Home / Advertorial / Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat, Pemko Medan Bentuk Tiga Ranperda
WOL Photo

Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat, Pemko Medan Bentuk Tiga Ranperda

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemko Medan ajukan pembentukan tiga Ranperda Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Ranperda ini disampaikan pada Paripurna DPRD Medan. Agenda paripurna, penyampaian nota pengantar kepala daerah di Gedung DPRD Medan, Senin (25/6) lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua Iswanda Ramli.

Ketiga ranperda yang diajukan tersebut adalah Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan (PUD RPH), PUD Pembangunan, dan PUD Pasar Kota Medan. Rancangan pembentukan ketiga perda itu tujuannya sebagai payung hukum ketiga BUMD, juga untuk meningkatkan pelayanan ketiga BUMD tersebut.

Otoritas Pemerintah Daerah

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengungkapkan pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan kesejahteraan rakyat. “Untuk itu, sudah menjadi otoritas pemerintah daerah membentuk perusahaan umum daerah,” ungkapnya saat rapat paripurna tersebut.

Akhyar menambahkan, sesuai dengan Pasal 331 Ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan perda. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas perusahaan umum daerah dan perseroan daerah.

Di ayat 4 disebutkan pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bentuk Badan Hukum

Akhyar memberikan contoh. Untuk Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan merupakan BUMD dengan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah yang seluruh kekayaan awalnya berasal dari kekayaan daerah Kota Medan.

“Rumah Potong Hewan menjalankan dua fungsi strategis sekaligus sebagai ‘agent of development’ yang bertugas membantu Pemko Medan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana berbagai bidang usaha jasa pemotongan hewan dan produksi lainnya,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan yang dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi di daerah. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan dalam operasionalnya tidak semata-mata mencari keuntungan saja. Akan tetapi memberikan pelayanan umum dalam bidang jasa. Antara lain jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan.

Perusahaan Umum Daerah Pasar, Akhyar menambahkan bahwa BUMD tersebut merupakan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah yang seluruh kekayaan awalnya berasal dari kekayaan daerah Kota Medan.


BUMD Sentralistik dan Birokratis

Terkait sistem tata kelola Perusahaan Daerah, DPRD Medan menilai sistem tata kelola perusahaan daerah milik Pemko Medan terlalu sentralistik dan birokratis sehingga menghambat kinerja perusahaan.

Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, mengungkapkan sistem tata kelola perusahaan daerah seperti itu menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan-keputusan bisnis yang strategis. “Sehingga sangat membuka peluang hilangnya momentum bisnis karena lambatnya proses pengambilan keputusan,” katanya.

Adapun agenda dalam paripurna kali ini adalah Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Ranperda tentang PD Pasar Kota Medan, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan Kota Medan. Nota Pengantar ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Menariknya, nama ketiga badan usaha milik Pemko Medan tersebut berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PUD). Menurut Nanda, proses birokratis dalam pengambilan keputusan, diperlihatkan dengan keharusan adanya persetujuan wali kota dan pertimbangan badan pengawas terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan direksi sebagai representasi dari perusahaan.

Persetujuan dari wali kota dan badan pengawas memang diperlukan dalam rangka check and balance tata kelola perusahaan. Namun, jika tidak menempatkan perlunya persetujuan kepala daerah bisa berakibat pada sangat lambatnya proses pengambilan keputusan bisnis, mengingat kesibukan kepala daerah menjalankan tugas pemerintahan.

“Karena itu, diperlukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan direksi yang harus mendapat persetujuan kepala daerah dan cukup hanya persetujuan dewan pengawas atau diserahkan pada direksi,” ungkapnya.

Selain itu, pola tata kelola yang berkarakter sentralistik dan birokratis tersebut menimbulkan kesan seolah-seolah badan usaha yang ada merupakan unit pelaksana birokrasi seperti instansi pemerintah lainnya, bukan entitas hukum yang dikelola secara mandiri dan profesional.

“Keadaan ini bertentangan dengan tujuan pemisahaan kekayaan daerah pada setiap perusahaan daerah,” katanya.

Untuk itu, dalam pembahasan ketiga ranperda tersebut, pihaknya menekankan pentingnya pemisahan kewenangan kepala daerah dalam setiap pengambilan keputusan, serta upaya-upaya peningkatan kinerja dan kontribusi ketiga badan usaha tersebut terhadap PAD dan perekonomian Kota Medan.


PERUSAHAAN DAERAH PEMKO MEDAN

PERUSAHAAN DAERAH PASAR

Nama Unit Kerja

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Alamat/Telp. Kantor

Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Lantai III MedanTelp. (061) 4567794, 4575776

Tugas Pokok

  1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana pasar.
  2. Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar.
  3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi

  1. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan;
  2. Melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya;
  3. Membina pedagang pasar;
  4. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar;
  5. Melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuaan Kepala Daerah.

PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

Nama Unit Kerja

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan

Alamat/Telp. Kantor

Jl. Rumah Potong Hewan Mabar – Medan Telp. (061) 6851064

Tugas Pokok

  1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang pemotongan hewan, pengadaan dan penyaluran daging yang sehat dan bermutu.
  2. Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan protein hewani (daging) yang sehat dan bermutu serta penyediaan ternak potong.
  3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pemotongan hewan termasuk pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan;
  2. menyediakan dan menampung hewan/ternak potong;
  3. Mengelola Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan;
  4. Menyediakan tempat-tempat penyimpanan daging (cold storage);
  5. Memeriksa kesehatan hewan sebelum dipotong (ante morten) dan sesudah dipotong (post morten);
  6. Mengangkut, mendistribusikan dan memasarkan daging;
  7. Melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuaan Kepala Daerah.

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

Nama Unit Kerja

Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan

Alamat/Telp. Kantor

Jl. Kebun Bunga No. 37 Medan Telp. (061) 4510580

Tugas Pokok

  1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang jasa kontruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan.
  2. Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha.
  3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi

  1. Menyusun dan melaksanakan program jasa kontruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan;
  2. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan gedung, kontruksi jalan dan jembatan;
  3. Menyelenggarakan kegiatan hiburan;
  4. Melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah dan setelah mendapat persetujuaan dari Kepala Daerah.(adv/data1)

Check Also

Wakil Ketua PN Medan Kelas IA Khusus Dilantik

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, menghadiri Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: