Breaking News
Home / Aceh / Masyarakat Harus Tahu Siapa Terlibat Pencabutan 2 Pasal UUPA
Kamaruddin SH. (WOL Photo/Chairul Sya'ban)
Kamaruddin SH. (WOL Photo/Chairul Sya'ban)

Masyarakat Harus Tahu Siapa Terlibat Pencabutan 2 Pasal UUPA

LHOKSUKON, WOL – Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, dalam tahapan persidangan gugatan kasus penghapusan dua Pasal Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) diminta untuk membuka seterang-terangnya agar masyarakat Aceh dapat melihat para pihak yang terlibat proses penghapusan dua Pasal UUPA tersebut.

Sidang gugatan itupun hingga kini terus berlanjut dan mulai memasuki sidang kelima. Kamaruddin SH, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat terus mengawal proses persidangan hingga selesai. Ini disampaikannya dalam Perbincangan Khusus UUPA dengan masyarakat di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (12/10).

“Kita sudah menggugat sejak dua bulan yang lalu, maka kita harus membuka seluruhnya di MK bahwa siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan pencabutan dua Pasal UUPA tersebut. Rakyat Aceh menginginkan seluruh proses pencabutan terhadap dua Pasal di dalam UUPA di buka ke publik. UUPA jangan semata-mata dilihat hanya sebagai kepentingan Politik sesaat, tapi UUPA ini mengatur tentang kesejahteraan untuk seluruh Rakyat Aceh,” ujar Kamarruddin.

Pihaknya menjelaskan kepada masyarakat bahwa UUPA ini tidak hanya dipandang sebagai isu untuk kampanye kepentingan Politik sesaat, tapi UUPA harus dipandang dengan bagaimana UUPA ini mengatur tentang kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan Pendidikan, kesejahteraan eks Kombatan GAM dan korban konflik, dan mengatur tentang bagaimana perimbangan keuangan Daerah dan Pusat serta bagaimana mengatur tentang pembagian Migas 70 dan 30 Persen.

“Harapan yang utama adalah dua Pasal yang dicabut itu dapat dikembalikan ke semula, karena yang paling kita khawatirkan adalah ketika dua pasal ini berhasil dicabut dengan Undang-Undang yang berlaku secara umum atau Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dikhawatirkan ada pencabutan Pasal-Pasal lainnya yang ada di dalam UUPA,” tambahnya.

Pada Agustus 2017, anggota DPR Aceh Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong dan Kautsar, resmi mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keduanya menggugat Pasal 571 UU Pemilu yang mencabut dua pasal UUPA yakni pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4). Kedua pasal tersebut mengatur tentang kelembagaan penyelenggara pemilihan umum di Aceh yang diajukan oleh KIP dan pengawasan oleh Panwaslih.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

WOL Photo/Lihavez SA

Gubsu Lantik 17 Satgas Pemberantasan Narkoba

MEDAN, WOL – Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi, melantik 17 Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pencegahan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.