Home / Aceh / Gabungan Masyarakat dan Aktivis Lingkungan Surati Menteri LHK
WOL Photo

Gabungan Masyarakat dan Aktivis Lingkungan Surati Menteri LHK

ACEH, WOL – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, dimohon tidak menerbitkan izin pakai pinjam kawasan Hutan untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur I.

Permohonan dilayangkan dalam bentuk surat oleh gabungan masyarakat dan Aktivis Lingkungan Hidup Aceh sebagai penolakan proyek tersebut yang diyakini akan mempercepat laju kerusakan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

“Oleh karena itu kami mengirimkan surat kepada Menteri LHK RI pada pertengahan Desember lalu yang isinya berupa permohonan agar tidak diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rencana pembangunan PLTA Tampur I,” ujar juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) untuk Advokasi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Akibat Pembangunan PLTA Tampur I, T. M. Zulfikar, saat dikonfirmasi Waspada Online, Sabtu (30/12).

Gabungan masyarakat dan Aktivis Lingkungan Hidup Aceh ini terdiri dari elemen masyarakat, GeRAM, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Forum Orangutan Aceh (FORA), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Rumoh Transparansi Aceh, Rawa Tripa Institute (RTI), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Orangutan Information Centre (OIC), Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Aceh, Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), dan Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh (JKMA).

“Selain GeRAM, elemen masyarakat dan berbagai NGO/LSM tersebut turut serta menandatangani surat permohonan itu. Gabungan Masyarakat dan LSM ini selama ini dikenal sangat aktif dalam mendukung upaya-upaya advokasi penyelamatan hutan dan lingkungan khususnya di Aceh, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser,” tambahnya.

Adapun isi surat yang disampaikan kepada Menteri LHK RI diantaranya dijelaskan bahwa sehubungan dengan rencana Pemerintah untuk mendirikan PLTA yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur dan Kota Langsa, Pembangkit listrik tersebut memiliki kapasitas mencapai 443 Megawatt, dikerjakan oleh Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong.

Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, pihaknya menemukan bahwa pembangunan PLTA Tampur I saat ini masih prakonstruksi dan perampungan perizinan termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur direncanakan akan siap beroperasi pada tahun 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu. PLTA tersebut akan menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan dengan rincian seluas 1.226,83 Ha kawasan hutan lindung, 2.565,44 Ha hutan Produksi, dan 297,73 Ha area penggunaan lain,” terang Zulfikar.

Areal proyek yang direncanakan, merupakan habitat kunci bagi beberapa jenis satwa yang dilindungi sebagaimana hasil pemantauan pihaknya dilokasi rencana pembangunan PLTA tersebut. Artinya, masih ditemukan keberadaan satwa  kunci seperti  harimau, gajah, orangutan. Selanjutnya daerah ini juga merupakan home range gajah, maka dikhawatirkan bila pembangunan PLTA Tampur 1 jadi terlaksana maka peningkatan konflik antara manusia dan gajah akan meningkat.

Sebagian dari wilayah tersebut juga terdapat kampung adat yaitu kampung  Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang didiami oleh 67 KK yang akan terpaksa harus direlokasi selain bahwa  didalam areal luasan rencana proyek juga merupakan kawasan lindung adat masyarakat Gayo – Pining yang telah mereka taati dan pelihara secara turun menurun.

Dijelaskan kembali, lokasi proyek adalah hulu sungai yang mengaliri sungai-sungai (DAS) di hilir yaitu kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang, sehingga pembangunan bendungan untuk kebutuhan PLTA tersebut akan menganggu kebutuhan air bagi masyarakat yang mendiami tiga Kabupaten itu baik kebutuhan air untuk konsumsi, industri, pertanian/perkebunan,  ataupun kebutuhan untuk perikanan.

“Berdasarakan uraian diatas (isi surat) maka  kami memohon kebijaksanaan Ibu Menteri  LHK RI untuk tidak menerbitkan izin pelepasan kawasan dan atau izin pinjam pakai kawasan  terkait PLTA Tampur 1 tersebut,” harap Zulfikar sebagaimana mewakili dari Gabungan Masyarakat dan Aktivis Lingkungan Hidup Aceh.(wol/chai/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Pemkab Aceh Utara Usulkan Anggaran Pembangunan Irigasi Rp10 Miliar

LHOKSUKON, WOL – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengusulkan anggaran senilai Rp10 miliar lebih untuk pembangunan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: