Home / Aceh / Inilah Penjelasan Pemerintah Soal Ganti Rugi Lahan Waduk
WOL Photo/chairul sya’ban

Inilah Penjelasan Pemerintah Soal Ganti Rugi Lahan Waduk

LHOKSUKON, WOL – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyikapi aksi unjuk rasa warga Paya Bakong yang menuntut ganti rugi lahan mereka untuk pembangunan Waduk Krueng Kreuto di Paya Bakong, Selasa (04/10).

Saat unjuk rasa di halaman kantor Bupati Aceh Utara, beberapa perwakilan warga yang didamping kuasa hukumnya audiensi bersama Asisten I Tata Praja dan Pemerintahan Setdakab Aceh Utara Drs Anwar, Kabag Pemerintahan Setdakab Drs Murtala, Perwakilan Bank BNI Syari’ah Cabang Lhokseumawe Yuna, Staf Badan Pertanahan Nasional.

Dalam audiensi itu, Murthala mengatakan persoalan ganti rugi lahan yang dimaksud saat ini masih berjalan dan dalam proses. Di mana pihaknya juga telah mendapatkan surat dari pihak Kejaksaan Lhoksukon, Aceh Utara.

“Isi surat itu menerangkan bahwa pihak kejaksaan meragukan atau adanya hal-hal yang kurang dalam proses pendataan masyarakat yang akan menerima ganti rugi. Dan persoalan ini juga telah dibahas oleh Muspida Provinsi Aceh. Untuk itu kami Pemkab Aceh Utara masih menunggu hasil rapat Muspida Aceh terkait masalah ini,” ujar Murthala.

Sementara itu Asisten I Setdakab Aceh Utara, Drs Anwar, menjelaskan dalam persoalan ini salah satunya karena pihak kejaksaan memberikan peringatan kepada Pemkab Aceh Utara  dengan alasan bahwa adanya kekeliruan data masyarakat yang menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Krueng Kreuto.

“Yaitu kekeliruan terkait nomor KTP masyarakat yang sudah di data oleh Pemkab Aceh Utara untuk menerima ganti rugi tersebut dan tidak sesuai dengan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami harap masyarakat bersabar dan kita saling menunggu hasil keputusan dari Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Sementara itu, dalam unjukvrasa yang digelar di halaman DPRK Aceh Utara, pihak legislatif berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait yang nantinya akan membahas persoalan itu.

“Kami harapkan agar masyarakat dapat bersabar, dan nantinya jika sudah ada keputusan maka kami akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa seperti apa mekanisme penyelesaian nanti,” jelas beberapa anggota DPRK setempat yang menemui masa unjuk rasa, di antaranya Junaidi dan Fauzan Hamzah.(wol/chai/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Mobil Setengah Miliar Jadi Taruhan Emak-Emak di Pilpres 2019

JAKARTA, Waspada.co.id – Saling dukung dan meyakini kepemimpinan Capres dan cawapres di Pemilu 2019 ini, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: