Breaking News
Home / Aceh / RI Masih Ragukan Kesetiaan Aceh
Iskandar Usman Alfarlaky menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran 13 rumah dewan guru di Dayah Bustanul Huda Paya Pasi, Kecamatan Julok,Aceh Timur, Selasa (7/11). (WOL Photo)
Iskandar Usman Alfarlaky menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran 13 rumah dewan guru di Dayah Bustanul Huda Paya Pasi, Kecamatan Julok,Aceh Timur, Selasa (7/11). (WOL Photo)

RI Masih Ragukan Kesetiaan Aceh

IDI, WOL – Meski sudah sepakat melupakan kisah kelam konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lewat MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, pemerintah pusat hingga kini dinilai masih meragukan kesetiaan Aceh.

“Aceh terkesan masih dicurigai, termasuk dalam perkara bendera bintang-bulan,” kata Iskandar Usman Alfarlaky, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kepada Waspada Online di Idi baru-baru ini.

Bendera Bintang-Bulan yang sudah disahkan Pemerintah Aceh sebagai bendera resmi Aceh, sambung Alfarlaky, seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi oleh pemerintah pusat. Proses pengesahan bendera itu melalui proses legal sesuai amanah UUPA yang merupakan produk hukum Pemerintah RI.

“ Bendera ini disahkan bersama oleh semua fraksi di DPRA. Yang setuju bukan hanya PA. Parnas juga mendukung. Tapi, Pemerintah pusat malah masih menganggap bendera Bintang Bulan ilegal. Bahkan, ada anggapan yang lebih ekstrim, menyebut bendera itu bendera separatis. Ini jelas jelas asumsi yang keliru,” sebut Iskandar.

Politisi muda yang juga bekas wartawan ini menambahkan pemerintah pusat sejatinya iklas menerima bendera bintang-bulan sebagai bendera Aceh. Bendera Bulan Bintang itu bukan lambang kedaulatan sebuah negara, tapi hanya bendera provinsi sama posisinya seperti Bendera Ternate.

“Ketika orang-orang GAM dan para tokoh perunding GAM sudah ikhlas diterima oleh ibu pertiwi pasca MoU Helsinki, seharusnya tidak ada alasan lagi menolak Bendera Bintang Bulan. Itu hanya atribut, bukan ideologi,” papar Alfarlaky.

Pun demikian, lanjut putra asli Peureulak ini, untuk menghindari persoalan di lapangan, DPRA bersama Eksekutif tetap akan berusaha membangun komunikasi bijak dengan pemerintah pusat agar polemik bendera Aceh segera kelar.

“ Mudah mudahan resitensi psikologi politis antara pemerintah pusat dan Aceh segera berakhir, dan seluruh kesepakatan yang telah disepakati dalam MoU Helsinki dan UUPA beserta Qanun turunannya, terlaksana sesuai harapan kita semua,” pungkas Alfarlaky.

Sementara itu, kepulangan Iskandar Usman Al-Farlaky ke Aceh Timur juga ditandai dengan penyaluran bantuan untuk korban kebakaran 10 pintu ruko di Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat, dan kebakaran 13 rumah dewan guru di Dayah Bustanul Huda Paya Pasi, Kecamatan Julok. Bantuan tersebut antara lain meliputi beras, sajadah, kain sarung, sarden, dan beberapa bahan sembako lainnya. (wol/aa/ms)

Editor: M AGUS UTAMA

Check Also

Jenderal Angkatan Udara John Hyten. (google)

Panglima Tertinggi Nuklir AS Akan Tolak Trump Jika Perintah Tidak Sah

WASHINGTON, WOL – Panglima tertinggi nuklir Amerika Serikat pada Sabtu (18/11) mengatakan akan menolak permintaan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.