_
Home / Aceh / Penggunaan Anggaran di Lingkungan Pemkab Agara Diduga Tak Transparan
Ilustrasi

Penggunaan Anggaran di Lingkungan Pemkab Agara Diduga Tak Transparan

KUTACANE, Waspada.co.id – Diduga adanya penambahan dana yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Bagian Kesra Setdakab Agara untuk dana peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah yang seharusnya sebesar Rp709.560.000 dan bersumber dari dana APBK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018.

Dugaan penambahan anggaran tersebut dinilai tak relevan sebesar Rp350.000.000, sehingga total keseluruhan Anggaran Peringatan Hari Besar tersebut menjadi sebesar Rp1.059.570.000. Bertambah besarnya anggaran tersebut dinilai sebagian kalangan bentuk pemborosan anggaran.

Ketika hal ini dipertanyakan Waspada Online saat mengkomfirmasi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdakab Agara, AN, pada (12/6) lalu di ruang kerjanya mengatakan, hanya satu kegiatan yang dikerjakan dengan dana sebesar Rp1.059.560.000. Namun sayang, bentuk kegiatan yang dimaksud tidak diberitahukan dengan jelas. Malah para jurnalis diarahkan untuk mempertanyakannya kepada Sekdakab Aceh Tenggara, Muhamad Riduan, dengan alasan dia (Kabag Kesra, red) tidak berhak menjawab pertanyaan yang menyangkut anggaran.

Demikian pula saat awak media mempertanyakan perihal tersebut kepada Sekda Aceh Tenggara Muhammad Ridwan pada hari yang sama. Sambil berjalan menuju mobilnya, Sekda mempersilakan bertanya kepada Bendahara Sekdakab. “Tanya sama Bendahara saja,” cetusnya.

Hari berikutnya (13/6), awak media kembali mempertanyakan perihal penggunaan anggaran kepada Sekda Muhammad Ridwan tentang realisasi kegiatan apa saja yang dilaksanakan dari Anggaran sebesar Rp1 miliar lebih tersebut, terkait pembengkakan dana dari yang dianggarkan sebelumnya, apakah penambahan dana tersebut sudah melalui persetujuan DPRK Aceh Tenggara.

Namun lagi-lagi jawaban yang diterima oleh wartawan malah diminta menanyakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini sedang melakukan audit. “Mereka lebih tahu,” ujar Sekda singkat.

Menyikapi masalah ini, beberapa awak media yang tidak mau disebut namanya kepada Waspada Online, Selasa (18/6), merasa aneh dengan jawaban yang dilontarkan Kabag Kesra dan Sekda. “Sungguh aneh jika jurnalis ingin tahuu realisasi Anggaran APBK harus menerima jawaban yang berbelit-belit,” sebutnya.

Sementara menurut UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seorang Sekda dapat saja memberikan keterangan, apalagi selaku pengguna anggaran. Masyarakat/publik berhak untuk mengetahuinya.

“Saya kira dalam hal ini para jurnalis sudah melakukan sebagaimana tuntutan tugas yang mengatasnamakan publik, untuk meminta keterangan dari pihak terkait atau pihak yang peduli agar melakukan pengawasan terhadap besaran dana untuk Hari Besar Nasional di Sekdakab Aceh Tenggara. Agar tidak ada indikasi terjadi penyalahgunaan anggaran, yang dapat memguntungkan pihak tertentu,” tegasnya. (wol/bus/sal/data2)

Editor: Agus Utama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: