Home / Aceh / MPU Harap Dinkes Tunggu Keputusan MUI dan Patuh UU No 33
Foto: Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan. (WOL Photo/Chairul Sya'ban)

MPU Harap Dinkes Tunggu Keputusan MUI dan Patuh UU No 33

LHOKSUKON,Waspada.co.id – Dinas Kesehatan Aceh Utara berupaya berkoordinasi dengan pihak ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat seiring dikirimkannya surat Perihal Vaksin MR oleh MUI dengan nomor surat B-904/DP-MUI/VII/2018 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI.

Sementara dalam surat MUI pada poin empat, disebutkan bahwa MUI mengimbau kepada Kementerian Kesehatan untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan khususnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hal itu bertujuan agar kegiatan Kampanye Imunisasi MR serentak di Aceh Utara khususnya dapat berjalan dengan legal. Namun, Dinas Kesehatan setempat menyatakan bahwa sejumlah 7.311 anak di Aceh Utara telah divaksin di beberapa Kecamatan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Khalmidawati, langsung diperintahkan Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, usai pencanangan Kampanye Imunisasi MR tingkat Aceh Utara di Halaman SD Negeri 07 Syamtalira Aron untuk menemui pihak MPU, Kamis (02/08).

Tak lama setelah itu, Khalmidawati menemui Ketua MPU Aceh Utara, Tgk Abdul Manan atau Abu Manan, di ruang kerjanya pada Kamis jelang sore. MPU dalam hal ini tetap mengikuti kepada MUI yang bahwa MUI belum pernah mengeluarkan fatwa kalau Vaksin MR halal atau boleh digunakan.

“Kami di MPU Aceh Utara tetap mengikuti kepada MUI yang bahwa dalam surat MUI menyatakan belum pernah mengeluarkan fatwa bahwa Vaksin MR itu halal atau boleh digunakan, belum pernah. Kalau memang ada yang menyampaikan MUI telah mengeluarkan fatwa halal atau haram maka ini adalah pembohongan publik,” ujar Ketua MPU Aceh Utara, Tgk Abdul Manan, ditemui Waspada Online diruang kerjanya.

Selebih daripada itu, sambung Abu Manan, pihaknya belum mendapatkan kesimpulan dari dasarnya Vaksin maka hukumnya tidak boleh karena hukum itu sesudah lebih dulu mengetahui dasar kejadian. Pihaknya berharap agar Dinas Kesehatan menunggu keputusan MUI, tetapi MPU setempat juga tidak melarang.

“Harapan dari kami kepada Dinas Kesehatan adalah bukannya kami tidak boleh, akan tetapi sementara tunggu dulu hingga menunggu bagaimana keputusan MUI. Yang tidak boleh bukan kegiatannya, tapi obat vaksinnya itu belum jelas halal atau haram, itu kita juga belum tau karena masih menunggu MUI,” terang Abu Manan.

Menanggapi hal itu, Khalmidawati usai menemui Abu Manan menolak untuk dimintai tanggapannya oleh Waspada Online. Berulang kali ia menyampaikan maaf karena belum bisa memberikan keterangannya secara detail.

“Mohon maaf saya belum bisa berikan keterangan ya, mohon sekali lagi ya karena saya punya atasan. Maka soal ini saya masih sedang koordinasi dengan atasan saya, saya temui Pak Sekda dulu bicarakan soal ini. Jadi sekali lagi saya minta maaf belum bisa berikan keterangan,” ujar Khalmidawati.(wol/chai/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

MUI: Secara Moral Kami Dukung Kiai Ma’ruf Amin untuk Ekonomi Umat

  MEKKAH – Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Masduki Baidlowi mendukung KH ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: