Home / Aceh / Komisi II DPR Aceh Dorong Pemerintah Legalkan Tambang Minyak di Aceh Timur
WOL Photo/Chairul Sya'ban

Komisi II DPR Aceh Dorong Pemerintah Legalkan Tambang Minyak di Aceh Timur

IDI RAYEUK, Waspada.co.id – Pasca ledakan sumur minyak mentah yang merupakan pertambangan ilegal di Desa Pasi Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, terus menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam hal ini juga berharap agar pertambangan tersebut bisa segera dilegalkan untuk dimanfaatkan masyarakat secara resmi.

WOL Photo/Chairul Sya'ban
WOL Photo/Chairul Sya’ban

Ketua Komisi II DPR Aceh Fraksi Partai Aceh, Nurzahri, yang membidangi Perekonomian Rakyat, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bersama beberapa anggota Komisi lainnya dari DPR Aceh turut turun langsung ke lokasi pasca ledakan di Pasi Putih, Jum’at (27/4).

Pihaknya mengusulkan untuk mendorong pemerintah agar pertambangan ilegal itu dapat menjadi pertambangan rakyat yang resmi.

“Ya, memang kalau dari sisi pertambangan Migas itu belum pernah ada yang namanya pertambangan rakyat. Tapi kebetulan Aceh dengan Undang Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan juga ada Peraturan Pemerintah Tentang Migas Aceh, kami melihat ada peluang itu di sana yang dimungkinkan adanya pertambangan rakyat di sektor Migas,” ujar Nurzahri.

Memang, regulasinya kata Nurzahri belum ada tetapi dengan kasus ledakan tersebut dan pihaknya melihat perkembangan yang terjadi di Rantau Peureulak ini maka pihaknya akan mencoba mencari solusi.

“Karena dari info yang saya dengar kalau secara industri dari Sektor Migas dengan kandungan minyak di sini sangat tidak prospek secara bisnis, tetapi bagi masyarakat dengan pola tradisional tetapi sesuai dengan SOP Migas Septi yang sesuai SOP Migas juga ini cukup bermanfaat bagi rakyat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya berharap kepada pihak kepolisian setempat untuk jangan mengembangkan kasus kepada masyarakat yang tidak ada jatuh korban. Karena kata dia, terdapat ratusan sumur minyak di kawasan ledakan. Namun dalam kasus ini juga perlu ada yang bertanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pemicu seperti apa kasus sebenarnya.

“Dalam konteks kasus kebakaran inikan ada korban, karena kita negara hukum dalam aspek ada korban apapun kejadian itu harus ada yang bertanggung jawab. Nah itu yang kita dorong pihak Kepolisian dalam kebakaran ini, tetapi jangan dikembangkan ke masyarakat yang tidak ada jatuh korban karena sumur minyak yang ada di sini ratusan dan yang meledak di sini hanya satu. Jadi jangan semua kemudian yang pemilik sumur-sumur lain itu dikriminalkan karena ada kejadian ini, tidak boleh seperti itu,” tukas Nurzahri.

Pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk jangan menambang dulu sebelum ada regulasi yang jelas dan mekanisme yang jelas demi menghindari kejadian yang terulang. Untuk itu, juga akan memanggil pihak-pihak terkait supaya adanya solusi yang tercepat.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Isu Bantuan Sapi, Ahok Siap Kembalikan Uang Bantuan Warga

BLANGKEJEREN, WOL – Munculnya isu bantuan sapi untuk masyarakat Gayo Lues sebanyak 150 ekor,  yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: