_
Home / Artikel Pembaca / BPJS Kesehatan Syariah, Menyoal Kontroversi
Ilustrasi (ist)

BPJS Kesehatan Syariah, Menyoal Kontroversi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini adalah keputusan yang merupakan hasil Ijtima (pertemuan) Ulama Komisi Fatwa se Indonesia ke-5 tahun 2015 ini, yang diselenggarakan di Tegal beberapa waktu lalu. Alih-alih dipandang menawarkan solusi, keputusan ini menimbulkan kontroversi.

Sekalipun dengan kekurangan di sana-sini, BPJS Kesehatan yang praktis beroperasi sejak 2014 lalu untuk menjalankan amanat UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dipandang sebagai sebuah terobosan baru dalam mengelola dan memberi pelayanan kesehatan kepada publik secara prima.

Tidak sedikit warga yang merasakan manfaat dari diberlakukannya BPJS Kesehatan. Golongan yang tidak mampu, asal bersedia mengurus administrasinya, akan dapat berobat gratis. Hampir pada semua kasus penyakit ter-cover, meskipun diakui masih cukup jauh dari kondisi ideal untuk kasus-kasus tertentu.

Walaupun administrasinya bisa dipandang cukup berbelit dan antreannya sangat panjang, warga kini tidak lagi segan berobat hanya karena terkendala uang. Demikian pula, warga yang golongan mampu tapi menderita penyakit kronis yang butuh terapi jangka panjang—yang tentu saja dengan biaya besar, dengan ikut BPJS Kesehatan beban menjadi lebih ringan. Inilah manfaat BPJS Kesehatan yang mengedepankan prinsip gotong royong antara rakyat yang kategori mampu dengan negara (pemerintah) dalam pendanaan pelayanan kesehatan publik.

Pembiayaan pelayanan kesehatan dengan skema asuransi sosial ini diwacanakan dan diterapkan oleh pemerintah karena alasan utama rendahnya pendanaan kesehatan dalam anggaran negara selama ini, yang selalu berkisar pada angka 2 hingga 3% saja tiap tahunnya. Padahal, kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan gaya hidup sehat telah membuat tingginya angka kesakitan (dengan beragam varian penyakit) di Indonesia. Dampaknya, menurunkan produktivitas masyarakat.

Namun, bukan berarti sistem BPJS Kesehatan tidak mendapat penentangan, setidaknya di awal penerapan dan terutama oleh tenaga kesehatan (nakes). Sistem ini dianggap tidak/belum memberi kesejahteraan kepada nakes, bahkan dipandang cenderung memeras tenaga mereka dengan upah yang tidak seimbang. Namun seiring waktu, gelombang penentangan ini kian surut, seiring dengan diupayakannya penambahan premi dan peserta. Harapan demi harapan terus ditumbuhkan bahkan sistem ini dijanjikan kelak juga akan menyejahterakan tenaga kesehatan.

Di tengah atmosfer seperti itu, sistem yang penerapannya masih balita tersebut, kembali dipersoalkan dan diperbincangkan di tengah masyarakat. Apa yang dibicarakan bukan pada soal urgensi dan kemanfaatannya, tetapi pada pandangan kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip syariah, yang baru digarap MUI.

Mulai bersuaranya MUI, membuat pembicaraan menjadi penting. Pasalnya, mayoritas peserta BPJS Kesehatan adalah muslim dan premi terbesar juga diharapkan bisa terkumpul dari peserta non PBI, baik itu Aparat Sipil Negara (ASN), pekerja ataupun peserta mandiri. Jika masyarakat menerima ‘fatwa haram’ (MUI tidak menggunakan istilah haram tetapi ‘tidak sejalan dengan prinsip syariah’) dan menjadi alasan mereka untuk tidak terlibat dalam kepesertaan, sistem BPJS Kesehatan akan cukup mengalami gangguan—atau bahkan terhenti.

Berpagar Syariah, Sistem Sedekah
Dalam naskah hasil ijtima’-nya, MUI menyatakan bahwa hasil keputusannya itu tidak bermaksud untuk menentang prinsip gotong royong dan saling membantu yang sudah tertanam dalam program BPJS. MUI juga mengaku tidak menafikan niat baik pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional di Indonesia.

MUI hanya memandang adanya unsur gharar, maisir dan riba dalam BPJS Kesehatan, khususnya dalam  akad-akadnya. Unsur yang secara jelas dan tegas agama melarangnya. Padahal, saling membantu (ta’awun) dalam pandangan agama terpagari oleh kata ‘dalam kebaikan dan ketaatan kepada Tuhan’.  Hanya saja, dalam naskah hasil ijtima’ itu tidak dijelaskan secara detil di mana letak persoalan yang demikian dan juga tidak dijelaskan solusi alternatifnya, hingga multi tafsir.

Salah satu kemungkinan, yang MUI maksud adalah akad asuransi yang dinilai ada unsur ‘bertaruh’ antara dua pihak (gharar dan maisir). Dan unsur riba yang dibicarakan MUI, kemungkinannya pula, ada pada pengelolaan aset/dana yang terkumpul. Pembicaraan yang masih cukup tabu bagi publik, hingga menimbulkan banyak kontroversi. Tulisan ini tidak bermaksud meramaikan kontroversi tersebut, tetapi membuka wacana ‘baru’ akan pelayanan publik dengan mengambil sejarah sebagai pelajaran sekaligus pembanding sistem kontemporer saat ini. Salah satu sejarah yang ada adalah sejarah imperium Islam.

Dalam catatan sejarah imperium Islam, gotong royong untuk kepentingan sosial didesain dalam format sedekah. Dalam sedekah, dimana kentara dimensi akhiratnya, negara berposisi sebagai pengelola sedekah dari rakyat agar lebih berdaya guna, termasuk di dalamnya untuk layanan kesehatan yang prima. Pemberi sedekah tidak berharap pengembalian atau imbalan, kecuali di akhirat saja (bahasa agama: pahala). Termasuk dalam sistem sedekah ini adalah pengelolaan harta wakaf.

Dalam prinsip sedekah (ta’awun non-asuransi) ini, rakyat mendapat pelayanan sama, tanpa pembedaan berdasarkan besaran bayaran (dalam bahasa asuransi: premi). Baik yang bersedekah—dengan nilai yang sangat variatif—maupun yang tidak mampu bersedekah mendapat pelayanan prima yang sama, tak ada kelas pelayanan. Sistem sedekah, hemat penulis, tampak lebih bervisi sosial dibandingkan dengan sistem asuransi sosial.

Sejarah mencatat, sistem ini telah lama diimplementasikan dalam imperium Islam. Sedikit gambaran, sebagaimana dikutip Profesor Nagama dalam salah satu jurnalnya, dalam Waqf Document disebutkan: “The hospital shall keep all patients, men and women, until they are completely recovered. All costs are to be borne by the hospital whether the people come from afar or near, whether they are residents or foreigners, strong or weak, rich or poor, employed or unemployed, blind or sighted, physically or mentally ill, learned or illiterate. There are no conditions of consideration and payment; none is objected to or even indirectly hinted at for non-payment. The entire service is through the magnificence of Allah, the generous one.”

Kutipan itu meringkas konsep rumah sakit yang tak mengenal diskriminasi maupun kasta. Tak hanya melayani pribumi, namun juga orang asing nun jauh tempat tinggalnya. Penganggur maupun pekarya. Miskin atau kaya. Semua sama. Pengobatan tuntas, hingga recovered dari sakitnya. Bahkan, saat pulang, terkadang uang saku dibawakan pula. Sebagai ganti selama ia terhalang bekerja. Ini jelas-jelas seperti kejadian di negeri dongeng.
Dalam desain ‘sedekah’ semasa imperium Islam juga terdapat sistem pengelolaan sebagian aset untuk dikembangkan (investasi) nilainya dengan hasil pengembangan dikembalikan untuk kepentingan sosial pula. Hanya saja, model pengembangan aset ini juga harus seiring dengan aturan syariah, salah satunya tidak mengandung unsur riba.

Selain itu, sebagai bentuk filantropi, tak ada denda (iqab) dalm sedekah, jika suatu kali terhalang bersedah.
Nah, bagaimana hal tersebut diwujudkan, karena banyak faktor yang berkait, pertanyaan tersebut bisa dipandang sebagai awal bagi pembicaraan yang lebih jauh. Tetapi setidaknya, dengan sistem sedekah tersebut pernah diwujudkan dalam sebuah tatanan masyarakat, tetap dapat dipandang bahwa ia bisa saja terwujud kembali. Ada adagium: sejarah berulang.

Diskusi Lebih Lanjut
Semangat sedekah sebenarnya masih tertanam kuat di hati rakyat umumnya. Sekalipun menonjol terlihat pada hal-hal temporal, semangat bersedekah ini terlihat pada kejadian-kejadian bencana alam atau lainnya. Peran negara adalah mendorong masyarakat (dengan keimanannya) untuk gemar bersedekah sebagai harta yang sesungguhnya—yang sekaligus menekan gaya hidup mewah.

Namun, tentu saja, untuk mewujudkan hal tersebut mesti didahului dengan keberadaaan negara yang dapat dipercaya amanah dalam mengelola sedekah ini,  yaitu yang bertindak efektif dan efisien. Kenyataan selama ini, sebagaimana pernah disampaikan Ahmad Erani Yustika, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya,  APBN terkuras untuk belanja birokrasi, pembayaran utang, dan misalokasi yang parah. Ini tentu saja membutuhkan perjuangan yang panjang dan keinginan lebih kuat.

Ketika semuanya diperbaiki, sistem sedekah bisa menjadi solusi, yang tentu saja hanya dengan terlebih dahulu berbenahnya kita pada perbaikan sistem pengelolaan negara. Jika tidak demikian, maka yang terjadi hanya bertambahnya jumlah yang ‘dilabeli’ syariah.

Nama    : dr. Nurul Inayah
Email    : nurulinayah2000@gmail.com

Pekerjaan     : Dokter di Instansi Pemerintah

Check Also

Trio Tunggal Putra dan Ganda Campuran Lolos

BASEL,Waspada.co.id – Tiga tunggal putra Indonesia berhasil menggenggam tiket babak kedua Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019 atau ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.