Home / Aceh / MANDAT Tantang Kebijakan Pemkab Aceh Utara Soal Raskin
Istimewa
Istimewa

MANDAT Tantang Kebijakan Pemkab Aceh Utara Soal Raskin

LHOKSUKON, WOL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, dalam tiga bulan terakhir tidak dapat lagi menanggung biaya tebus beras sejahtera (Rastra) untuk 54.581 penerima di 27 kecamatan. Hal itu akibat terjadi defisit anggaran Aceh Utara tahun 2017 sebesar Rp219 miliar.

Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib atau Cek Mad, menyebutkan bila daerah devisit tidak mungkin hibah melebihi persen yang telah ditentukan negara.

“Yang jelas bila daerah devisit tidak mungkin hibah melebihi persen yang telah ditentukan negara, untuk lebih lanjut tanyakan saja kepada Pak Sekda selaku Ketua TAPD,” sebutnya menjawab Waspada Online, Selasa (12/12).

Terkait hal ini, warga yang tergabung dalam Masyarakat Anti Diskriminasi Rakyat (MANDAT) menentang kebijakan Pemkab Aceh Utara. Bahkan MANDAT siap untuk menggelar aksi dan menuntut Pemerintah setempat agar kembali menggratiskan Rastra (Raskin, red).

“Saya tidak sependapat dan menentang kebijakan itu. Kami, MANDAT bersama masyarakat siap menggelar aksi dan menuntut pemerintah agar menggratiskan kembali raskin bagi yang mereka yang berhak. Jangan hanya memberi raskin gratis untuk masyarakat pada saat membutuhkan dukungan atau Pilkada. Setelah kepentingan itu tercapai, masyarakat malah dipaksakan menebus raskin dengan alasan devisit anggaran,” ujar Koordinator MANDAT, Sulaiman atau yang akrab disapa Nyakman.

Saat ini, kata Nyakman, para koordinator di setiap kecamatan telah menyatakan sedikitnya sepuluh warga perdesa dengan total 852 desa siap hadir untuk menuntut Pemkab Aceh Utara agar menggratiskan kembali Rastra kepada masyarakat. Dirinya menilai, devisit di Aceh Utara terjadi karena tidak rasionalnya antara pendapatan dan pengeluaran.

“Artinya, devisit terjadi bukan karena kebodohan rakyat, melainkan karena kebodohan Pemda dan banggar DPRK dalam mengelola anggaran. Namun kenapa rakyat yang dikorbankan, sementara Pemda dan DPRK seolah tutup mata atas penderitaan rakyat saat ini. Kami meminta seluruh anggota DPRK Aceh Utara untuk mendesak Bupati agar raskin dibagikan secara gratis,” tukasnya.

Sebagaimana diperoleh informasi Waspada Online, untuk jatah Oktober, November dan Desember 2017, Pemkab Aceh Utara hanya menyediakan ongkos angkut saja. Namun, biaya tebus menjadi beban penerima Rastra, karena kondisi keuangan Aceh Utara saat ini dalam keadaan devisit.(wol/chai)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Foto: Instagram @PutriWindaSari

Tertarik Menjadi Pawang, Putri Winda Sari Sebut Gajah Hewan Cerdas

MEDAN, WOL – Tertarik menjadi mahout atau pawang, Putri Winda Sari dara cantik asal Kisaran, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.