel Pembaca / Kebisingan Meningkat Sejalan Dengan Menyempitnya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
WOL Photo

Kebisingan Meningkat Sejalan Dengan Menyempitnya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang masih menghadapi permasalahan besar dalam menata perkembangan dan pertumbuhan perumahan dan permukiman di kota-kotanya. Pada tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau.

Namun, fenomena yang terlihat jelas adalah pertumbuhan kota yang pesat terkesan meluas terdesak oleh kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan aktivitas lainnya. Gejala pembangunan kota pada saat ini mempunyai kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau akibatnya wajah alam semakin hilang.

Kecepatanpembangunan di wilayah perkotaan memang mengagumkan dan perkembangan ini dijumpai pada semua sector terutama sector ekonomi. Hal ini menuntut akan pemenuhan sarana dan prasarana di perkotaan, imbasnya adalah lahan-lahanyang kosong di perkotaan banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, menjamurnya mall-mall, pemukiman, tempat rekreasi, gedung-gedung perkantoran dan industri. Makin banyaknya kendaraan di perkotaan memperparah keadaan, seperti kemacetan dan kebisingan dimana-mana.

Hal ini juga makin memperluas ruas jalan dan akibatnya ruang terbuka hijau semakin menyempit.

MenurutUndang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengajad itanam. RTH minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah dengan porsi 20% sebagai RTH public dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Semakin terdesaknya RTH akan mengganggu kestabilan ekosistem perkotaan juga akan berdampak pada penurunan air tanah, intrusi alir laut, banjir atau genangan, penurunan permukaan tanah, abrasi pantai, pencemaran air seperti air minum berbau, mengandung logam berat, pencemaran udara seperti meningkatnyak adar CO, menipisnya lapisan ozon, pencemaran karbondioksida dan belerang. Disamping itu terjadi polusi suara atau bunyi berupa tingginya tingkat kebisingan.

Menurut berbagai penelitian, kebisingan lingkungan menyebabkan meningkatnya keluhan dari masyarakat. Pengaruh yang paling sering terjadi akibat kebisingan adalah ketergangguan (annoyance). Ketergangguan dapat dianggap sebagai konsekuensi dari kesehatan atau konsekuensisosial. Dua jenis ketergangguan utama yang sering dikeluhkan akibat intervensi bising jalan raya terhadap kegiatan tertentu adalah gangguan istirahat seperti kesulitan tidur dan berubahnya pola tidur serta gangguan komunikasi/percakapan yang umumnya menjadi masalah serius terutama pada sekolah, rumah, dan tempatkerja. Ketergangguan yang dirasakan manusia ketika berhadapan dengan bising juga dapat menstimulasi gejala stress di dalam dirinya.

Kebisingan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987 dapat diartikan sebagai terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan.

Sedangkan menurut Leslie (1993) dalam jurnal penelitian Setiawan (2010) kebisingan adalah semuabunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari.

Sebagai definisi standar tiap bunyi yang tidak diinginkan oleh penerima dianggap sebagai bising.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 718 tahun 1987 tentang kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan menyatakan pembagian wilayah dalam 4 zona yaitu;

  1. Zona A = tempat penelitian, rumahsakit, tempat perawatan kesehatan dan sebagainya, intensitas tingkat kebisingannya berkisar 35-45 dB.
  2. Zona B = perumahan, tempat pendidikan, rekreasi dan sejenisnya, membatasi angka kebisingan antara 45-55 dB.
  3.  Zona C = perkantoran, pertokoan, perdagangan, pasar dan sejenisnya, dengan kebisingan sekitar 50-60 dB.
  4. Zona D = industry, pabrik, stasiun keretaapi, terminal bis dan sejenisnya, tingkat kebisingan berkisar 60-70 dB.

Hasil penelitian yang dilakukan Emi Kuntari (2014) dan Syamdermawan (2012) menyatakan luasan RTH bertambah maka akan berbanding terbalik dengan tingkat kebisingan.

Dengan kata lain semakin bertambahnya ruang terbuka hijau maka akan mengurangi tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan berkorelasi positif dengan luasan, sebaran dan jenisvegetasi pada ruang terbuka hijau. Dengan hubungan sangat kuat untuk luasan, hubungan rendah untuk sebaran dan hubungan sangat lemah untuk jenis vegetasi.

Apabila tingkat kebisingan pada perumahan melebihi ambang batas pada standar yang telah ditentukanya itu 55 dB maka berpengaruh terhadap kesehatan seperti gangguan psikologis antara lain gangguan kenyamanan pribadi, gangguan komunikasi, gangguan keluhan dan tindakan demonstrasi, gangguan pada konsentrasi belajar, gangguan istirahat, gangguan pada aktivitas sholat/ibadah, gangguan tidur dan gangguan lainnya.

Sedangkan keluhan somatik, tuli sementara dan tuli permanen merupakan dampak yang banyak dipertimbangkan dari kebisingan dilingkungan kerja/ industri (Ikron dkk, 2005).

Bentuk ketergangguan merupakan respon individu terhadap gangguan kebisingan yang mengganggu aktivitas mereka di lingkungan pemukiman khususnya di lingkungan rumah mereka.

Mengingat pentingnya RTH di perkotaan, terutama untuk menurunkan tingkat kebisingan maka diperlukan adanya campur tangan dari masyarakat, pihak swasta dan pemerintah untuk mengatasi menyempitnya RTH ini. Solusi yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan misalnya penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan bagi daerah yang memungkinkan, pengelolaan sampah, memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan kepada masyarakat.

Peran yang dapat dilakukan oleh pihak swasta, tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga social dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan. Pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau dan menjamin tegaknya peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya juga disarankan untuk para pengembang (developer) perumahan,harus memperhatikan luasan RTH minimal 20 % untuk RTH public sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan diharapkan dapat membangun RTH dengan baik tidak hanya menyediakan tetapi mengelolanya menjadi taman yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. (data2)

Data Penulis

Nama lengkap        : Sri RahayuKurniasih, SKM

Check Also

Tak Serahkan LADK, KPU Akan Batalkan Parpol Sebagai Peserta Pemilu

JAKARTA, Waspada.co.id– Partai politik serta tim kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: