Home / Aceh / LPSK Bahas Assesment Medis Korban HAM Tragedi Simpang KKA
tragedi Simpang KKA Aceh Utara yang terjadi tahun 1999 lalu (foto: ist)

LPSK Bahas Assesment Medis Korban HAM Tragedi Simpang KKA

LHOKSUKON, WOL – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mewacanakan untuk melakukan Assesment Medis kepada 23 korban dugaan Pelanggaran HAM berat tragedi Simpang KKA Aceh Utara yang terjadi tahun 1999 lalu.

Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, menyebutkan pihaknya telah menemui Plt  Bupati Aceh Utara, untuk membahas hal tersebut. Pemda sendiri kata Hasto memiliki potensi besar berperan serta dalam pemenuhan hak korban mengingat Pemda memiliki hubungan vertikal dengan dinas-dinas.

“Hal ini mengingat banyaknya Hak Otonomi yang dimiliki Pemda pasca disahkanya UU Pemerintah Daerah. Peluang peran serta Pemda semakin luas berdasarkan UU 23/2014 dimana Pemda memiliki fungsi pemerintahan wajib yang pada umumnya berupa pelayanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan,” ujarnya, Kamis (26/01).

Masih berdasarkan UU yang sama, sambungnya, Pemda juga memiliki fungsi pemerintahan umum yakni tugas dan fungsi Pemerintahan Presiden dan Wapres namun pelaksanaan oleh daerah, Seperti penanganan konflik sosial dan pembinaan kesatuan-persatuan bangsa.

Hasto mencontohkan, dalam pemenuhan hak rehabilitasi medis dan psikologis untuk korban dimana Pemda bisa berperan melalui Dinas Kesehatan yang membawahi RSUD dan Instalasi Medis maupun Psikologis.

“Instansi terdekat di daerah dalam rangka rehabilitasi medis dan psikologis tentunya Dinkes dan RSUD. Seperti nantinya jika para korban Simpang KKA diputuskan memerlukan rehabilitasi medis dan psikologis, tentunya kami mengarahkan ke RSUD Aceh Utara,” jelas Hasto.

Menurutnya lagi, selain Rehabilitasi Medis dan Psikologis Pemda juga sangat potensial dalam membantu pemenuhan hak psikososial. Pemenuhan hak Psikososial ditujukan agar korban dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan normal.

Seperti tetap bersekolah, bisa mendapat pekerjaan, atau hak lain yang bisa menunjang kehidupan korban. Pemda bisa mengambil peran melalui Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan dinas-dinas terkait lainnya. LPSK sendiri beberapa kali bekerja sama dengan Pemda dalam pemenuhan hak psikososial.

“Seperti yang dilakukan Pemprov Sumut dalam pemenuhan hak psikososial korban Pelanggaran HAM Berat dan Pemprov Bali dalam memenuhi hak psikososial korban terorisme,” ungkap Hasto mencontohkan.

LPSK mendorong agar pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah mengalokasikan secara khusus dana untuk rehabilitasi korban. Adanya anggaran khusus untuk korban kejahatan di APBN maupun APBD juga sebagai simbol bahwa negara hadir untuk para korban.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Terjerat Kasus Korupsi, Irwandi Yusuf: Saya Berjasa Kepada Negara

  JAKARTA – Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: