Home / Aceh / Calo dan Gangguan Sistem Jaringan Hambat Kepengurusan Identitas Penduduk
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Mohd. Zulfhadli, Saat Ditemui wartawan di Ruang Kerjanya. (WOL Photo/Chairul Sya'ban)

Calo dan Gangguan Sistem Jaringan Hambat Kepengurusan Identitas Penduduk

LHOKSUKON,WOL – Kepengurusan Identitas Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Utara dinilai lamban. Penyebabnya diduga akibat Calo dan gangguan sistem jaringan, hal ini tentu membuat warga yang mengurus identitasnya letih karena kepengurusan identitas lamban diproses dan terpaksa harus kembali keesokan harinya.

Beberapa orang yang mengurus identitasnya kepada Waspada Online, Kamis (08/02), menyebutkan bahwa untuk mengurus percetakan E-KTP saja butuh waktu hingga beberapa minggu setelah sebelumnya dijanjikan selesai hanya dalam satu minggu. Sementara bagi yang ‘membayar’, proses kepengurusan tersebut selesai dalam waktu singkat.

Penelusuran Waspada Online, untuk mengurus E-KTP agar bisa selesai hanya dalam waktu sehari atau tiga hari cukup membayar uang tunai paling rendah senilai Rp 50 ribu/E-KTP, dan kartu Identitas lainnya. Itupun mesti melalui calo luar bagi calon pengurus yang belum kenal, ada pula yang langsung datang menemui oknum petugas kepengurusan di dalam kantor tersebut.

Salah seorang warga mengakui sikap kekesalannya terhadap kepengurusan surat pindah dan E-KTP. Kepada Waspada Online ia menyebut bahwa berkas yang telah ia serahkan beberapa hari yang lalu dijanjikan selesai dalam waktu satu minggu. “Namun begitu saya datang hari ini ternyata belum selesai juga, alasannya kehabisan tinta printer dan gangguan sistem jaringan,” ujar dia kesal yang menolak identitasnya disebut.

Waspada Online dalam hal ini melakukan penelusuran, tak sengaja bertemu salah seorang lelaki inisial M yang mengenakan pakaian biasa (bukan Dinas). Lelaki berkulit hitam ini menyebut jika mengurus E-KTP dalam waktu singkat hanya cukup membayar Rp 50 ribu. Tak sampai disitu, ‘upah’ itu nantinya diberikan ke petugas didalam, sedangkan hasil ‘upah’ bagi sama.

“Kalau yang sudah kenal orang didalam berani mengurusnya. Bagi yang belum, hanya melalui calo luar dan setelah itu bekerjasama dengan calo didalam. Kalau mau cepat siap, ya bayar dulu. Uangnya nanti kita kasikan juga ke orang dalam bang, jadi biar sama-sama enak. Karena mereka juga ga mau mengurusnya jika tidak kenal,” ujar M.

Iapun membenarkan jika mengurus identitas penduduk yang ingin cepat selesai harus dengan ‘uang’. Bayaran yang diberikan juga bervariasi, bahkan ada yang rela bayar Rp 100 ribu setelah sebelumnya saling tawar menawar. Pengamatan Waspada Online dilokasi, juga tidak adanya tata tertib kepengurusan itu. Bagi yang gesit, mudah menjumpai calo, namun sebaliknya bagi yang tak pernah datang dan tak faham akan kepengurusan identitas tersebut.

Belum lama ini seorang anggota TNI yang mengurus E-KTP juga menyatakan sikap kekesalannya. Dirinya mengaku E-KTP yang diurusnya selesai dalam waktu hampir setahun, E-KTP miliknya baru selesai diproses setelah memberanikan diri untuk menemui langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara yang kebetulan waktu itu sedang di dalam ruangan kerjanya.

“Sudah bolak balik saya ke Disdukcapil di Landing Lhoksukon untuk pertanyakan apakah sudah selesai atau belum, namun juga belum selesai dan saya masih sabar, sabar, dan bersabar. Setelah beberapa kali saya datang, langsung menemui Kepala Dinasnya, nah waktu itu langsung selesai E-KTP saya. Tak sampai disitu, seorang petugas perempuan juga mencoba untuk menarik E-KTP saya yang sudah selesai tanpa alasan,” ujar E salah seorang anggota TNI, dengan kesal.

Pada Senin (05/02) lalu, Waspada Online bersama seorang wartawan lainnya menemui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara, Mohd Zulfhadli di ruang kerjanya. Setelah meminta untuk bertemu, Mohd Zulfhadli memanggil bawahannya, M. Yusuf selaku Kasi Identitas Penduduk. Dalam ruangan yang dilengkapi sofa duduk, Yusuf menjelaskan beberapa item kepada wartawan.

Awalnya ia bilang kalau blanko E-KTP masih ada sejumlah delapan ribu lembar lagi setelah sebelumnya habis sepuluh ribu. “Ada 18 ribu blanko yang kita siapkan, 10 ribu udah habis dan sisanya kini delapan ribu lagi. Blanko sering habis karena perekaman untuk E-KTP baru setiap harinya mencapai ratusan, itupun jika sistem jaringan tidak terganggu. Sekarang masalahnya jaringan, sering terganggu,” jelas Yusuf, turut dibenarkan Mohd. Zulfhadli.

Terkait adanya dugaan calo, Yusuf berulang kali mengatakan kalau pihaknya enggan bertanggungjawab. Pihaknya akan bertanggungjawab jika adanya keterlibatan orang dalam (petugas capil) yang menjadi calo. Tapi sejauh ini pihaknya bilang tidak ada petugas yang jadi capil, karena bisa dilihat kalau calo luar tidak memiliki kartu identitas.

“Kenapa banyak kepengurusan identitas penduduk yang lamban dicetak, ini karena masalah jaringan yang terganggu, masalah lain tidak ada. Masalah calo dari luar ada atau tidak, kami tidak tahu. Calo luar tidak menggunakan kartu identitas, kalau petugas kami semuanya ada kartu identitas. Jadi ya begitu lah, kami juga tak bilang disini ada calo atau tidak,” ujar Yusuf.

Berulang kali Yusuf dan Mohd. Zulfhadli mengaku sistem jaringan salah satu menjadi kendala proses kepengurusan identitan penduduk. Disisi lain kata dia, ada juga warga yang domisilinya jauh dari kantor Disdukcapil memilih ngurus identitas kependudukan kepada orang lain dengan memberikan upah. Hal itupun sebagian juga dibenarkan si pengurus saat ditanya Waspada Online.

“Kami dari Meurah Meulia bang, datang kemari ngurus E-KTP untuk perubahan data. Sudah satu bulan belum selesai, kami memilih untuk mengurusnya sendiri secara langsung, kalau melalui orang lain mungkin bayar dan diproses dengan cepat. Tapi itu tergantung kita, mungkin jauh untuk datang ngurus sehingga bayar, dan kalau datang ngurus sendiri langsung juga bayar kalau mau cepat selesai. Tapi kami tidak, ga bayar, namun selesainya lama,” ujar tiga orang wanita yang ditanyai Waspada Online.

Pada awal Agustus 2017 lalu, Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf atau Sidompeng sempat melakukan Inspeksi Mendadak atau sidak di Disdukcapil tersebut. Ia langsung memasuki setiap ruangan untuk melihat aktivitas yang dilakukan petugas Disdukcapil tersebut. (wol/chai/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Cek Mad: Jangan Lagi Berharap Dana Subsidi Pemerintah

LHOKSUKON,Waspada.co.id – Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, dengan resmi melantik T Asmoni sebagai Direktur ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: