_
Home / Aceh / Ini Kata Cek Mad, Camat, dan MANDAT Soal Vonis Sengketa Lahan Milik Negara
foto: Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib atau Cek Mad. (WOL Photo/chairul sya'ban)

Ini Kata Cek Mad, Camat, dan MANDAT Soal Vonis Sengketa Lahan Milik Negara

LHOKSUKON,WOL – Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib atau Cek Mad, mengatakan pihaknya sebagai pemerintah daerah telah menyerahkan kasus perkara sengketa lahan milik negara yang diklaim milik salah seorang pengusaha kepada pihak Kecamatan Lhoksukon. Ia menyampaikan hal itu saat ditanya Waspada Online.

“Itukan sudah saya serahkan ke kecamatan, mereka yang tangani, dan pengadilan juga. Di kecamatan kan ada camat, tanyakan pada camat saja. Sementara mengenai lahan yang disengketakan, si pemilik lahan sudah mengantongi sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Cek Mad, Minggu (26/11).

Lahan yang disengketakan tersebut seluas tiga hektare di Gampong Blang Lhoksukon milik pemerintah. Namun, pada batas lahan tersebut ada sungai yang dangkal berbatasan dengan lahan milik pengusaha asal Lhoksukon. Warga Gampong Blang menyebutkan, pengusaha itu telah menanam tanaman kelapa sawit dalam sungai yang dangkal itu.

Camat Lhoksukon, Saifudin SE, dalam hal ini mengatakan pihaknya sudah beberapa kali memanggil kedua pemimpin gampong itu untuk mediasi. Pihaknya juga sudah menurunkan Dewan dan BPN untuk melakukan pengukuran lokasi yang disengketakan. Namun, beberapa kali dilakukan mediasi belum membuahkan hasil.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk kembali ke lokasi guna menuntaskan masalah tersebut. Kepada masyarakat (kedua belah pihak) dimohon bersabar. Kita masih melakukan upaya-upaya penyelesaian,” katanya.

Sementara itu, hal ini juga mendapat tanggapan dari Koordinator Masyarakat Anti Diskriminasi Rakyat (MANDAT), Sulaiman atau Nyak Man. Bahkan, vonis hakim terhadap tiga warga Gampong Blang, dinilai vonis hakim merupakan kelalaian Pemerintah.

Pemerintah Aceh Utara menurutnya kurang serius terhadap penyelesaian sengketa tapal batas desa. Sehingga memicu kemarahan warga yang berdampak perusakan tanaman dan timbunan di atas sungai mati yang dilakukan spontan oleh masyarakat.

“Buktinya tidak ada satupun rekomendasi yang dikeluarkan Pemkab maupun kecamatan terhadap penetapan tapal batas gampong antara gampong blang dengan gampong Beuringen hingga saat ini,” kata Nyak Man.

Dalam hal ini, Nyak Man meminta kepada pemerintah kabupaten maupun dewan selaku wakil rakyat yang telah turun ke lokasi jangan hanya mencari muka pada penderitaan masyarakat. Ia pun mempertanyakan dimana tanggung jawab mereka (pemda, dewan, red) selaku wakil rakyat, ketika rakyat terzolimi sementara mereka hanya berdiam diri.(wol/chai/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Kapolres Belawan Teken Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Gratis

MEDAN, Waspada.co.id – Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis, menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah oleh ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.