Home / Artikel Pembaca / Jokowi -JK harus segera lakukan pembaruan agraria
Istimewa

Jokowi -JK harus segera lakukan pembaruan agraria

WOL – JIKA kita lihat kebijakan agraria di Orde Baru, hanya banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang akibatnya terjadi perubahan persepsi tewrhadap tanah. Kebijakan pertanahan yang seharusnya pro rakyat menjadi pro kapital sehingga tidak tercapai pemerataan hasil pembangunan dan jauh dari perwujudan keadilan sosial. Tanah tidak dijadikan strategi pembangunan, tidak dijadikan sebagai alat perlindungan dan jaminan sosial bagi masyrakat di pedesaan maupun di perkotaan, melainkan dikadikan obyek pertumbuhan kapital kelompok pemodal (konglomerat).

Akibat-akibat kebijakan tanah tersebut masih dirasakan sampai saat ini, diantaranya; tanah semakin langka dan menjadi barang yang sangat mahal bagi rakyat kecil dan di sisi lain bagi pemodal yang punya akses modal dan akses politik dengan mudah menguasai monopoli penguasaan dan kepemilikan tanah dengan skala yang sangat luas di pedesaan maupun perkotaan (saat ini untuk memiliki sebidang tanah saja sulit).

Semakin terdesaknya rakyat kecil dan bahkan masyarakat adat tergusur di tanah ulayatnya karena ketimpangan akses untuk mengurus perolehan tanah bagi rakyat kecil (ketimpangan akses politik dan akses modal).

Adanya pembiaran oleh negara atas kondisi konflik pertanahan yakni konflik vertikal antara rakyat dengan negara yang memihak pada pemodal, dengan tidak mengakui atau mengingkari hak-hak rakyat atas tanah (intimidasi administrasi) untuk tidak menerima pendaftaran tanah rakyat dengan daloh hak mengusai negara, tanah milik negara, demi pembangunan yang penafsirannya sesuka hati atau sesuai kepentingan pengusa yang ujung-ujungnya bertujuan dan berakhir dengan tindakan penggusuran rakyat.

Pemerintah Jokowi-JK harus secepatnya melakukan pembaruan agraria agar tanah menjadi alat strategi dan jaminan sosial untuk mencapai ketahanan sosial bagi kehidupan masyarakat di pedesaan dan di perkotaan. Pembaruan yang harus dilakukan setidaknya mengandung prinsip-prinsip yakni; menjunjung tinggi HAM, mengklarifikasi pengertian menguasai negara yang selama ini dijadikan alat menggusur, merampas tanah-tanah rakyat (hak ulayat).

Rekontruksi kepemilikan dan penguasaan tanah yang berkeadilan dengan menetapkan pasal 7.10.17 UUPA larangan monopoli dan penguasaan tanah dengan skala luas. Kemudian memberikan kesempatan bagi rakyat yang memperolah tanah untuk pertanian, juga diberi akses memperoleh bantuan modal, alat teknologi untuk pertanian serta pembinaan dari ruang pemasaran produk pertanian (rulal landreform).

Jika di pedesaan ada rulal landreform maka di perkotaan harus dilakukan urban landreform, sebagaiman kita lihat di perkotaan ketimpangan kesenjangan akses politik dan akses politik dan akses modal menjadikan rakyat miskin kota (urban poor) tidak punya posisi tawar dan terpinggirkan bahkan tak memiliki walau hanya sebidang tanah untuk menopang kehidupannya sangat jelas nyata kita lihat sangat jauh dari keadilan.

Penyelesaian konflik pertanahan dengan lembaga ad hoc. Kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Sebagaimana kita lihat naifnya, rakyat miskin di pedesaan maupun perkotaan yang tergusur dan menjadi terpidana karena hanya ingin memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya atau pengakuan oleh negara/pemerintah pendaftaran tanahnya karena alasan tak jelas atau belum ada keputusan tentang kewenangan pusat atau daerah atas penyelesaian konflik vertikal antara rakyat dengan negara, contoh nyata tanah eks HGU PTPN II yang jatuh ke swasta asing LNK dan konglomerat, sementara hak rakyat untuk pengakuan pendaftaran tanah yang dikelola dan tak digubris oleh pemerintah.

Kita cukup apresiasi atas itikad baik (politikal will) pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan program pembangunan 1 juta rumah untuk meminimalisir beban masyarakat kecil menengah yang tidak memiliki tempat tinggal, namun rakyat sangat berharap Jokowi-JK melakukan langkah yang lebih besar dan luas yakni kebijakan pembaruan agraria karena satu juta rumah jika dibagi 34 provinsi dan 403 kabupaten hanya baru mengatasi kurang lebih 75 unit rumah per kabupaten. Sangat jauh dari kebutuhan dibanding dari percepatan perkembangan penduduk di kabupaten/kota.

Jokowi-JK melalui Menteria bidang agraria harus segera melakukan pembaruan agraria, agar tidak ada lagi terjadi penindasan pada rakyat seperti masa yang lalu. Jangan ada lagi rakyat yang dipersulit dalam memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan, menggunakan dan memiliki tanah di bumi pertiwi.***

Biodata Penulis:
Fadli Kaukibi, Ketua Yayasan Pelatihan Pembinaan dan Penguatan Keluarga Kecil Menengah Indonesia (YP3KMI). Hp. 081265579242

Check Also

DFSK Glory 580 Ramaikan Pasar Otomotif Kota Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Berkomitmen untuk menghadirkan produk terbaik untuk konsumen, Dongfeng Sokon (DFSK) boyong Glory ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: