Home / Artikel Pembaca / Abaikan Hoax dan Money Politics Pilih Pemimpinmu Yang Berdedikasi
Illustrasi Hoax (foto: Shutterstock)

Abaikan Hoax dan Money Politics Pilih Pemimpinmu Yang Berdedikasi

Oleh:
Armin Rahmansyah Nasution

PEMILIHAN Gubernur Sumut masih belum start tapi tiba-tiba sudah beredar foto satu pasang calon Gubernur sedang diupah-upah dengan kepala babi. Atau ketika pasangan calon gubernur Sumut belum diputuskan, tapi informasi bahwa kalau si anu terpilih, Sumut akan dikuasai preman.

Begitulah sekilas potret hoax dalam Pilgubsu, sebagai salah satu daerah yang ikut dalam 171 Pilkada serentak 2018. Semua informasi tersebut kemudian dibantah tim sukses masing-masing pasangan. Itu masih Sumatera Utara. Belum lagi 170 Pilkada lain.

Atau ingat pada Rabu 4 Januari 2017 mantan Presiden BJ Habibie dikabarkan meninggal dunia. Beritanya viral di semua media sosial. Kejam bukan? Tapi begitulah, informasi berkembang begitu cepat tanpa saringan. Dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia selain hoax, satu lagi yang cukup sulit dihempang adalah money politics (politik uang). Dengan begitu hoax dan money politics akhirnya ikut mempengaruhi pilihan warga terhadap calon kepala daerah yang ada.

Jika hoax dan money politics mengarahkan pada salah satu calon yang ternyata tidak kredibel, maka akhirnya satu daerah tergadai dan tersandera satu periode. Hipotesis awal yang harus dimajukan adalah pilkada tanpa hoax dan money politics akan menghadirkan pemimpin berkualitas dan demikian sebaliknya. Lalu persoalannya bagaimana fenomena hoax dan money politics serta cara mengatasinya.

Hoax Terkini
Hoax dalam KBBI mengandung arti tidak benar; bohong. Dapat diartikan hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hoax ini kecenderungannya memicu hate speech (ujaran kebencian). Data yang dikumpulkan Kementerian Komunikasi dan Informasi ada 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech) (Pramata 2016).

Masyarakat banyak mendapatkan isu melalui media sosial seperti facebook , twitter dan Instagram 92,4 persen, sementara via website 34,9 persen, televisi 8,7 persen, media cetak 5 persen, email 3,1 persen dan radio 1,2 persen. Jika melihat infografik hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel 2017), topik hoax yang paling kuat adalah sosial politik 26 persen dan SARA 25 persen. Melihat info grafik tersebut jelas masyarakat sangat dekat dengan hoax, terutama di kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi internet telah mengubah pola komunikasi dan tatanan masyarakat sehingga menjadi wadah baru mengemukakan pendapat dan ekspresinya. Netizen beranggapan internet sebagai saluran yang menawarkan kebebasan demokrasi yang hampir tak terbatas untuk melacak informasi, berkorespondensi dengan ribuan individu lain dan secara spontan membentuk komunitas vitual yang tidak mungkin dibentuk dengan jalan lain secara tradisional.

Karena itulah masyarakat menganggap dunia maya (dalam hal ini sosial media) menjadi wadah terbaik menyuarakan pendapat dan ekspresi terhadap permasalah yang dihadapi. Namun kebebasan itu menimbulkan permasalahan baru yaitu hoax dan hate speech.
topik-hoax

Money politics terkini
Jika fenomena hoax begitu parahnya bagaimana dengan money politics (politik uang). Sejak 2015 Indonesia menggelar pilkada serentak di berbagai daerah. Pada 9 Desember 2015 digelar di 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota. Lalu 15 Februari 2017 Pilkada di 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten. Tahun ini di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

Semakin banyak pilkada harusnya meningkatkan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Namun fakta berbicara sebaliknya. Sebab menurut Bawaslu, di 2017 ada indikasi 600 kasus politik uang.

Kemudian 2015, menurut data yang dimiliki Perludem, tercatat 910 kasus politik uang dalam pilkada serentak 9 Desember 2015, tetapi yang diselesaikan hanya tiga kasus. Dari 910 kasus yang dicatat Perludem, lokasinya tersebar di semua daerah yang menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Namun, 846 laporan politik uang dalam pilkada dihentikan prosesnya. Politik uang itu berupa pemberian uang kepada pemilih sebanyak 829 kasus dan 81 kasus karena pembagian barang.

Dampaknya? Pada rilis media berjudul “Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada serentak 2017” dari Koalisi Pilkada Bersih (Pukat UGM, Pusako UNAND, ICW, Perludem, Lingkar Madani) disampaikan sesuai catatan ICW periode 2010 hingga 2015 saja sudah ada 183 kepala daerah, baik di level provinsi atau kabupaten/kota yang menjadi tersangka korupsi. Ini berarti kepala daerah sebagai output Pilkada banyak yang gagal menjalankan mandat legitimasi dari warga (disconnect electoral).

Menariknya, setelah disurvei masyarakat memang mau menerima uang untuk menentukan pilihan politiknya. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah membuat survei khusus mengukur tingkat skala politik uang dalam pilkada. Survei dilakukan dengan populasi nasional pada Oktober 2005 dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampel Multistage Random Sampling (MRS).

Jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel (sampling error) sebesar plus minus 4 persen. Hasil survei menunjukkan publik penerima uang yang diberikan kandidat mengalami kenaikan. Pada 2005, sebanyak 27,5 persen publik menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberi uang. Angka ini naik menjadi 37,5 persen di 2010. Demikian pula publik yang mempersepsi bahwa politik uang mempengaruhi pilihan atas kandidat juga mengalami kenaikan dari 53,9 persen di tahun 2005 menjadi 63 persen di tahun 2010. Hasil survei ini pula yang terjadi dalam Pilkada serentak 2015 dan 2017.

Tolak
Melihat kondisi yang terjadi pada hoax dan money politics membuat sejumlah pihak kemudian menganggapnya sebagai masalah besar dalam pemilihan kepala daerah.

Sebab tanpa sadar, hoax dan money politics akan mengarahkan pemilih kepada figur yang tidak tepat. Menurut Onong Uchjana, pakar ilmu komunikasi, setiap informasi yang disampaikan secara terus menerus dan berkelanjutan akan memberikan tiga efek kepada penerima pesan. Yaitu efek kognitif, afektif dan konatif.

Sehingga informasi yang disampaikan mempengaruhi pilihan masyarakat. Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Prof. Syawal Gultom menyatakan bahwa kondisi yang terjadi sekarang dalam setiap pilkada harus mendorong warga menggunakan nalarnya.

Berbicara kepada wartawan waspada online, sebelum bertolak dari Jakarta ke Medan, kemarin, usai mengikuti rapat di Jakarta, dia mengatakan harusnya masyarakat mengedepankan nalar.

“Sebenarnya dalam berdemokrasi masyarakatnya harus punya nalar. Bukan hukum yang menentukan seseorang salah atau tidak. Tapi diawali dari nalar. Seseorang tidak mau mencuri karena nalarnya menyatakan mencuri merugikan orang lain. Jadi, menurut Prof. Syawal, harusnya masyarakat berfikir jernih menghalangi hoax dan money politics. “Kalau kita tak menggunakan nalar, pemimpin ideal tak akan hadir,” tuturnya.

Begitu berbahayanya hoax dan money politics semua politisi yang dihubungi Waspada Online juga berpendapat sama untuk menolaknya. Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu, yang dihubungi hari ini melalui sambungan telefon menyatakan semua yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah harus menolak hoax dan money politics.

“Bukan hanya calon kepala daerah dan masyarakat yang mencegah hoax dan money politics. Tapi partai politik pun harus menghindarinya. Bukankah selama ini parpol selalu dituding sebagai pihak yang menyebarluaskan money politics karena meminta uang mahar saat pendaftaran calon,” kata dia.

“Kalau kita di Gerindra dari awal menolak praktik itu. Kepala daerah yang kita usung tak dibebani mahar,” jelasnya. “Kalau kemudian ada yang menggunakan money politics melalui bahan pokok, bantuan sosial atau pun serangan fajar jangan sampai mempengaruhi pilihan.

Saya kira Pilkada DKI Jakarta sudah mengajarkan kita. Bahwa sebagian warga menerima iming-iming tapi tak memilih calon yang mengusung money politics. Ada yang menerima uangnya tapi tak memilih si calon,” tuturnya.

Dia pun mengimbau calon bersaing sehat. Tidak menyebar hoax apalagi memberi iming-iming uang. “Kalau gara-gara uang Rp100.000 hingga Rp200.000 memilih calon yang tak kapabel, maka lima tahun kita tergadai. Lima tahun menderita, satu periode kita tersandera,” tuturnya.

Muhri Fauzi Hafiz, anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat pun, bersuara sama. “Saya kira masyarakat sekarang sudah lebih pintar. Intinya jangan mau terprovokasi oleh hoax. Money politics pun saya kira tak akan mempans,” ujarnya. Dia mengatakan hoax dan money politics memang menggejala dalam pilkada serentak.

“Tapi persepsi publik makin terbuka. Untuk money politics misalnya hanya efektif ke masyarakat perdesaan. Itu pun yang terpencil,” jelasnya. “Hoax? Masyarakat pastinya terlindungi dengan melakukan cross check atas informasi yang didapat,” kata Muhri.

Hoax dan money politics tentu menjadi problem besar dalam mencari kepala daerah berkualitas. Itu sebabnya untuk pencegahan hoax misalnya Dewan Kehormatan PWI Sumut pun ikut bergerak mencegahnya.

Hal itu terlaksana dalam ceramah pendidikan pers yang diprakarsai Dewan Kehormatan PWI Sumatera Utara bertema “Jurnalisme Berbasis HAM, Pasal 4 KEJ, dan Tidak Membuat Berita Bohong” digelar di Aula Kampus STIK-P, Jalan Sisingamangaraja Medan.

Dewan Kehormatan PWI Sumut diwakili H. Sofyan Harahap, War Djamil, Azryn Maridha, Nurhalim Tanjung, didampingi Puket I STIK-P, Austin Tumengkol mengajak mahasiswa memahami ilmu jurnalisme dan Kode Etik Jurnalistik Kewartawanan Indonesia agar tidak menebarkan hoax.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Dadang Hartanto dalam ceramah tunggal menyikapi hoax yang juga digelar STIKP mengajak masyarakat jeli melihat kredibilitas sumber dan tidak langsung percaya alias terpancing. Apalagi media sosial semisal facebook, instagram dan lainnya kerap menyebarkan informasi terkadang menyesatkan dan provokatif.

“Dengan SDM yang baik dan mumpuni, kita dapat menghempang berita hoax yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Untuk memberantas berita hoax, maka pemerintah mengeluarkan UU ITE yang pelakunya dapat dijerat hukuman di atas lima tahun penjara,” ujarnya. Untuk mencegah hoax diperlukan self defending (pertahananan diri). Jika informasi muncul jangan langsung dishare tapi dicek ulang jangan dikonsumsi mentah-mentah.

Sayangnya memang, tingkat literasi masyarakat kita termasuk buruk. Dari survei UNESCO, tingkat literasi Indonesia di posisi 60 dari 61 negara, urutan kedua dari bawah. Minat baca orang Indonesia baru 0,001 persen, artinya hanya ada 1 orang yang punya minat baca dari 1000 orang.

Tingkat literasi rendah tentu menunjukkan tingkat kemauan memverifikasi sebuah informasi. Arus informasi dalam budaya lisan jelas rawan penambahan, pengurangan, atau bahkan rekayasa. Ketika perilaku dan gaya budaya lisan diterapkan dalam dunia teks atau visual, kadar dan sifat biasnya terkadang masih tinggi.

Problem ini sama beratnya dengan money politics. Sanksi hukum hoax dan money politics sudah diatur tegas berikut ancamannya. Pada praktiknya tetap saja berjalan. Termasuk money politics lewat ‘serangan fajar’.

Jadi begini, jika sekarang ada 10,5 juta daftar pemilih tetap di Sumut maka seorang calon gubernur harus menghabiskan uang Rp1,050 triliun (baca: satu triliun lima puluh miliar rupiah) jika setiap pemilih dapat Rp100.000.

Namun jika potensi golput masih tinggi, katakanlah 40 persen dan pemilih aktif 60 persen maka uang yang dikeluarkannya hanya Rp600 miliar untuk semua pemilih. Tentu pemilih akan terbagi dua di Pilgubsu karena ada dua calon. Dari 60 persen pemilih aktif, hanya diperlukan setengah lebih sedikit saja untuk menang.

Artinya hanya butuh uang Rp350 miliar untuk menang di Pilgubsu 2018 jika setiap pemilih diimingi Rp100 ribu. Ditambah uang saksi dengan hitungan sekira 100 miliar. Berarti total yang dihabiskan pemenang Cagubsu di Pilkada ini hanya Rp400 miliar.

Jika si calon terpilih gara-gara money politics, maka dia berhak mengelola APBD Sumut yang jumlahnya Rp13,8 triliun pada 2018. Dengan niat mengembalikan uang yang digunakan saat Pilkada, maka dengan sekali ketok APBD menghasilkan 10 persen, di tahun pertama saja modalnya sudah kembali.

Mau seperti itu? Jawab tidak. Tolak hoax dan money politics sambutlah pemimpinmu yang mendedikasikan dirinya untuk rakyat. (**)

*Penulis adalah wartawan senior untuk Waspada Online

Check Also

Hanya 72 Pelamar CPNS Lolos Seleksi Kemampuan Dasar di Sibolga

SIBOLGA, Waspada.co.id – Pelaksanaan ujian seleksi kemampuan dasar (SKD) CPNS di Kota Sibolga telah berakhir, Minggu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: