Breaking News
Home / Aceh / Inspektorat Didesak Selesaikan Dugaan Korupsi Dana Desa Glok
WOL Photo
WOL Photo

Inspektorat Didesak Selesaikan Dugaan Korupsi Dana Desa Glok

LHOKSUKON, WOL – Inspektorat Kabupaten Aceh Utara didesak untuk segera mengaudit kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Glok, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini didesak agar alokasi dana desa tahun 2017 dapat dicairkan.

Terkait hal ini, Rabu (11/10) kemarin sejumlah aparatur Desa Glok menemui Tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa desa di Aula Kantor Kecamatan Syamtalira Aron, termasuk dugaan korupsi dana Desa Glok.

Ketua Tuha Peut, Mahmud, kepada Waspada Online, mengatakan pihaknya telah menemui Ketua Tim Pemeriksaan dari Inspektorat Aceh Utara, Dewi Hanifa. Menurutnya, Tim Inspektorat ini menyarankan agar sejumlah bukti dan tokoh masyarakat dihadirkan pada Senin mendatang untuk pemeriksaan lanjutan.

“Kami meminta agar Inspektorat Aceh Utara dapat menyelesaikan masalah dugaan korupsi dana desa di desa kami dengan secepat mungkin. Hal ini sangat penting untuk pencairan alokasi dana desa tahun 2017. Sayang sekali, alokasi tahun 2017 ini belum satu persen pun yang bisa dicairkan,” ujar Mahmud, Kamis (12/10).

Ketua Tim Pemeriksaan dari Inspektorat Aceh Utara, Dewi Hanifa, mengatakan pihaknya belum dapat menjelaskan kasus dugaan tersebut karena masih dalam tahap pemeriksaan dan bukan wewenangnya untuk menyampaikan hasil tersebut. Pihaknya hanya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Geuchik (Kepala Desa) yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dana desa kepada masyarakat.

“Kami punya jadwal dan tahapannya sendiri, saya sendiri selaku Ketua Tim Pemeriksaan. Nah, jadi saya juga tidak bisa menjelaskan pemeriksaan yang kami lakukan khususnya untuk Desa Glok. Ini sementara kita analisa dulu, di Inspektorat ada tahapannya sehingga lama untuk memgetahui hasilnya apakah merugikan negara atau tidak merugikan negara,” terangnya.

Pada Agustus 2017, masyarakat Desa Glok telah melaporkan secara tertulis kasus dugaan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan ditandatangani puluhan masyarakat serta aparatur desa yang dimaksud. Dijelaskan dalam laporan itu bahwa sesuai kejadian dilapangan menurut penilaian masyarakay telah terjadi Penyelewengan uang Negara pada Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) yang sampai saat ini belum selesai dilaksanakan.

Adapun beberapa penyelewengan yang dimaksud diantaranya kegiatan Rehab Polindes Gampong Glok dengan Anggaran sebesar Rp.47.501500, Sedangkan tahap pengerjaannya baru rampung sekitar 50-96 (persen), Sampai saat ini tidak dikenakan lagi. Sedangkan 10 Qanun pertanggung jawaban Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBG Tahun 2016 Tertanggal 15 januari 2017 telah dilaporkan pengerjaannya.

Maka tidak adanya kesesuaian pengerjaan Pembangunan FISIK dengan Laporan pertanggung jawaban. Kemudian kegiatan pembangunan saluran pembuang dengan Anggaran Rp61.167.000 di Dusun Syeh Cut. Dalam APEC 2015 sudah dimasukkan kembali dalam APBG Tahun 2016. Warga menduga ada indikasi proyek fiktif dimana kegiatan tidak dilakukan lagi.(wol/chai)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

WOL Photo/Lihavez SA

Gubsu Lantik 17 Satgas Pemberantasan Narkoba

MEDAN, WOL – Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi, melantik 17 Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pencegahan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.