Home / Artikel Pembaca / HUT Pemprovsu Ke-70: Dipimpin Tengku Erry Nuradi dan Nurhajizah Marpaung, Sumut Semakin PATEN
Gubsu Dr Ir H. Tengku Erry Nuradi MSi dan Wagubsu Dr Hj. Nurhajizah Marpaung SH MH.

HUT Pemprovsu Ke-70: Dipimpin Tengku Erry Nuradi dan Nurhajizah Marpaung, Sumut Semakin PATEN

Wujudkan Pilkada Serentak 2018 Sukses, Kondusif, Jauh dari Politisasi SARA dan Hoax

Oleh:
RIDIN

WOL Memasuki usianya yang ke- 70 tahun di tahun 2018 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus berbenah dengan melakukan pembangunan di segala bidang. Wujud keberhasilan pembangunan di Sumatera Utara juga sangat dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan yang sangat pesat di segala bidang di Sumatera Utara, telah membuka mata masyarakat bahwa kepemimpinan Dr Ir H. Tengku Erry Nuradi MSi, sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung SH MH patut diancungi jempol. Wajar kalau masyarakat mengungkapkan kalau “Sumut Semakin PATEN”.

Tahun 2018 ini juga, rakyat Sumatera Utara akan merayakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018 mendatang yang sukses, aman damai, kondusif, jauh dari politik uang, politisasi SARA dan berita bohong (hoax).

Sumatera Utara juga akan  menjadi tuan rumah MTQ Nasional Ke-27 pada bulan Oktober 2018 mendatang yang diharapkan akan menjajdi contoh ketauladanan kehidupan yang humanis di Sumatera Utara yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras dan agama.

Keberhasilan Pemprovsu
Berbagai keberhasilan yang sudah dicapai Pemprovsu di berbagai bidang yaitu pendidikan, infrastruktur, pertanian dan kesehatan. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, banyak keberhasilan yang sudah dicapai untuk masyarakat Sumut selama memimpin Sumatera Utara dan Tengku Erry Nuradi mengharapkan, pemimpin baru di Sumut yang akan melanjutkan, untuk lebih memelihara dan meningkat lagi keberhasilan yang dicapai selama ini.

Di antara keberhasilan tersebut adalah surplus hasil pertanian padi tahun 2017 sebanyak 1,6 juta ton. Sepanjang usia Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 ini surplus padi tertinggi yaitu 1,6 juta ton. Selain itu, Sumatera Utara sudah mempunyai jalan tol baru yang dibangun oleh pemerintah pusat dengan dorongan Pemprovsu, yaitu Jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi dan Jalan Tol Medan-Binjai.

Bank Sumut juga di akhir tahun 2017 mencatat laba terbesar dibanding sebelumnya.  Menutup tahun buku 2017, PT Bank Sumut mencatat laba bersih Rp 630,472 miliar (belum diaudit resmi), tumbuh 7,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini (laba bersih 2017]), bertumbuh positif dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 584,500 miliar, atau tumbuh 7,87%.

Dalam bidang infrastruktur, panjang jalan di Sumut mencapai lebih dari 3.000 km , dimana 30 persen diantaranya dalam kondisi yang belum baik. Setelah revisi RPJMD dan disetujui DPRD Sumut belum lama ini, target jalan mantap provinsi dari 95% berkurang menjadi 88%. Di periode ke depan, 2018-2023, Target ke depan jalan mantap bukan lagi 88% tapi harus mencapai 100%.

Demikian juga di bidang lain, yaitu irigasi yang 87% kondisinya saat ini sudah paten. Jika memimpin kembali Sumut ke depan, Erry menargetkan 2018-2023 irigasi yang menjadi tupoksi Pemprovsu (yaitu dengan luas hamparan 1.000-3.000 ha) 100% berada dalam kondisi mantap.

Demikian juga di bidang lain, khusus bidang pertanian, masyarakat sumut patut bersyukur, dalam sejarah Sumut, produksi beras yang terbesar dalam sejarah di capai tahun lalu. Jeberhasilan ini akan terus akan ditingkatkan. Pemprosu sudah keluarkan Perda larangan alih fungsi lahan. Untuk desa yang berhasil pertahankan lahan akan mendapat insentif senilai Rp50 juta.

Khusus di bidang pendidikan, sejak UU Pemda no.23 diberlakukan secara efektif 1 Januari 2017, maka pendidikan dibagi tiga tingkatan yang menjadi tanggungjawab Pemkab, Pemprov dan Pusat. Pemprovsu terus mendorong agar pendidikan terus maju. Berharap pendidikan di bidang sekolah menengah tingkat atas (SMA/SMK) bisa lebih baik, dengan gunakan sistem Informasi Teknologi (IT).

Demikian juga proglam lain, perbaikan ruang sekolah maupun pembangunan gedung baru dengan menargetkan setiap kecamatan yang jumlahnya 437, harus memiliki 1 SMA Negeri dan 1 SMK Negeri. Apabila jumlah penduduk di kecamatan tersebut padat, maka jumlahnya bisa lebih dari satu. Saat ini jumlah SMA dan SMK Negeri hanya 700 yang berada sebagian besar di ibu kota kabupaten/kota.

Selain itu, Pemprovsu juga memperhatikan pembangunan pendidikan keagamaan. Pemprov sudah menganggarkan bantuan kepada pesantren, pada APBD tahun 2017 senilai Rp100 miliar, dan ditambah pada P-APBD menjadi total Rp167 miliar. Masing-masing pesantren di Sumut mendapatkan Rp50 juta merupakan bentuk perhatian pemerintah. Di bidang kesehatan, Pemprovsu beri perhatian kepada masyarakat miskin dengan alokasi hampir Rp100 miliar membayar iuran BPJS kesehatan bagi sekitar 300 ribu masyarakat miskin di Sumut.

Raih WTP Tiga Kali Berturut-turut
Selain keberhasilan pembangunan di segala bidang, di bawah kepemimpinan Tengku Erry Nuradi dan Nurhazijah Marpaung, Pemprovsu mencetak hattrick tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2014, 2015 dan 2016 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Sebagai Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena Pemprovasu bisa meraih WTP tiga kali berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) 2016 dilakukan oleh anggota BPK RI Isma Yatun, didampingi Kepala BPK perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumut di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa 30 Mei 2017 lalu.

WOL Photo
WOL Photo

Hadir dan turut menyaksikan pada acara tersebut, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, anggota DPD RI Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap, Wakil Gubsu Nurhajizah Marpaung, Sekda Hasban Ritonga, Sekretaris DPRD Sumut Erwin Lubis, para anggota DPRD Sumut, serta sejumlah SKPD Pemprov Sumut.

Isma Yatun dalam kesempatan itu mengatakan bahwa BPK RI di Sumut menyampaikan opini WTP kepada Pemprov Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut tahun angaran 2016 adalah berdasarkan aturan perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang terpenting di antaranya adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan opini atas LKPD yang dinyatakan secara profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). “Karenanya BPK dalam hal ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Pemprov Sumut,” ujar Isma Yatun.

Namun begitu, dikatakan Isma Yatun, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Sumut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Namun, masalah tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Disampaikanya, beberapa catatan yang menurut BPK perlu diperbaiki di antaranya penatausahaan rekening bank yang tidak sesuai ketentuan dan terdapat sisa dana BOS pada rekening penampungan yang belum tersalurkan. Kemudian kekurangan kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut. Sedangkan yang terakhir adalah soal serah terima aset tetap dalam rangka pengalihan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) dengan pemerintah kabupaten/kota belum dilaksanakan. Sejumlah hal tersebut adalah temuan BPK terkait sistem pengendalian internal.

Sementara terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disampaikan BPK di antaranya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pemanfaatan aset di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tidak sesuai ketentuan, dan transfer bagi hasil kepada kabupaten/kota selalu terlambat.

Atas permasalahan yang ditemukan, telah diberikan rekomendasi. Di mana sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas temuan-temuan yang ada terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, Gubsu Tengku Erry Nuradi  akan menindaklanjuti dengan malakukan  perbaikan pengelolaan keuangan di tahun-tahun berikutnya dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih PATEN.

Raihan opini WTP oleh Pemprovsu ini terjadi di tengah polemik suap anggota BPK atas opini WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah, yang dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan terhadap anggota BPK RI. Raihan opini WTP yang ketiga kalinya berturut-turut ini juga terjadi di tengah rapor merah yang diberikan DPRD Sumut kepada Gubernur Tengku Erry Nuradi atas kinerjanya selama 2016. Belum lagi kasus dugaan korupsi dan suap yang menjerat mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho dan hampir seluruh anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Pilkada Serentak 2018
Bersamaan dengan hari jadi Pemprovsu ke-70 tahun, masyarakat Sumatera Utara juga akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di delapan kabupaten serta  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada 27 Juni 2018 mendatang.

Pilkada serentak di Indonesia termasuk Sumatera Utara tinggal menghitung hari, Masyarakat Sumatera Utara kembali disuguhkan pesta demokrasi yang banyak menyita waktu, tenaga, pikiran dan tentu saja uang, selama kurun waktu mulai pendaftaran para calon, hingga hari penghitungan suara. Masyarakat mengharapkan Pilkada serentak 2018 berjalan sukses, aman, damai dan lancar, tanpa berita hoax, politik uang dan politisasi politiasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), itu merupakan harga mati sebagai harapan seluruh masyarakat Sumatera Utara.

WOL Photo
WOL Photo

Gegap gempita Pilkada serentak  2018 tersebut sudah bergema jauh-jauh hari di berbagai sudut daerah, baik daerah pinggiran dan perkotaan. Para tokoh politik, pengamat politik, ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, mahasiswa, pelajar, hingga kalangan masyarakat bahwa, telah menuangkan pandangannya tentang sosok calon kepala daerah yang akan bersaing di Pilkada serentak 2018.

Baik calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota, yang menandakan masyarakat Sumatetra Utara sangat optimis menyambut dan  memeriahkan Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.

Berbagai pandangan dan pemikiran masyarakat tersebut terus menghiasi media di Sumatera Utara. Baik media cetak, elektronik, online dan media sosial. Pada umumnya semua menginginkan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pilihan masyarakat tersebut unggul dari pasangan calon lainnya. Semuanya ingin yang terbaik untuk menjadi pemimpin Sumatera Utara setelah Gubsu Tengku Erry Nuradi.

Perhelatan akbar pesta rakyat yang banyak menguras tenaga, pikiran, waktu dan uang ini diharapkan tidak sekedar seremonial untuk memilih seorang kepala daerah sesuai keinginan para partai politik pendukung saja, tetapi harapan terbesar masyarakat adalah memilih kepala daerah yang mampu membangun dan menjembatani kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara nyata di dalam keberagaman masyarakatnya tanpa perbedaan.

Menjelang pesta rakyat yang sudah semakin dekat ini, Pemprovsu telah melakukan koordinasi dengan semua pihak, agar pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara nantinya tercipta suasana aman, lancar, kondusif, berkualitas, sukses, tanpa berita hoax, tanpa money politik dan tanpa politisasi SARA.

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemprovsu adalah bersama Komisi Pemilhan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tengku Erry Nuradi, sangat mendukung upaya KPU Sumut yang terus berupaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Sumut 2018  dan Gubsu Tenglu Erry juga berharap pilkada serentak di Sumut 27 Juni 2018 yang akan benar-benar manjadi pesta rakyat yang penuh dengan antusias masyarakat dan anti dengan golput.

Bersama masyarakat Sumatera Utara, Gubsu Tengku Erry Nuradi  juga berharap pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Sumatera  Utara, suasana kondusif yang selama ini tercipta di Sumut dapat terus dipertahankan. Delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serantak 27 Juni 2018 adalah kabupaten langkat, Deliserdang, Batubara, Tapanuli Utara, Dairi, Padang Lawas, Padanglawas Utara dan Kota Padangsidempuan dan Pilgubsu.

Berbagai elemen masyarakat terligat  terang-terangan melakukan gerakan dukungan dengan membentuk posko-posko relawan untuk mendukung paslon kepala daerah yang mereka dukung.

Para pasangan kepala daerah incumbent yang akan kembali meramaikan Pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara adalah  Daerah juga ikut sebagai Pasangan Calon (Paslon) yaitu Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batubara Hari Nugroho, Wakil Bupati Langkat Sulistiyanto, Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu, serta Bupati Simalungun, Jopinus Ramli (JR) Saragih yang akan ikut meramaikan Pilgubsu 2018.

Berita terakhir JR Saragih gagal menjadi calon pada Pilgubsu 2018 karena kasus legalisir fotocopy ijazah SMA. Pasanga calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dipastikan akan memeriahkan pesta demokrasi Pilgubsu 2018 adalah pasangan nomor urut 1, Edy Ramayadi – Musa Rajekshah dan pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat–Sihar Sitorus.

Edy Rahmayadi rela melepas jabatannya dan pensiun dini demi keinginannya membangun Sumut, Edi Rahmayadi dikenal luas mantan perwira tinggi di Angkatan Darat dengan segudang jabatan strategis antara lain pernah menjadi Pangdam I/BB dan Pangkostrad. Masyarakat menilai sosok Edy Rahmayadi memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membangun dan menangani berbagai persoalan di wilayah Sumut.

Sedangkan Djarot dikenal sevagai sosok birokrasim pernah menjadi Bupati Blitar, mantan Wagub DKI Jakarta dan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok yang terjerat kasus hukum terkait masalah SARA. Djarot diutus oleh partai politiknya untuk menjadi calon pemimpin Sumatera Utara dan bertarung dalam Pilgubsu 2018 ini.

Dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut ini akan meramaikan pesta demokrasi Pilgubsu pada 26 Juni 2018 menjadi pilihan masyarakat. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Golkar dan Nasdem. Sedangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat diusung oleh PDIP dan PPP.

Pengamatan berbagai pihak, pasangan-pasangan calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada dan Pilgubsu 2018 memiliki kriteria yang baik untuk berpeluang dipilih oleh masyarakat karena latar belakang dan pengalaman mereka sebelumnya.

Mengingat Pilkada dan Pilgubsu dilaksanakan serentak pada 27 Juni 2018 maka kerawanan berbagai potensi konflik menjadi hal yang sangat penting terutama menyangkut kampanye hitam dan berita hoax yang kini melanda masyarakat melalui berbagai sumber maupun jejaring sosial media.

Diberbagai kesempatan Gubernur Sumatera Utara H.T.Erry Nuradi, mengatakan pemilihan kepala daerah sangat rawan akan perpecahan mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan suku/etnis, hingga perbedaan keyakinan yang pada akhirnya dapat mengganggu ketentraman dan perpecahan di masyarakat. Menurut Gubsu, dalam pilkada akan selalu ada pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pilkada.

Namun dia mengingatkan para penyelenggara harus senantiasa berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Pesta demokrasi membutuhkan dukungan semua pihak baik pasangan calon (paslon), partai politik, keamanan maupun masyarakat umum.

Tengku Erry Nuradi berharap peran serta masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik dan instansi maupun institusi terkait untuk membina kesatuan dan persatuan meski ada perbedaan visi dan misi pada masa saat kampanye dimulai hingga pengumuman hasil pemungutan suara.

Sementara Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw telah mengingatkan bahwa prajurit tidak boleh menunjukkan sikap tidak netral bahkan menggerakkan tubuhpun tidak boleh jika tidak netral. Begitu juga Pangdam I/BB Mayjend TNI Cucu Sumantri, menyebutkan bahwa netralitas dalam pilkada merupakan harga mati, sebab menurut Pangdam, salah satu keberhasilan demokrasi  adalah ketika TNI-Polri netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pilkada Serentak Tanpa SARA dan Hoax
Dalam menyambut Pilkada serentak di Sumatera Utara, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada 27 Juni 2018 mendatang, Pemprovsu bersama Forkopimda Sumut, tokoh agama dan tokoh masyarakat, merekatkan komunikasi guna peningkatan kerukunan beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk komitmen mewujudkan kondusifitas dan keharmonisan di Provinsi Sumut.

Silaturahim guna merekatkan komunikasi, serta untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah yang sangat penting yang bertujuan untuk meminimalisir potensi-potensi kerawanan.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Sumut tinggal menghitung hari. Tentunya semua pihak harus tetap waspada dan terus mengantisipasi berbagai bentuk hasutan yang berpotensi untuk merusak kerukunan umat beragama di Sumut. Menjadikan Pilkada Serentak 2018 menjadi pembelajaran untuk merawat kerukunan dan tidak meninggalkan luka yang sangat sulit untuk disembuhkan.

Jadwal pelaksanaan Pilkada serentak setelah pasangan calon (paslon) mendapatkan nomor urut perserta di Pilkada serentak antara lain, pada 15 Februari–26 Juni 2018 yakni masa kampanye dan debat publik Pilkada 2018, 24–26 Juni 2018 masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye, 27 Juni 2018 pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS dan pada 28 Juni–9 Juli 2018 masa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU.

Dalam menyambut Pilkada serantak 27 Juni 2018, Gubsu T Erry Nuradi bersama Pangdam I/BB  Mayjen TNI Cucu Somantri, juga telah menandatangani kerjasama (MoU) pengamanan Pilkada serentak Sumut. MoU yang berisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Provinsi Sumut dengan Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, tentang hibah pengamanan Pilkada serantak di Sumatera Utara. di ruang kerja Gubsu, lantai 10 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan pada Kamis 8 Maret 2018 lalu.

WOL Photo
WOL Photo

Kegiatan tersebut  menut Gubsu sangat penting, sebagai peran TNI yang cukup besar, sama seperti Forkopimda lain untuk mengamankan Pilkada. Dalam Pilkada tidak hanya melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak pengaman Polri, namun juga TNI. Karena dukungan bantuan dalam keamanan oleh TNI Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan sangat dibutuhkan.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri menyambut baik pemberian dana hibah pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. TNI siap melakukan pengamanan dalam Pilkada Sumut, juga di lapangan semoga amanah dan  tetap harus  netral. Kekhawatiran timbulkan kerawanan baik konflik antar kelompok pendukung, perbedaan pendapat, perbedaan suku/etnis hingga perbedaan keyakinan pada Pilkada serentak memang tidak bisa dipungkiri. Hal ini tentu berdasarkan fakta yang terjadi di beberapa daerah.

Menyikapi kekhawatiran tersebut pihak Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara telah menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA dalam pilkada serentak di Sumatera Utara 2018 di halaman Istana Maimun Medan beberapa waktu lalu. Bawaslu menekankan, tolak dan lawan politik uang dalam Pilkada 2018 ini sangat penting mengingat politik uang dan politiasi SARA merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada dan politisasi SARA berakibat masyarakat terkotak-kotak. Adalah wajar jika Pilkada serentak di Indonesia ini menimbulkan kerawanan  politik uang, kampanye hitam, berita-berita hoax hingga politisasi SARA. mengingat berbagai kepentingan berbagai kelompok maupun partai.

Para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 dan partai pengusungnya  melakukan deklarasi bersama agar pesta rakyat Sumatera Utara berjalan sukses dan kondusif. Dalam deklarasi damai, suasana terlihat  membaur dan penuh keakraban saat masing-masing pasangan calon saling berpelukan dan bergandengan tangan sebagai bentuk persaudaraan dan demokratis dalam persaingan di Pilkada serentak 2018 di Sumut.

foto: Istimewa
(Istimewa)

Di kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018,  penyampaian deklarasi bersama disaksikan langsung oleh KPU dan Bawaslu kabupaten/kota dan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur  Sumut 2018, penyampaian deklarasi pasangan calon disaksikan langsung oleh seluruh komisioner Bawaslu Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Untuk menguatkan komitmen bersama mensukseskan Pilkada serantak 27 Juni 2018, media massa juga mempunyai andil yang sangat penting. Antisipasi berita-berita palsu atau hoax, dengan melakukan pendidikan literasi media kepada masyarakatnya akan terus ditingkatkan.

Di Kota Medan, pihak Pemko Medan, bersama Polrestabes Medan, KPU Medan, Panwaslu Kota Medan bersama, media cetak, media elektronik dan media online, sepekat berikrar bersama memerangi berita hoax, anti ujaran kebencian dan anti penyebaran isu SARA.

Ikrar bersama tersebut untuk menolak setiap orang yang dengan sengaja, menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang bisa berdampak pada kesuksesan Pilgubsu 2018.

Ikrar bersama yang dilaksanakan dilapangan Merdeka Medan dengan Insan media massa ini bertujuan untuk memantapkan situasi kamtibmas tetap kondusif pada pelaksanaan Pilkada serentak khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Kerawanan dalam Pilkada bisa diminimalisir dengan membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan sinerginitas antar kelompok untuk bersama-sama menghindari sekaligus memberantas politik uang dan SARA ini mengingat tidak seluruh paslon, partai politik, kelompok dan golongan rela kalah dalam pilkada.

Amatan di lapangan maupun di media sosial terlihat, politik SARA masih berjalan. Suatu ormas atau paguyuban suatu etnis secara terang-terangan mendukung salah satu paslon yang berasal dari etnis dan golongan yang sama. Persaingan paslon antara satu pendukung dengan pendukung yang berbeda timbul suatu gesekan seperti saling mengejek, saling menjatuhkan lawan hingga saling mengarah pada permusuhan pribadi dan bisa saja berkembang kepada permusuhan kelompok atau golongan.

Kondisi ini akan berkembang jika masyarakat pendukung tersebut tidak memahami makna demokrasi dalam Pilkada, cerdas dalam menyikapi bahwa setiap orang memiliki hak masing-masing tanpa harus memercikkan api permusuhan diantara mereka. Setiap masyarakat harus cerdas dan bijak dalam menyikapi pendapat maupun pandangan orang lain yang tidak sepaham dengannya.

Ini untuk menghindari terjadinya pemanfaatan oleh pihak lain yang berniat untuk memecah belah melalui perbedaan pandangan dan keyakinan masing-masing orang.

Di sisi lain tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada juga rawan pada Pilkada 2018 mengingat berbagai kendala terkait e-KTP yang dinilai bermasalah. Daftar pemilih yang tidak akurat, masih adanya nama yang terdaftar sebagai pemilih padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih padahal yang bersangkutan jelas penduduk setempat dan memiliki Kartu Keluarga dan KTP setempat.

Tingkat partisipasi pemilih dinilai masih rendah sehingga menjadi perhatian serius untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2018 ini.

Demikian juga dengan politik uang maupun tekanan dari suatu kelompok kepada kelompok lain bisa saja terjadi tanpa diketahui secara langsung. Karena itu peranan dari setiap elemen pendukung, paslon hingga partai politik seharusnya memberikan pembelajaran politik secara benar agar tidak terjadi kerawanan yang dikhawatirkan.

Penyelenggara Pilkada dan aparat penegak hukum dituntut untuk serius agar bisa mencermati kondisi dimasyarakat secara transparan dan bisa mengambil tindakan tegas sesuai dengan perturan dan perundanganyang berlaku terkait dengan pelanggran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut.

Deklarasi kampanye damai juga bertujuan untuk memastikan bahwa tahapan pemilu berjalan lancar dan baik. Bawaslu memastikan pengawasan dengan tidak menggunakan politik uang, politisasi SARA, berita hoax dan ujaran kebencian akan dilakukan.

Ada sanksi diskualifikasi jika tim pemenangan atau paslon melakukan pelanggaran sesuai undang-undang seperti money politic tersetruktur, menggunakan Aparatus Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara secara terstruktur sistematis.

Tingkat Kerawanan Jelang Pilkada
Sumatera Utara dikenal dengan dinamika masyarakat yang terdapat beragam suku, budaya, ras dan agama. Banyak yang menilai intensitas kerawanan di Sumatera Utara  tergolong tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Tetapi penilaian segelintir orang ayang mengkupkan bahwa intensitas kerawanan di Sumatera Utara  tergolong tinggi tersebut tidak berdasar. Kehidupan humanis selalu menghiasi kehidupan masyarakat yang heterogen di Sumatera Utara.

Dunia politik di Sumatera Utara juga mampu memainkan peranan penting dalam mengelola kerukunan, keharmonisan dan kondusifitas terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Utara. Masyarakat mengharapkan Pilkada serentak di Sumut nantinya akan berlangsung aman damai dan terkendali, tidak terjadi gejolak yang bisa mengganggu ketentraman dan keamanan.

Para kalangan menilai Pilkada serentak di Sumatera Utara, merupakan bagian dari proses demokrasi dimana proses pergantian pimpinan daerah berjalan dengan aman damai. Peranan masyarakat sangat penting, lebih penting lagi peranan dari para pendukung, partai politik dan pasangan calon untuk berkompetisi secara fair dan jujur, aman dan damai.

Tingkat kerawanan yang timbul menjelang Pilkada serentak di Sumut diperkirakan sebatas kerawanan sosial, seperti upaya mempengaruhi pemilih dengan menggunakan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan, pemberian sembako dengan mencantumkan gambar paslon kepada masyarakat atau pemasangan stiker paslon dirumah-rumah warga, yang belum tentu pemilik rumah tersebut sependapat dengan paslon dimaksud dan berbagai cara-cara lain yang menjurus kepada suatu kelompok etnis maupun agama tertentu.

Hal tersebut menunjukkan belum matangnya pendidikan berdemokrasi para pendukung dan peserta pilkada maupun masyarakat itu sendiri. Menciptakan Pilkada serentak yang aman damai di Sumatera Utara sudah menjadi kewajiban semua pihak.

Persoalan lain yang juga bisa berdampak menjadi kerawanan Pilkada adalah berkembang pesatnya teknologi internet dan jejaring sosial di dunia maya. Kemajuan ilmu dan teknologi ini, ikut berperan dalam menentukan aman  dan damainya Pilkada serentak di Indonesia.

Kekurang pahaman masyarakat dalam penggunaan internet dan sosial media, untuk mengakses dan menyebarluaskan berita tanpa mempelajari isi dari berita atau isu yang muncul, sering menimbulkan gesekan-gesekan bahkan bisa masuk dalam ranah hukum. Hal ini bisa nenjadi indikator tingkat kerawanan Pilkada.

Katua Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo SH MH menyebutkan, potensi SARA di Indonesia di beberapa daerah, sebagian besar masuk sedang di 63 daerah masuk tinggi. Ini masuk dalam rawan di medsos terkait isu pilkada. Demi menjaga penyelengaran Pilkada dan Pemilu bermartabat, dilakukan ikhtiar bersama untuk menjaga demokrasi Indonesia yang baik dan martabat.

Begitu juga terkait berita bohong atau hoax di media sosial saat ini menjadi fenomena yang hangat diperbincangkan masyarakat disemua lapisan. Penyebaran berita hoax, isu-isu negatif, fitnah maupun ujaran kebencian semakin meluas dan seperti tidak terbendungkan baik yang dilakukan oleh masyarakat umum dan awam maupun oleh mereka yang ada didalam kelompok-kelompok yang terlibat dalam persaingan terkait pasangan calon (paslon).

Tidak sedikit masyarakat luas terjebak dalam lingkaran hoax tersebut. Penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian tidak bisa dianggap sepele,mengingat masyarakat pengguna media sosial tidaklah semuanya paham dan cerdas dalam menyikapi dan menyaring suatu informasi.

Terkadang menimbulkan emosi yang meledak-ledak tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut. Jika informasi bohong dan ujaran kebencian terus berkembang maka bukan tidak mungkin perpecahan masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan akan terjadi.

Dalam pandangan pengamat, menjaga kondusifitas masyarakat terutama dalam menjelang Pilkada, memang masyarakat harus bisa menilai apakah isu atau berita yang disebarkan itu pantas untuk disebarluaskan atau dijadikan alat untuk menyerang pihak paslon lainnya.

Masyarakat juga harus bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial, dalam hal ini orang tua, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan calon dan partai politik memiliki peran penting dan harus bisa mendidik dengan menyampaikan hal-hal yang tidak bersentuhan dengan masalah SARA.

Keyakinan adalah pilihan setiap orang, begitu juga dengan adat budaya dan asal-usul seseorang sehingga tidak layak untuk dijadikan bahan untuk menjatuhkan dan merusak keberagaman melalui penyebaran isu dimuka umum, secara internal mungkin itu sah-sah saja tapi tidak secara terbuka di depan publik.

Kondusivitas Sumut harus menjadi harga mati, makanya bagaimanapun juga keheterogenan Sumut harus tetap dijaga sebagaimana keinginan kita seluruh masyatakat Sumatera Utara. Begitu juga dalam memilih pemimpin Sumut sebaiknya tanpa paksaan dan iming-iming, pilihlah pemimpin sesuai dengan hati dan nurani sehingga Sumut ini tidak tergadai selama lima tahun ke depan.

Sumatera Utara dengan berbagai keberagaman agama, etnis, suku, dan budaya selama ini dikenal berjalan dengan aman damai. Riak-riak yang mengarah pada permusuhan dan perpecahaan masyarakat, dinilai mampu dinetralisir oleh semua pihak, baik kelompok, golongan, maupun para aparat hukum.

Ini menunjukkan bahwa keberagaman Sumatera Utara menjadi barometer bagi daerah lainnya di Indonesia. Pilkada dan Pilgubsu serentak 2018 ini hendaknya tidak dinodai oleh suatu kepentingan-kepentingan yang akan merusak tatanan kehidupan kemasyarakatan di Sumatera Utara.

Sumut Jadi Contah Pilkada Terbaik di Indonesia
Di mata nasional bahkan internasional, Provinsi Sumatera Utara mempunyai nilai tersendiri. Beragam suku, budaya dan ras hidup dan tumbuh subur. Berbagai isu, teror dari luar yang masuk  ke Sumatera Utara dapat dibendung dengan kekompakan, keakraban dan toleransi yang selama ini telah terbangun dengan erat di Sumatera Utara.

Pilkada serentak 2018 yang juga akan digelar di Sumatera Utara pada 27 Juni 2018 mendatang juga menjadi sorotan masyarakat luar yang pada umumnya memberikan tanggapan bahwa Pilkada serentak di Sumut nantinya akan berlangsung aman, damai dan sukses.

WOL Photo/Ega Ibra
WOL Photo/Ega Ibra

Selain menghadapi Pilkada serantak di depalan kabupaten/kota dan Pilgubsu 2018, masyarakat di Sumatera Utara juga akan memasuki bulan Ramadhan hingga Idul Fitri pada 15–16 Juni 2018 dan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Nasional Ke-27 yang akan digelar di Sumut pada bulan Oktober 2018 mendatang.

Moment-moment penting tersebut juga menjadi tolak ukur bahwa Sumatera Utara memang layak menjadi barometer kehidupan kemasyarakatan yang penuh toleransi antar ummat beragama yang aman dan damai.

Banyak pihak yang menginginkan suasana dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 ini dan event-event keagamaan yang akan digelar di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, aman dan damai. Tidaklah salah jika kita mengingat kembali pesan dan arahan yang disampaikan pejabat Sumut terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Sebagaimana disampaikan oleh Tengku Erry Nurady pada kegiatan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sumut beberapa waktu lalu di Medan, yang berharap seluruh penyelenggara dapat bersikap netral, bersih dan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kelancaran dan kesuksesan Pilkada serentak dan Pilgubsu 2018, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkat sinergitas dalam memberantas politik uang dan politisasi SARA.

Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengingatkan kepada pasangan calon, baik calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota serta calon gubernur dan wakil gubernur, beserta pendukungnya dan masyarakat Sumatera Utara, agar memiliki niat, tekad dan komitmen yang sama dalam rangka mensukseskan Pilkada Sumut agar terjaga rasa aman, damai dan lancar.

Kapoldasu juga berharap agar para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, media massa dan seluruh elemen masyarakat dapat menciptakan keteduhan di masyarakan, memberikan pencerahan untuk berani melawan berita hoax yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

Menurut Kapoldasu tersebut, pihaknya telah menemukan perkembangan ujaran kebencian, isu hoaks, dan provokatif marak. Khususnya terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Provinsi Sumut. Kapoldasu berharap masyarakat bersama-sama menolak dan mengantisipasi disebarnya berita hoax (bohong) dan meningkatkan rasa toleransi dan tali silaturahim antar yang satu dengan yang lain

Kapolda mengimbau warga untuk segera laporkan bila menemukan berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial.  Mengajak semua pihak untuk memelihara rasa aman dan kondusif dari keberagaman di Sumatra Utara antara lain dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dan dialog antarumat beragama guna menciptakan rasa kesatuan.

Orang nomor satu di Poldasu tersebut, juga mengimbau para pasangan calon kepala daerah yang akan bersaing di Pilkada serentak 2018 dan para tim sukses para pasangan, untuk tidak membentur-benturkan masa. Harapan yang diinginkan adalah susuana sinergi dan membangun komunikasi antar para calon kepala daerah dan para tim sukses.

Paulus mengharapkan bakal calon kepala daerah maupun tim sukses agar tidak saling mendorong, maupun mengerahkan masa ataupun masyarakat, yang bisa menimbulkan konflik dan politik adu domba. Menjaga situasi kondisifitas kebhinekaan di Sumatera Utara yang sudah terbangun dengan baik adalah tugas bersama. Sumut harus jadi barometer kebhinekaan.

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi juga berharap pesta demokrasi Pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara yang sebentar lagi akan digelar, seluruh stakeholder terkait dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing demi kelancaran pesta demokrasi dan diharapkan penyelenggaraan Pilkada Sumut menjadi yang terbaik se-Indonesia dan menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Pemprovsu kata Tengku Erry Nuradi, sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2018 yakni kurang lebih Rp1,2 triliun yang dialokasikan kepada KPU, Bawaslu juga untuk keamanan.

Menjaga suasana yang harmonis dan nyaman pada Pilkada serentak 2018, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya, sangatlah penting. Apalagi di Sumut sangat beragam dalam cara pandang, status sosial dan pilihan politik dalam kepartaian. Diharapkan, pembauran ini harus bertumpu pada rasa dan semangat kebangsaan, tidak boleh digantikan dengan pengelompokkan atas dasar etnis dan status sosial.

Gubsu Erry juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh stakeholder terkait untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Dalam menjaga momentum kegembiraan demokrasi rakyat. Pemerintah terus memperhatikan stabilitas keamanan serta mendorong peningkatan profesionalitas. Kiranya harapan masyarakat bahwa Pilkada serentak di Sumatera Utara 2018 bisa menjadi Pilkada yang PATEN dan menjadi Pillada serentak terbaik di Indonesia akan terwujud.

Pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara diharapkan dapat berlangsung dengan aman, damai dan sukses dan menjadikan Sumut sebagai barometer bagi wilayah lainnya di Indonesia. Adalah menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh komponen masyarakat untuk saling bahu membahu, menjaga solidaritas dan toleransi dalam keberagaman. Kehancuran negeri ini sama dengan kehancuran kehidupan bermasyarakatdan bernegara. Mari kita sukseskan Pilkada serentak dan Pilgubsu 2018 sebagai bagian dari pendewasaan dan kematangan masyarakat Sumatera Utara dalam berpolitikdan berdemokrasi. (**/data2)

Penulis adalah Redaktur Sumut di Waspada Online

Artikel ini diikutsertakan dalam perlombaan karya tulis dalam rangka HUT Pemprov Sumut ke-70 Tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provsu

Check Also

Badai Cedera Uji Kolektivitas Juventus

TURIN, Waspada.co.id – Juventus harus berhadapan dengan badai cedera jelang lawatan mereka ke kandang Frosinone ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: