Home / Artikel Pembaca / Aceh, Arena dan Kontestasi

Aceh, Arena dan Kontestasi

WOL – Dalam memahami realitas sosial di Aceh hari ini yang sempat diwarnai dengan aksi Parade Ahlussunnah wal Jama’ah yang dimotori oleh kalangan ulama dayah, kita perlu menggunakan beberapa kacamata sosial agar bisa memahaminya secara adil. Sehingga tidak timbul kecurigaan berlebihan dan sikap saling bermusuhan diantara masyarakat Aceh, apalagi mencurigai ulama sebagai salah satu elemen penting dalam tatanan sosial di Aceh.

Di Aceh maupun di wilayah lainnya, kelas sosial terbentuk bukan hanya karena masyarakat terklasifikasi oleh kemampuan ekonomi dan tingkat pendapatan. Kelas sosial yang terklasifikasi oleh jumlah pendapatan juga terfragmentasi oleh pandangan politik, latarbelakang kebudayaan, juga persepsi mereka terhadap agama.

Relasi sosial dalam ranah-ranah tertentu seperti profesi, hobi juga afiliasi terhadap kegiatan keagamaan membentuk fregmentasi sosial baru yang menggabungkan atau memisahkan seseorang dari kelas sosialnya dan membentuk klasifikasi sosial baru yang terlepas dari ikatan kelas-kelas ekonomi.

Fregmentasi sosial ini semakin membuat kelas-kelas ekonomi sebagai indikator pembagi dalam melihat struktur sosial semakin rancu. Dala hal ini, masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi bawah bisa berinteraksi dalam lingkungan sosial baru dengan kelas menengah sehingga lebih merasa sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu ketimbang merasa sebagai bagian dari kelas ekonomi tertentu.

Perlu dipahami bahwa afiliasi keagamaan seringkali menyambung jurang antara pemisah kelas ekonomi, dimana kaya dan miskin bisa duduk setara sama bahu, di dalam majelis ilmu misalnya. Yang membedakan mereka adalah penguasaan terhadap ilmu. Ilmu menentukan siapa yang harus mendengar dan didengar tanpa menutup ruang dialog diantara yang empunya ilmu dan mengajarkan ilmu dengan yang menuntut ilmu.

Relasi-relasi dalam kelompok ini yang kemudian mengkonstruksi corak pemikiran seseorang setelah mengalami proses internalisasi dalam dirinya, dimana pikiran dan pengalamannya dalam kelompok tersebut berproses dalam dirinya hingga menjadi sebuah cara pandang yang menjadi acuan tindakannya sebagai individu dalam masyarakat dan menentukan cara pandangnya dalam memahami realitas.

Hal diatas yang oleh sosiolog asal Perancis bernama Pierre Bourdieu disebut dengan habitus. Seseorang sangat ditentukan dari kelompok sosial mana ia berasal. Seorang pegawai negeri sipil yang lebih terikat dengan habitusnya sebagai seorang PNS akan menentukan pola pikirnya sehingga muncul stereotype ‘mental birokrat’ karena birokrasi menjadi habitus yang menentukan cara pandang dan tindakannya sebagai individu. Sementara seorang PNS yang terafiliasi dengan kelompok sosial atau praktik keagamaan tertentu bisa jadi lebih terikat dengan afiliasi kelompok sosial atau keagamaannya sehingga ia lebih identik dengan afiliasinya di luar lembaga birokrasi.

Realitas sosial terkadang menjadi arena pertarungan antar habitus ketika pandangan yang identik dengan habitus tertentu terpaksa harus berkontradiksi dengan pandangan dalam habitus lain. Dilihat dari kasus Aceh hari ini, masing-masing habitus seringkali bertarung dalam arena praktik sosial terkait dengan isu syariat Islam. Di Aceh, hal yang paling disadari bahwa habitus masyarakat secara garis besar membentuk dua pandangan dalam memandang Syariat Islam terbagi dua; pro dan kontra.

Jika dilihat kronologi pro dan kontra isu yang terkait dengan pandangan terhadap Islam, syariat dan kasus-kasus lain, seringkali menempatkan habitus tertentu ‘bersekutu’ dengan habitus lain yang hampir sejalan dengannya hampir di setiap kasus hingga ikatan antar habitus semakin kuat dan pertentangan antar gabungan habitus-habitus tersebut terkesan semakin permanen.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa semakin hari perbedaan kelas sosial yang didasarkan pada tingkat ekonomi seseorang semakin tidak relevan. Sementara masyarakat semakin terfriksi oleh ide-ide dan pandangan yang melatarbelakangi. Disini pandangan terhadap agama menjadi faktor pembagi kelompok dalam masyarakat.

Bourdieu menjelaskan bahwa praktik sosial sebagai ‘arena’ pertarungan adalah sesuatu yang tak dapat dipungkiri. Oleh karena itu friksi dan kontradiksi antar kelompok sosial memang menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semuanya akan bermuara pada pertarungan politik dimana kekuasaanlah yang memiliki wewenang untuk menentukan dengan cara apa lembaga masyarakat akan diatur dan ke arah mana masyarakat akan dibawa.

Oleh karena itu, setiap habitus akan mencoba membawa kepentingannya bersama kekuatan politik tertentu, dengan demikian cara pandang habitus dan kelompok sosial tertentu akan diadopsi dan digunakan dalam mengatur masyarakat.

Posisi Ulama Dayah dalam Masyarakat

Jika kita hari ini melihat para ulama dayah sebagai elit yang tidak memerintah (non-governing elite), juga sebagai elit tradisional dimana pandangan dan tindakan mereka mendapat tempat di hati masyarakat mendapat tantangan dari kelompok sosial tertentu yang mengaku sebagai representasi kelas menengah dan kaum terdidik adalah hal wajar.

Hal ini disebabkan karena kelompok sosial yang mengklaim sebagai representasi kaum terdidik terkesan tidak menganggap ulama dayah sebagai elit yang berhak untuk bermain dalam arena pertarungan praktik sosial. Pun besar kemungkinan bahwa mereka memahami komposisi struktur sosial modern yang seharusnya tidak memberi ruang bagi elit tradisional yang notabene adalah pemuka agama.

Cara-cara yang terkesan ingin memainkan politik monopoli dalam usaha merebut hati masyarakat dengan menolak elemen tradisional dari arena pertarungan dalam struktur masyarakat modern adalah bentuk kegamangan dari para elit yang merasa terancam dengan menguatnya legitimasi ulama dayah di hati masyarakat.

Perlu dipahami oleh masyarakat Aceh bahwa dayah dan ulama dayah adalah elit dalam kultur masyarakat Aceh. Dayah dan ulama dayah tidak boleh dikesampingkan dan dilemahkan terkait perannya dalam masyarakat. Perlu diketahui, struktur sosial masyarakat tidak terlepas dari peran kultur, dimana struktur sosial tidak serta-merta mutlak terbagi dalam komponen tatanan sosial modern.

Faktor historis-kultural tetap berperan dan harus dianggap sebagai kompenen penting dalam tatanan sosial masyarakat Aceh hari ini. Oleh karena itu, sikap saling menghormati yang dilakukan dengan proses dialog yang intens antar kelompok dan habitus dalam masyarakat merupakan cara sehat yang harus dipelihara dalam meminimalisir cara-cara tak terpuji dalam praktik sosial di Aceh.

*Penulis adalah pemerhati kajian sosial-politik keagamaaan, Staff di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA). Email: jabalsab@yahoo.com.

Oleh: Jabal Ali Husin Sab

Check Also

Kampanye Pemilu 2019, Menkominfo: Jangan Gampang Baperan di Medsos!

  BOGOR – Memasuki masa kampanye Pilpres 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berharap ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: