Breaking News
Home / Artikel Pembaca / Ekspansi Bisnis Bank Sumut dan Tambahan Modal (Bagian I)
Armin Rahmansyah Nasution
Armin Rahmansyah Nasution

Ekspansi Bisnis Bank Sumut dan Tambahan Modal (Bagian I)

Oleh:
Armin Rahmansyah Nasution

WOL – BANK Pembangunan Daerah (BPD) adalah simbol prestisius pemerintah provinsi di Indonesia. Bank daerah juga jadi potret kinerja pemerintah provinsi. Dalam konteks otonomi daerah yang lebih menekankan kekuasaan di pemerintah kabupaten dan kota, maka sebenarnya pemerintah provinsi masih mampu menunjukkan ‘force’ nya lewat BPD.

Sebab bank pembangunan daerah di Indonesia semuanya dikelola pemerintah provinsi bukan pemkab atau pemko. Selain bank pembangunan daerah, Pemprov juga mengelola BUMD lain seperti perusahaan air minum dan lainnya. Tapi umumnya di Indonesia, BUMD yang mampu memberi kontribusi positif terhadap pemprov adalah BPD.

Kenapa? Karena standar perbankan di Indonesia [bank pemerintah, swasta hingga syariah] punya regulasi dan aturan ketat lewat disain yang digagas BI dan dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini.

Artinya pengelolaan bank termasuk BPD dibuat. Baik tentang good corporate governance, prinsip kehati-hatian (prudent banking) hingga indikator keuangan berupa rasio kredit macet, permodalan (LDR=loan to deposit ratio) hingga pengawasan. Aturan itu berlaku umum untuk semua bank termasuk BPD.

Yang membedakan nantinya hanya pada modal. Sebab sejak 2012 Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan pengelompokan bank ke dalam empat kategori khusus. Aturan ini diperbarui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Nantinya di Indonesia hanya akan ada empat kategori bank berdasarkan modal inti yaitu bank BUKU 1 dengan modal inti kurang Rp1 triliun, bank BUKU 2 dengan modal inti antara Rp1 triliun hingga kurang Rp5 triliun, BUKU 3 modalnya  Rp5 triliun sampai kurang dari Rp30 triliun dan bank BUKU 4 dengan modal paling sedikit Rp30 triliun.

Semakin tinggi level BUKU bank maka operasionalnya semakin luas. Kriteria yang didorong OJK adalah bank BUKU 3 dan BUKU 4 yang diharapkan go regional. Jika bank hanya memiliki modal kurang dari Rp1 triliun maka operasionanya terbatas. Hanya boleh menghimpun,  menyalurkan dana serta pelayanan, pembiayaan perdagangan, dan beberapa kegiatan.

Posisi BPD yang ada di Indonesia tinggal mencari positioningnya. Jika bank daerah ingin head to head bersaing dengan bank lain tentu harus memperbesar modal inti.

Di sinilah problemnya. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan: “Kita ingin BPD kita besar, kita ingin BPD kita kuat, kita ingin BPD kita lincah menangkap peluang. Jangan peluang berseliweran di depan mata tidak bisa diambil oleh BPD karena permodalannya kurang kuat. ” Hal itu disampaikannya pidato peresmian Program Transformasi BPD, Mei 2015.

Jika kembali pada paparan di awal tadi bahwa bank daerah adalah wujud prestasi dan prestise pemerintah provinsi lalu bagaimana kondisi Bank Sumut kini? Akan berada di posisi mana bank milik pemerintah daerah ini?

Bagi Pemprovsu sebagai pemegang saham pengendali dan pemerintah kabupaten dan kota lain sebagai pemegang saham, naik turunnya Bank Sumut merupakan potret dan cerminan kolektif dalam membawa bank ini menjadi tuan rumah di wilayah sendiri dan ekspansi ke daerah lain.

Secara kinerja sebenarnya tak ada yang patut diberi garis merah. Kenapa? Coba perhatikan laporan keuangannya dua tahun terakhir. Bahkan di laporan keuangan 2016 audited, catatan labanya memecahkan rekor pencapaian sebelumnya.

Laporan dalam tulisan ini pun tidak akan membedah sisi laporan keuangan, baik penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah, aset atau laba. Sebab semuanya sudah jelas muncul dalam laporan keuangan audit.

Ekspansi dan teknologi
Lantas apa problem mendasar yang harus diselesaikan? Begini, kalau acuannya adalah aturan OJK sesuai kriteria BUKU dan rencana pengembangan ke depan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi terkait transformasi BPD maka yang dibutuhkan penambahan modal.

Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto, Selasa (7/110), kepada Waspada Online, mengungkapkan kalau bank kebanggaan warga Sumut ini membutuhkan modal tambahan untuk ekspansi.  Pihaknya sudah melakukan berbagai kesiapan mewujudkan transformasi BPD dengan tiga fase yaitu foundation building, growth acceleration serta market leadership.

Artinya perkuatan membutuhkan modal tambahan. Alasannya apa? Menurut Edie ada beberapa hal. Pertama target jajaran direksi adalah meningkatkan CAR. “CAR (capital adequacy ratio=rasio kecukupan modal) Bank Sumut saat ini 15 persen. Sudah terpenuhi dari batas minimum 8 persen. Namun masih dibawah rata-rata perbankan yang CAR-nya 20 persen. Ini harus kita tingkatkan.”

Kedua, kata dia, direksi ingin membawa Bank Sumut masuk ke BUKU 3 yang saat ini masih di BUKU 2. “”Modal inti Bank Sumut Rp2,9 triliun dan masuk BUKU 2. Kita butuh tambahan modal untuk BUKU 3 dengan kekurangan Rp2,2 triliun lagi. Targetnya modal inti bisa lebih besar dari Rp5 triliun,” jelasnya.

Alasan ketiga tentu saja prioritas Bank Sumut untuk ekspansi kredit/pembiayaan, perluasan jaringan layanan terutama di Sumut karena banyaknya daerah pemekaran yang memiliki potensi, kata dia. Hal senada sebenarnya sama dengan yang diungkapkan oleh salah satu Komisaris Bank Sumut Hendra Arbie.

Menurut dia, seiring perkembangan teknologi Bank Sumut harus banyak berubah. “Kita sekarang hidupnya di telapak tangan. Transaksi perbankan sudah menggunakan teknologi digital. Artinya Bank Sumut harus ikut trend istilah anak zaman now,” jelasnya. Kondisi tersebutlah yang membuat Bank Sumut butuh tambahan modal inti. (**bersambung…)

Penulis adalah wartawan senior bidang ekonomi.

Check Also

WOL Photo

PWI dan Bank Sumut Sinergi Tingkatkan Wawasan di Bidang Perbankan

MEDAN, WOL – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara bersinergi dengan Bank Sumut menggelar Workshop ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.