Home / Aceh / Kemendes Didesak Segera Cairkan Gaji Pendamping dan Tenaga Ahli Desa
foto: Istimewa

Kemendes Didesak Segera Cairkan Gaji Pendamping dan Tenaga Ahli Desa

BANDA ACEH, WOL – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, didesak untuk segera mencairkan gaji pendamping dan tenaga ahli desa guna memaksimalkannya seluruh program berjalan sesuai dengan perencanaan. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi M.I.P lewat keterangan tertulisnya yang diterima Waspada Online, Kamis (15/9).

“Jangan nantinya programnya gagal, yang disalahkan pendamping dan tenaga ahli. Maka Kemendes dalam hal ini harus mencairkan gaji pendamping dan tenaga ahli tersebut,” jelas Fachrul Razi.

Menurutnya, sejumlah 21 ribu pendamping desa terhitung sejak 3 bulan hingga kini belum menerima honorarium dikarenakan Kemendes sebagai penanggungjawab peminjam belum merampungkan persyaratan pinjaman ke World Bank (Bank Dunia, red).

Dimana diketahui, bahwa Bank Dunia meminta penundaan pembayaran seluruh gaji pendamping desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait dengan belum rampungnya list data pendampingan desa dari seluruh provinsi.

“Seluruh satuan kerja provinsi juga harus segera merampungkan daftar pendamping desa. Pemerintah daerah juga harus mendukung percepatan kerja Kemendes, karena ini akan sangat berdampak secara sistematik, kelemahan Kemendes PDTT dari sisi administrasi,” jelas senator asal Aceh tersebut.

Menurutnya lagi, persoalan ini terjadi karena Kemendes tidak mengubah Nomenklatur dana Pembayaran dari fasilitator PNPM ke Pendamping Desa yang dulunya menjadi tanggung jawab Kemendagri yang sekarang diambil alih oleh Kemendes.

“Setiap bulannya pendamping desa menerima honorarium yang berbeda-beda sesuai dengan golongan, untuk tingkat Kabupaten Tenaga Ahli menerima honorarium sebesar Rp8 juta rupiah. Sedangkan Pendamping Kecamatan honornya Rp3, 5 juta, dan Pendamping Lokal sebesar Rp2, 2 juta,” urainya.

Untuk itu dirinya mendesak Kemendes untuk segera membahas masalah ini dengan seluruh stakeholder yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan BPKP. Permasalahan ini, kata Fachrul Razi, telah ia sampaikan dalam rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa PDTT di Jakarta, Selasa (13/9).

“Setiap kali mengunjungi daerah pemilihan, kami selalu ditanya terkait honorarium tersebut, bahkan ditanya apakah rekrutmen itu jelas atau tidak. Program desa serta dananya terus digelontorkan, tetapi pendampingnya dibiarkan begitu saja. Maka untuk itu permasalahan ini harus segera diselesaikan,” harap Fachrul Razi. (wol/chai/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Terjerat Kasus Korupsi, Irwandi Yusuf: Saya Berjasa Kepada Negara

  JAKARTA – Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: