Home / Aceh / Puluhan Perda Dicabut, Fachrul Razi Minta Klarifikasi Mendagri
foto: Istimewa

Puluhan Perda Dicabut, Fachrul Razi Minta Klarifikasi Mendagri

BANDA ACEH, WOL – Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai beberapa protes dari sejumlah Pemerintah Daerah, Aceh khususnya.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri, menurut Wakil Ketua Komite I DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi M.I.P, sebuah langkah yang terlalu memaksa kehendak dengan cara-cara yang otoriter, dan gaya Orde Baru kembali dipergunakan.

“Seharusnya, Mendagri terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah yang daerahnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri,” ujar senator asal Aceh tersebut, kepada Waspada Online, Sabtu (25/6).
Terkait hal ini, dirinya akan meminta klarifikasi langsung Mendagri ke depan.

“Dan sudah kita agendakan akan dilakukan rapat khusus dengan Mendagri pada Rabu 29 Juni 2016. Klarifikasi ini sangat diperlukan karena Aceh adalah daerah khusus yang diatur dengan undang-undang tersendiri,” tegasnya.

Senator kelahiran Kota Langsa, Aceh ini kembali menjelaskan, Aceh yang diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh secara tegas menyatakan bahwa, semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terhadap Aceh maka harus dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

Amanah tersebut pada hari ini tidak dijalankan oleh Mendagri, dimana letak kekhususan Aceh kalau UU tidak pernah dijalankan secara menyeluruh.

Sementara Perda/Qanun Aceh yang akan dicabut yaitu ada 65 Qanun. Perda yang dibatalkan umumnya berkaitan dengan perekonomian daerah, baik yang berhubungan dengan birokrasi maupun izin kegiatan usaha perekonomian.

Mendagri menyatakan, Perda/Qanun yang dicabut adalah Qanun yang menghambat iklim investasi di daerah. Juga Perda/Qanun yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki perundang-undangan.

DPD RI kata Fachrul, sangat mendukung tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Selama ini nyaris semua kebijakan yang dirumuskan oleh DPD RI selalu menempatkan kepentingan daerah sebagai landasan.

“Daerah khusus Aceh, Papua, Jakarta dan Yogyakarta akan mendapat perhatian khusus dari DPD RI. Semua kebijakan pemerintah terhadap daerah khusus akan dikawal terus. Kami sangat berharap semua keputusan Pemerintah terhadap Aceh dikonsultasikan dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Langkah tersebut akan membangun kepercayaan diantara kedua belah pihak dalam membangun Aceh, bukan hanya pembangunan insfrastruktur tetapi juga supra struktur politik,” tambah Fachrul.

Karena itu, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah di Aceh yang belum selesai harus dibangun dengan kerjasama, kepercayaan, kompromi dan menghormati UU Pemerintahan Aceh.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Danau Toba Super Prioritas Tujuan Wisata Dunia

MEDAN, Waspada.co.id – Menjadi salah satu daftar “10 Bali Baru”, kawasan Danau Toba masuk dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: