_
Home / Artikel Pembaca / Apakah Perbankan Masih Memerlukan Kantor Cabang?
Istimewa

Apakah Perbankan Masih Memerlukan Kantor Cabang?

Oleh:

Hendra Arbie

Waspada.co.id – Tono sudah sangat jarang mendatangi bank. Terakhir kali dia datang ke bank November 2018, itu pun gara-gara minta ada koreksi transaksi yang tidak dipahaminya dan sekaligus menanyakan informasi produk investasi yang dimiliki bank. Warga seputaran Medan Baru ini lebih memilih layanan digital daripada harus repot-repot datang ke sebuah kantor cabang bank.

“Aku sudah jarang ke bank. Semua transaksi sudah pakai mobile banking,” katanya.

Rupanya Tono tak sendirian. Supriyanto, 54 tahun, sudah tidak ingat lagi kapan terakhir mendatangi bank. Warga asal Jakarta yang tinggal di Medan ini hanya mengingat mendatangi bank ketika membutuhkan top-up KPR miliknya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, minat masyarakat atau nasabah dalam mendapatkan layanan perbankan dengan cara konvensional perlahan mulai berubah dengan kata lain dari ‘offline’ menjadi ‘online’. Nasabah kini lebih menyukai layanan perbankan secara elektronik atau digital.

Maka akan timbul pertanyaan, apakah perbankan masih memerlukan kantor cabang ? Kantor cabang pembantu ? Kantor kas ?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi telah mengubah model bisnis maka perbankan nasional sehingga tidak ada lagi bank yang membuka kantor cabang baru.

“Pembukaan kantor cabang fisik bank sudah tidak ada lagi saat ini,” ujar Ketua OJK Wimboh Santoso, Agustus 2018 lalu.

Berdasarkan data OJK, jumlah kantor cabang bank di Indonesia berkurang secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir Juni 2018 terdapat 31.944 kantor cabang bank umum. Jumlah tersebut berkurang 708 unit dibandingkan Juni 2017 yang tercatat 32.652 unit.

Namun, memang kondisi yang terjadi di Indonesia belum semasif dari sebuah perubahan era digital dalam perbankan. Bila melihat yang terjadi di dunia luar seperti Uni Eropa, efisiensi perbankan dari kehadiran digitalisasi telah memakan korban pekerja sektor perbankan. Tahun lalu, Uni Eropa telah menutup 9.100 kantor cabang, sehingga jumlah kantor cabang yang ada tinggal 189.000 kantor bank, atau turun 4,6 persen dari jumlah kantor bank pada akhir 2015.

Dalam laporan Reuters yang berjudul EU banks close branches, cut jobs as customers go online pengurangan kantor cabang di Eropa disebabkan meningkatnya jumlah nasabah yang memilih transaksi digital. Selain itu, suku bunga yang anjlok juga memaksa bank untuk menutup kantor cabang demi mengurangi biaya.

Namun, tak menutup kemungkinan itu pun akan terjadi di Indonesia. Saat ini memang, perbankan masih sebatas mengerem laju ekspansi pembukaan kantor cabang.

Biaya untuk membangun satu kantor baru tidak sedikit, yakni sekitar Rp1,5 miliar-Rp2 miliar. Apabila bank menahan pembangunan 50 kantor baru, maka akan ada dana sebesar Rp75 miliar -Rp100 miliar yang dapat dialokasikan untuk pengembangan digital banking.

Perkembangan financial technology (fintech) sangat pesat di Indonesia, begitu juga perkembangan tehnologi ‘mobile payment’ yang terintegrasi dengan ‘wallet’ atau dompet elektronik, yang semua ini memudahkan nasabah melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mulai mempengaruhi sektor industri jasa keuangan konvensional khususnya perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Aturan ini tertuang dalam Peraturan No. 12/POJK.03/2018. POJK ini diatur mengenai beberapa layanan digital banking seperti administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan / produk keuangan, dan utk verifikasi dapat di lakukan secara tatap muka ataupun video call, dengan paling sedikit dengan 2 (dua) faktor keaslian.

Dengan kata lain, sebagai contoh; pembukaan rekening, calon nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang/ kantor cabang pembantu/ kantor kas (KYC). Cukup melalui layar ponsel cerdas dengan mengirimkan dokumen yang diperlukan, serta melakukan video call dengan petugas bank. Beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia sudah memulai ‘cara baru’ perbankan masa depan ini.

Sebuah bank BUMN terbesar di Indonesia akan membelanjakan Rp3,7 triliun untuk belanja modal pengembangan teknologi informasi (IT), dan juga untuk modernisasi infrastruktur, cloud, big-data, core banking, sedangkan pengembangan untuk digital banking bank tersebut merogoh kocek sebesar Rp500 milliar. Ini sebagai jawaban atas tuntutan perbankan masa depan, dan perubahan model bisnisnya.

Menurut Rhenald Kasali, yang perlu digaris bawahi, kini perbankan memiliki 3 pilihan: (1) Bertahan pada core strength yang sudah kita miliki namun pasarnya deminishing (menipis), (2) Melakukan pengembangan menjadi techfin, atau (3) merajut jalan baru melalui fintech yang inklusif dan low cost.

Semua strategi dilakukan perbankan adalah untuk melayani nasabah dengan cepat, tentunya akan berdampak pada laba yang menjadi tuntutan pemilik/ pemegang saham, perbankan harus menambah pendapatan yang ber sumber dari ‘cara baru’, salah satunya ’fee based income’, bank juga harus mengupayakan kenaikan efisiensi dan produktivitas.

Untuk menyongsong masa depan era industri 4.0 di perlukan seorang CEO yang mempunyai ‘digital leadership’ yang mumpuni, agar tidak tergilas dalam persaingan. ‘Digital’ tidak lagi menjadi ‘cost center’, tapi sudah menjadi ‘revenue center’. (**)

Penulis adalah Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Perbankan

Check Also

Akankah AR dan VR Tambah Daya Saing Perbankan?

Oleh: Hendra Arbie KITA pasti ingat seberapa cepat penggunaan AR (augmented reality) dengan diperkenalkannya game ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: