Home / Artikel Pembaca / Indonesia Mau Impor Beras Lagi?

Indonesia Mau Impor Beras Lagi?

WOL – Beras merupakan pangan pokok strategis bagi masyarakat yang tidak tergantikan dengan pangan lain khususnya di Asia. Negara penghasil utama beras di Asia adalah Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Indonesia dan China.Beberapa diantaranya menjadi eksportir utama beras dunia, seperti Thailand, Vietnam, dan India. Permasalahan perberasan di negara-negara Asia seringkali menimbulkan goncangan dan instabilitas, sehingga lahir berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi petani produsen dan konsumen. Beras mempunyai peran strategis dalam pemantapan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Sudah cukup banyak pengalaman jatuhnya rezim pemerintahan diberbagai negara, misalnya di dalam negeri, terjadi kejatuhan rezim pemerintahan Soekarno tahun 1966 dan rezim Soeharto tahun 1998, demikian juga di negara lain, misalnya di negara-negara semenanjuang Arabia. Kejatuhan rezim dari berbagai negara ini memberikan gambaran bahwa pangan khususnya beras menjadi sangat strategis dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Perdagangan beras dunia beberapa tahun terakhir semakin dinamis, permintaan dari Iran, Irak, Uni Eropa (UE). Kecenderungan negara-negara eksportir beras kedepan lebih mengutamakan kepentingan beras dalam negerinya, baru kemudian sisanya diekspor. Kondisi demikian menyebabkan terjadinya perdagangan pangan yang tidak fair (Unfair Food Trade) karena luas lahan pertanian semakin berkurang, sementara kebutuhan beras semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk.Menyetir pernyataan Prof. Bustanul Arifin “Apakah jebakan Thomas Malthus berupa kondisi kekurangan pangan dan bahkan kepunahan manusia akan menjadi kenyataan jika manusia tidak mampu menggunakan mengembangkan tekonologi pangan dan pertanian ke depanbenar-benar akan terbukti?”.

Kebijakan Perberasan

Kebijakan perberasan atau harga pembelian pemerintah (HPP) bertujuan untuk melindungi petani produsen dari jatuhnya harga gabah dan beras, sehingga pendapatan mereka layak. Lebih lanjut, kebijakan HPP diharapkan dapat menjadi insentif bagi petani untuk tetap memproduksi bahan pangan (khususnya beras) dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional melalui penggunaan benih padi unggul bersertifikat, pemupukan anorganik dan organik secara berimbang, dan penerapan teknologi. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah semacam harga minimum (floor price) yang berfungsi sebagai referensi harga (price reference) bagi petani dan pedagang dalam melakukan transaksi jual dan beli gabah.

Sejarah panjang kebijakan perberasan harus diakui bahwa sedikit banyak berdampak terhadap perekonomian nasional. Periode sebelum krisis (1970-1996), pemerintah mengimplementasikan beberapa kebijakan, diantaranya: harga dasar gabah (HDG), subsidi benih, subsidi pupuk, subsidi kredit usaha tani padi, manajemen stok dan monopoli impor oleh bulog, penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pengadaan gabah oleh Bulog, operasi pasar beras dan tarif impor beras. Periode krisis (1997-1999), pemerintah menerapkan kebijakan transisi yaitu menghapus semua kebijakan kecuali kebijakan harga dasar gabah dan melakukan liberalisasi impor beras dengan mencabut monopoli impor pangan oleh Bulog dan menetapkan tarif bea masuk beras sebesar nol persen. Periode pasca krisis (2000-2004), pemerintah kembali menerapkan kebijakan harga dasar pembelian gabah oleh pemerintah (HDPP) yang secara filosofis seluruh surplus gabah dan beras petani harus dibeli oleh pemerintah.Periode (2005-sekarang), pemerintah mengganti kebijakan harga dasar menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) semacam harga referensi.

Kebijakan lain yang masih berlaku sampai sekarang adalah kebijakan tarif impor sejak bulan Januari 2000, pemerintah menetapkan tarif impor beras sebesar Rp 430/kg atau setara dengan 30 persenad valorem. Kontrol ketat terhadap impor harus melalui jalur merah guna mencegah penyelundupan.Selanjutnya, bulan Januari 2007-November 2007 tarif impor beras dinaikkan menjadi Rp 550/kg.Pengenaan tarif impor yang tinggi ternyata tidak efektif juga dalam mengatasi penyeludupan beras, terutama di daerah-daerah perbatasan sehingga diturunkan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.011/2007 per 7 Januari 2004 sampai saat inimenjadi Rp 450/kg.

Pro Kontra Impor Beras

Mengutip analisis Aurelia Britsch (Reuter, 21/5/2015), analis komoditas senior di BMI Research Singapore Kebijakan pangan Indonesia sangat tidak rasional, saat ini harga beras internasional cenderung turun, tetapi pada saat yang sama harga beras di Indonesia naik dan stok beras Indonesia tidak juga ditingkatkan”. Selanjutnya, menurut prediksi BMI Research impor beras Indonesia 1,3-1,6 juta ton, Rabobank 1,5 juta ton, Barclays 1,0-1,5 juta ton dan The International Grains Council (IGC) 1,3 juta ton.

Apa sebenarnya yang terjadi ditengah-tengah upaya pemerintah dalam mencapai swasembada beras, muncul hembusan informasi bahwa Indonesia akan melakukan impor beras. Pro kontra impor beras setiap rezim pemerintahan tetap akan terjadi adanya kekhawatiran terjadi defisit karena kekurangan supply. Kebijakan impor beras bertujuan untuk mengatasi adanya kekurangan produksi domestik, pemupukan cadangan beras pemerintah dan stok pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Raskin dalam kondisi tidak terpenuhi dari produksi domestik, hal ini kontra produktif dengan upaya pemerintah saat ini dalam mencapai swasembada beras melalui Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai. Dalam banyak kasus khususnya beras masih banyak perdebatan mengenai dampak impor terhadap tingkat kesejahteraan petani. Kelompok yang pro mengatakan bahwa kebijakan impor pada dasarnya justru untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan pertanian.Sebaliknya, kelompok yang menentang adanya kebijakan impor mengatakan bahwa impor pangan di negara berkembang yang menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi sering dirugikan atauimpor memberikan keuntungan kepada konsumen, namun merugikan petani produsen. Dengan demikian, dampak impor memiliki dua sisi yang kontra produktif, disatu sisi menguntungkan konsumen dan disisi lain merugikan petani produsen.

Beberapa alasan mengapa banyak kepentingan dalam impor beras, diantaranya adalah: a) Potensi ekonomi sangat tinggi karena keunggulan demografi (penduduk) Indonesia sebesar 255 juta perut yang harus diisi, sehingga peluang ini mengundang banyak kelompok untuk mendapatkan rente yang begitu besar, b) Konsumsi 124,89 kg per kapita/tahun atau lebih dua kali lipat dari konsumsi beras negara-negara OECD 60 kg per kapita/tahun, dan c) Beras merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia yang tak tergantikan oleh pangan lain.

Selain itu, dinamika harga beras di Indonesia dalam 5 tahun terakhir sangat membingungkan, ditengah-tengah harga beras dunia turun 25 persen, pada saat yang sama harga beras domestik naik 52 persen, dan bayangan El Nino menurut sebagian ahli memperkirakan ancaman kekeringan tidak akan sampai ke Indonesia dan tidak akan mempengaruhi standing crop padi di Indonesia. Hal ini menjadi alasan berbagai kalangan yang menyarankan pemerintah untuk memperkuat cadangan dan stok berasnya, baik melalui pengadaan dalam negeri atau dari impor.

Impor Beras, Perlukah?

Ditengah upaya pemerintah untuk mencapai swasembada beras, berhembus kabar bahwa Indonesia akan melakukan impor beras dengan jumlah yang cukup fantastis sekitar 2 juta ton, jumlah impor beras sebesar ini tentu tidak sedikit dan apabila dikonversikan dengan nilai rupiah maka hilanglah peluang pendapatan petani kita setidak-tidaknya 14,6 Trilyun (HPP beras Rp 7.300 per kg),apalagi dalam berbagai kesempatan pemerintah menyampaikan bahwa prognosis ketersediaan beras tahun 2015 mencapai 41 juta ton, kebutuhan beras 32 juta ton, sehingga surplus 9 juta ton. Sementara itu, sampai bulan Mei 2015 surplus beras telah mencapai 8,8 juta ton, bahkan menurut Bulog pada akhir Mei 2015 pengadaan akan melampaui 1,0 juta ton. Sedangkan cadangan beras pemerintah aman apabila stok beras Bulog 1,5-2,0 juta ton. Untuk mencapai sebesar stok ini, Bulog harus lebih proaktif dan agresif dalam pengadaan gabah dan beras dalam negeri, apalagi musim panen raya akan terjadi pada akhir bulan Mei-Juli tahun ini.

Regulasi pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2015 telah mengamanatkan kepada Bulog sebagai operator bahwa Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 3.700 per kg, gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 4.600 per kg di penggilingan dan harga beras Rp 7.300 per kg di penggilingan. Tidak hanya itu, juga ditetapkan Permentan No. 21/ PERMENTAN/ PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas (GLK). Jadi, tidak ada sebenarnya alasan yang mendasar Bulog tidak bisa menyerap gabah dan beras petani, mengingat saat panen raya harga gabah dan beras di lapangan banyak yang berada dibawah HPP.

Terlalu mudah bagi kita untuk menyimpulkan diperlukan impor beras untuk menutupi defisit produksi domestik. Barangkali kita lupa bahwa alam negeri ini dianugerahi kekayaan hayati sumber karbohidrat yang tidak terbatas dan sangat beragam dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Janganlah bangsa ini menjadi bangsa yang durhaka kepada alam karena tidak menghargai sumberdaya pangan lokal yang melimpah ruah, kiranya kita harus selalu ingat lirik lagu Koes Plus “orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

Sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan untuk melakukan impor beras karena akan membuat petani kita semakin terpuruk. Saat ini momentum terbaik untuk perbaikan menyeluruh tata niaga pangan kita dan meminjam kata mantan Presiden Habiebie “Mari Kita Kembalikan Jam Kerja Bangsa” supaya bangsa ini tidak terus-menerus memberikan subsidi kepada petani asing.(***)

Penulis:
Edi, STP, M.Si
Alumnus FP dan PWD USU
Bekerja di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Check Also

KPU Disarankan Ikuti Putusan MK Soal Caleg DPD

JAKARTA, Waspada.co.id – Sejumlah ahli hukum Tata Negara menyarankan Komisi Pemilihan Umum mengedepankan putusan Mahkamah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: