Home / Artikel Pembaca / (Bukan) Panggung Rakyat

(Bukan) Panggung Rakyat

Oleh:  Sutrisno Pangaribuan, ST

WOL – Beberapa saat yang lalu, baru saja kita menyaksikan selebrasi para elite yang memunggungi rakyat. Pelantikan 14 bupati/ wali kota dan wakilnya yang mewah itu ternyata bukan untuk rakyat, seperti janji Pemprovsu.

Pelantikan dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan sekitar 2.000 orang semakin menegaskan bahwa acara ini sebagai bentuk show of force dari sekelompok elite sekaligus sebagai ajang cari muka.

Bukti lain bahwa kegiatan tersebut bukan untuk rakyat adalah penutupan jalan menuju Lapangan Merdeka dari pukul 08.00-14.00 WIB yang terdiri dari Jalan Pulau Pinang menuju Jalan Kereta Api, Jalan Perniagaan menuju Jalan Gwangzu sampai ke Pulau Pinang, kemudian Jalan Bukit Barisan ditutup untuk umum kecuali untuk tamu VVIP dan VIP.

Oleh karena itu, masihkah layak kita sebut acara pelantikan tersebut untuk rakyat?

Beredar rumor, namun cukup layak dipercaya, bahwa biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan patungan. Kalau disebut patungan, berarti ada pengumpulan uang dari berbagai sumber resmi maupun tidak resmi.

Kalau demikian halnya, maka tentu itu sudah jadi pelanggaran, sebab tanggung jawab pelantikan bupati/ wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota ada pada pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka seluruh pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Tidak diperkenankan melakukan pengumpulan uang dari siapapun untuk membiayai acara pelantikan tersebut.

Kalau ada oknum pejabat yang melakukan pengumpulan uang secara patungan, itu masuk kategori pungutan liar atau “pungli”.

Dasar dari pelantikan tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015, Pasal 165 Ayat 1. Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Kota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Demikian juga pada Penjelasan UU No.8 Tahun 2015 Pasal 165 Ayat 1. Serah terima jabatan Bupati/ Walikota dilakukan di ibu kota kabupaten/ kota. Begitu juga Peraturan Presiden Republik Indonesia No.167 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa, pendanaan pelantikan gubernur/ wakil gubernur itu dari APBN sedangkan untuk pelantikan bupati/ wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota dari APBD provinsi. Sehingga jelas, semua menggunakan anggaran resmi negara dan daerah, bukan uang pribadi, sponsor maupun patungan.

Sesungguhnya, di luar biaya seremoni pesta elite ini, biaya yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota juga sangat besar. Seluruh anggota DPRD dari kabupaten/ kota yang kepala daerahnya ikut dilantik, diundang, mereka datang dengan biaya APBD, demikan juga kalau kepala dinas/badan instansi dari daerah juga hadir, semua itu menggunakan APBD, belum lagi unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dari daerah pasti juga turut hadir, semua itu menggunakan uang negara.

Dan yang tak boleh kita kesampingkan para PNS yang hadir, yang meninggalkan tugasnya demi “setor muka” kepada kepala daerahnya itu juga jumlahnya sangat besar. Kita bisa cek data dari hotel dan penginapan, pasti mengalami lonjakan yang signifikan selama beberapa hari ini.

Kembali kepada kegiatan pelantikan tadi, dengan latar panggung bertulikan “panggung rakyat”. Ternyata, tak satupun acara itu diberikan kepada rakyat. Yang kita saksikan menikmati panggung itu justru mereka yang melantik dan yang dilantik, lalu rakyatnya dimana? Mengapa rakyat masih harus dikibuli? Dieksploitasi? Yang terjadi diatas panggung adalah narsisme para elite yang diselingi goyangan dari artis ibukota, kemudian, selfie, wefie.

Mereka bergantian bernyanyi dengan jatah Plt Gubernur tentu lebih besar sebagai bos yang sedang ingin direbut hatinya oleh para bawahannya yang hendak cari muka. Mengapa mereka tega melakukan itu kepada rakyat Sumatera Utara?

Bukankah panggung yang dibiayai dari keuangan negara itu semestinya digunakan sebagai wadah menyampaikan pesan pembaharuan, peringatan agar para kepala/ wakil kepala daerah menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kesempatan  itu mestinya digunakan untuk menyampaikan komitmen, kebulatan tekad dan peneguhan janji untuk setia dan jujur melayani rakyat.

Sampai saat ini, kita tidak habis pikir, mengapa para pejabat kita lebih suka mengumbar kemewahan, gemar melakukan pemborosan, sementara di sisi lain, rakyat semakin susah. Padahal semua kita pasti mengetahui, sama sekali tidak ada hubungan antara pelantikan yang mewah plus digoyang sama artis ibukota dengan prestasi. Ini baru memulai, mengapa kita harus lakukan selebrasi, pelantikan ini seharusnya dilakukan secara sederhana, betul- betul pesta ala rakyat.

Kita berharap, tindakan seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang, mari kita awasi penggunaan uang negara untuk kepentingan rakyat. Mulai hari ini, kita akan kawal 15 kepala daerah memimpin daerahnya. Kepada Pemprovsu, dan oknum-oknum di dalamnya, berhentilah berfoya- foya menggunakan uang negara. Mendapat predikat sebagai provinsi terkorup seharusnya membuat kita sadar bahwa saatnya kita berubah. Konsolidasi ide, gagasan dan komitmen membangun Sumatera Utara, itu jauh lebih penting dilakukan daripada sekedar menggelar selebrasi.

Tulisan ini bukan untuk menyerang siapapun, hanya untuk mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan negara/ daerah. Uang negara, hanya dapat diberikan kepada rakyat, dan penggunaannya sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Semoga kita dapat mewujudkan SUMUT BARU.

Penulis adalah anggota Komisi C, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Check Also

Tersangka Anggota DPRD Sumut Cicil Pengembalian Uang ke KPK

JAKARTA, Waspada.co.id – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, puluhan anggota DPRD Sumatera Utara yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: