_
Home / Artikel Pembaca / Alokasi Dana Desa di Sumut, Program Primadona yang Berujung Dilema

Alokasi Dana Desa di Sumut, Program Primadona yang Berujung Dilema

Oleh:

Junawi Hartasi Saragih, SE

Waspada.co.id – Masih segar di ingatan, ketika terjadi perdebatan sengit antara kedua Calon Presiden pada acara debat pamungkas yang diselenggarakan oleh KPU pada awal April 2019 yang lalu. Saat itu kedua Capres saling klaim sebagai orang yang paling berjasa memperjuangkan program dana desa sehingga menjadi program prioritas di APBN. Terlepas dari perdebatan politik tersebut, harus diakui bahwa dana desa telah menjelma menjadi program yang semakin populer karena secara perlahan namun pasti telah membuat perekonomian di desa kembali menggeliat.

Perputaran uang yang dulunya hanya terpusat di kota, perlahan semakin terdistribusi secara merata hingga ke pelosok desa. Dengan kucuran dana rata-rata mencapai 1 Miliar per desa setiap tahun, tak mengherankan jika kedua capres memainkan isu dana desa ini sebagai komoditas politik untuk menarik simpati rakyat. Namun untuk membuktikan sudah sejauh mana keberhasilan program dana desa tersebut, diperlukan alat ukur yang valid dengan mengamati perubahan angka gini ratio, angka kemiskinan, dan angka indikator penting lainnya di suatu daerah.

Alokasi Dana Desa

Dasar Hukum tentang Desa dan Alokasi Dana Desa diatur dalam UU No.6 Tahun 2014. Data yang dilansir oleh Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara pertama sekali menerima dana desa sebesar 1,46 Triliun Rupiah pada tahun 2015.

Jumlah dana desa tersebut terus meningkat secara fantastis hingga mencapai 4,45 Triliun Rupiah pada tahun 2019.

Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menerima anggaran dana desa tahun 2019 terbesar berturut–turut adalah Kabupaten Nias Selatan (Rp348,42 Miliar), Kabupaten Deli Serdang (Rp. 306,38 Miliar), Kabupaten Simalungun (Rp294,44 Miliar), Kabupaten Padang Lawas Utara (Rp. 287,24 Miliar), dan Kabupaten Mandailing Natal (Rp. 285,84 Miliar). Menarik untuk diamati karena dari kelima daerah tersebut Kabupaten Nias Selatan menerima alokasi dana desa terbesar padahal Nias Selatan merupakan “Kabupaten Kecil” dengan jumlah penduduk paling sedikit setelah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ketimpangan Ekonomi

Metode perhitungan gini ratio pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jika Koefisien Gini mendekati angka 0 artinya terjadi pemerataan pendapatan yang sempurna.

Sebaliknya, jika angka gini ratio mendekati angka 1 berarti semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Data yang dirilis oleh BPS menggambarkan bahwa gini ratio di daerah perdesaan Provinsi Sumatera Utara pada September 2018 tercatat sebesar 0,257 atau turun sebesar 0,015 poin dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2018 yang sebesar 0,272.

Jika melihat perubahan gini ratio tersebut maka bisa disimpulkan bahwa angka pemerataan pendapatan di daerah perdesaan terus mengalami perbaikan di setiap periodenya. Namun dibalik fakta tersebut, ada hal yang patut diwaspadai oleh Pemerintah, yaitu tentang kondisi ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan. Angka gini ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,330 atau turun tipis sebesar 0,005 poin dibanding kondisi Maret 2018 yang sebesar 0,335.

Angka gini ratio daerah perkotaan ini cenderung stagnan dan tidak mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari angka gini ratio pada kondisi September 2015 yang lalu yaitu sebesar 0,332 poin atau hanya turun 0,002 poin selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini tentu menjadi alarm untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk tetap menjaga konsep keseimbangan pembangunan antara daerah perkotaan maupun perdesaan.

Kemiskinan

Menurut Reitsma dan Kleinpenning pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material.

Harus diakui bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan yang rumit dan multidimensi, sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Badan Pusat Statistik telah merilis jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada September 2018 adalah sebesar 1,29 juta jiwa (8,94 persen) atau turun sebesar 0,28 persen dari kondisi Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 8,84 persen, atau mengalami penurunan dibanding Maret 2018 yang sebesar 9,15 persen.

Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan juga turun dari 9,30 persen pada Maret 2018 menjadi 9,05 persen pada September 2018. Penurunan angka kemiskinan ini adalah hasil yang manis sekaligus dilematis. Mengapa demikian? karena persentase penduduk miskin yang tinggal di perdesaan ternyata masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan. Kenaikan anggaran dana desa yang begitu signifikan ternyata belum sebanding dengan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan Provinsi Sumatera Utara.

Sinergi dan Transparansi

Kebijakan alokasi dana desa ini sudah tepat, akan tetapi belum cukup efektif mengatasi kemiskinan di daerah perdesaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas dana desa mempunyai peran krusial untuk memastikan dana desa bermanfaat dan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga merupakan faktor yang paling efektif karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan desa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didorong agar lebih pro-aktif lagi membuat kebijakan atau terobosan baru tanpa membebani keuangan pemerintah. Misalnya dengan memaksimalkan dana CSR (Corporate Social Responsibilty) dari pihak swasta agar lebih fokus kepada penciptaan lapangan kerja baru.

Kebijakan lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan merancang peraturan seperti Pergub atau Perda yang berpihak pada kepentingan dan kemajuan masyarakat yang di desa maupun di kota. Sinergitas yang baik dari semua elemen yang terlibat mutlak diperlukan untuk memastikan program dana desa ini berjalan sesuai aturan.

Korupsi terjadi karena tidak adanya transparansi dan sistem tatakelola yang baik. Sejak tahun 2015, Pemerintah melalui BPKP sebenarnya telah melakukan terobosan dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi keuangan desa. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum semua desa mampu mengoperasikan aplikasi tersebut karena keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan belum meratanya SDM di tiap desa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan agar segera mengambil gerak cepat melalui kegiatan pelatihan intensif dan berkelanjutan kepada para perangkat desa serta membantu penyediaan infrastruktur jaringan internet sampai ke pelosok desa. Apabila semua perangkat desa ini nantinya sudah mampu mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES dengan baik, maka semua pertanggungjawaban terkait adminsitrasi dana desa dijamin akan lebih mudah, transparan dan cepat.

Implementasi dari alokasi dana tentunya harus selaras dengan Program Nawacita Pemerintah Pusat, yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Semoga tulisan ini mampu memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dana desa sekaligus bisa dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. (**)

Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Sumatera Utara

Check Also

Presiden Jokowi Harap Penggunaan Dana Desa Tepat Guna

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penggunaan dana desa bisa digunakan untuk mengembangkan potensi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.