_
Home / Aceh / Mendagri Batalkan Enam Qanun Aceh
Istimewa

Mendagri Batalkan Enam Qanun Aceh

BANDA ACEH, WOL – Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengundang Pemerintah Aceh melakukan kajian terkait ketentuan pada enam qanun Aceh yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPRA. Hasil kajian akan menjadi pijakan sikap dewan terkait surat keputusan Mendagri tersebut.

“Hasil kajian nanti akan menentukan bagaimana DPRA bersikap. Setiap perubahan regulasi akibat kebijakan pusat tentu harus disikapi, apakah nanti diperlukan langkah-langkah advokasi atau tidak. Sebab dalam pasal 235 UUPA disebutkan pemerintah dapat membatalkan qanun jika bertentangan dengan kepentingan umum,” kata Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, baru-baru ini.

Dia mengatakan, pembatalan sejumlah ketentuan terhadap enam qanun Aceh itu berdasarkan surat keputusan Mendagri yang disampaikan ke Pemerintah Aceh dan diteruskan ke DPR Aceh. Dalam pembahasan, pihaknya juga melihat aspek regulasi kekhususan serta keistimewaan dimiliki Aceh.

“Apakah materi yang dibatalkan bertentangan dengan UU nomor 11 tahun 2016 atau tidak. Maka dibutuhkan kajian bersama, dalam hal ini kami mengundang sejumlah tenaga ahli,” sebutnya.

Mantan aktivis itu merincikan, ketentuan yang dibatalkan Mendagri, yakni terkait dengan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Qanun Aceh No. 15/2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Qanun Aceh No. 6/2012 tentang Perkebunan, Qanun Aceh No. 6/2008 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan, Qanun Aceh No. 14/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, dan Qanun Aceh tentang Irigasi.

“Ada enam qanun yang ketentuan di dalamnya dibatalkan oleh Mendagri. Paling banyak ketentuan pasal yang dibatalkan, qanun Aceh tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya qanun Aceh tentang Perkebunan,” kata dia.

Terkait qanun Aceh tentang Perkebunan, pembatalan Mendagri tidak bisa diterima karena konsideran di qanun sudah sesuai dengan subtansi MoU dan UUPA. Disebutkan, dasar hukum pembatalan disampaikan Mendagri UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Iskandar menambahkan, untuk qanun Aceh tentang Irigasi akan dicabut dalam qanun Aceh tentang irigasi yang baru dan akan dimasukkan dalam prioritas prolega 2017. Apabila ada hal-hal berkenaan irigasi sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU No. 11/2006 dan Qanun Aceh No. 4/2011 tentang Irigasi (khusus ketentuan menindaklanjuti kekhususan dan keistimewaan Aceh), maka pelaksanaanya berpedoman kepada UU No. 11/1974 tentang Pengairan.

”Kalau retribusi jasa umum kita DPRA juga sudah memparipurnakan perubahan qanun dan sedang dievaluasi Kemendagri. Satu yang masih harus dikaji secara teknis oleh Dinas Pertambangan terkait Qanun Minerba. Saya sudah minta Biro Hukum Pemerintah Aceh mempercepat supaya dinas terkait bisa membahas, karena itu persoalan teknis dan dinas terkait yang paham masalah,” kata Iskandar.(wol/aa/wsp/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

“Selamat Menempuh Hidup Baru Sastroy dan Aida”

KABANJAHE, Waspada.co.id – Sastroy Bangun S.Sos secara resmi menikahi kekasih pujaannya Nuraida Br Sembiring Colia ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.