Home / Aceh / Pelabuhan Tapaktuan butuh kapal patroli

Pelabuhan Tapaktuan butuh kapal patroli

BANDA ACEH, WOL – Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas-3 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, membutuhkan kapal patroli untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian ikan di perairan laut.

Kepala UPP Kelas-3 Tapaktuan Selamat Riadi mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir pihaknya sering menerima laporan dari nelayan terkait maraknya penangkapan secara ilegal mulai dari pengeboman ikan, penggunaan pukat harimau sampai pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

Namun, lanjut dia, karena Kantor UPP Kelas-3 Tapaktuan belum tersedia kapal patroli laut, mengakibatkan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap aksi penangkapan ilegal itu tidak maksimal dilakukan selama ini.

“Selama ini, kami sering menerima laporan dari nelayan terkait aksi pengeboman dan pencurian ikan, baik dilakukan oleh nelayan Indonesia maupun asing, namun karena belum memiliki kapal patroli laut fungsi pengawasan dan penindakan tidak maksimal dilakukan selama ini,” katanya.

Menurutnya, Kantor UPP Kelas-3 Tapaktuan memiliki wilayah kerja yang cukup luas yakni mencapai 73 mil laut yang menyusur garis pantai mulai dari Kecamatan Trumon sampai dengan Kecamatan Labuhan Haji Barat.

Pada wilayah kerja Kantor UPP Tapaktuan tersebut, ujar Selamat Riadi, setiap harinya selalu dikunjungi dan dilintasi oleh kapal-kapal dari Jakarta, Sumatera Barat, Sibolga dan Pulau Nias (Sumatera Utara), Sinabang (Kabupaten Simeulue), Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat), serta Aceh Singkil.

Kapal-kapal tersebut mengangkut semen, material bijih besi, batu bara, kebutuhan logistik dan bahan bangunan untuk masyarakat setempat. Termasuk juga untuk keperluan mendatangkan atau memasarkan kebutuhan hasil-hasil pertanian dan perkebunan.

“Selain kegiatan seperti telah disebutkan tersebut, dalam wilayah perairan laut Aceh Selatan sepanjang 73 mil garis pantai dan 15 mil tengah laut Samudera Hindia, juga padat dengan kegiatan kapal-kapal nelayan di atas 20 GT mencari ikan,” paparnya.

Sesuai amanat UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kata Selamat Riadi, kegiatan lalu lintas kapal dalam wilayah kerja Kantor UPP Kelas-3 Tapaktuan tersebut, belum dapat diawasi secara optimal disebabkan belum didukung tersedianya kapal patroli.

Akibat belum tersedianya kapal patroli, sambungnya, Kantor UPP Kelas-3 Tapaktuan juga tidak dapat memberikan bantuan pertolongan yang maksimal ketika terjadi musibah kecelakaan kapal di laut seperti yang terjadi selama ini.

“Dengan belum tersedianya kapal patroli laut, disaat terjadi musibah kecelakaan kapal dilaut, kami tidak dapat melakukan kegiatan Search and Resceu (SAR) untuk membantu korban,” ujarnya.

Menindaklanjuti persoalan itu, sambung Selamat Riadi, pihaknya telah mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 9 Januari 2014, yang tembusannya juga dikirim ke Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Sehubungan laporan yang kami terima terkait aksi illegal fishing di Aceh Selatan sudah cukup banyak, maka kami meminta dan mengharapkan kepada pihak Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, agar segera memberikan bantuan kapal patroli kepada Kantor UPP Kelas-3 Tapaktuan, agar fungsi pengawasan dan penindakan dapat kami lakukan segera secara maksimal,” katanya.
(antara)

Check Also

3 Juni Kapal Listrik Beroperasi

MEDAN, WOL – Kapal Pembangkit Listrik Marrine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 240 MW di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: