Newsticker
WOL / Aceh / BKSDA Akui CRU Cot Girek Minim Biaya Tangani Gajah Liar
WOL Photo/Chairul Sya'ban.
WOL Photo/Chairul Sya'ban.

BKSDA Akui CRU Cot Girek Minim Biaya Tangani Gajah Liar

Benner-Erry

BANDA ACEH, WOL – Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh, Sapto Aji Prabowo, menanggapi keterbatasan biaya maupun fasilitas dalam hal menjalankan tugas penanggulangan gajah liar yang dihadapi Tim Conservation Response Unit (CRU) Cot Girek, Aceh Utara.

Dalam hal ini, pihaknya jelas turut prihatin dan akui CRI Cot Girek serba kekurangan. Namun kata dia, soal minimnya fasilitas, dalam waktu dekat akan dibangun CRU yang baru di Dusun Alue Buloh Paket 14 Cot Girek, mengingat CRU yang selama ini terletak di Dusun Bate Uleu dinilai warga jauh dari lokasi utama gangguan gajah liar.

“Kalau minimnya fasilitas kan memang akan dibangun CRU baru di Paket 14. Saya sudah koordinasi dengan pihak Dinas, dan gambarnya bahkan sudah ada dan menunggu diteken, terus langsung di lelang,” ujar Sapto menjawab Waspada Online, Selasa (13/06).

Terkait petugas tim patroli yang belum diturunkan, disebutkan Sapto, dengan surat dari Kepala KPH seharusnya sudah cukup untuk mulai bertugas dan tidak perlu SK. Maka untuk itu, pihaknya pun akan menyiapkan SK tersebut.

“Sedangkan biaya patroli itu arahan kepala dinas, mereka sudah digaji untuk pengamanan hutan. Artinya biasa kerja di KPH, dan sekarang mengamankan wilayah KPH yang berkonflik. Dan itu sudah saya diskusikan dengan Kepala Dinas yang sebelumnya,” tambah Sapto.

Untuk mendukung kerja CRU ketika mengatasi konflik dan berpatroli, maka ia berharap untuk bekerjasama dengan CRU. “Bukan kemudian Pamhut yang harus patroli sendiri, tapi dengan CRU juga,” tambahnya lagi.

Ia turut menjelaskan bahwa BKSDA miliki biaya penggiringan gajah liar untuk tiga tahap dalam setahun dan penggiringan tanpa gajah lima tahap dalam setahun. Hal ini, bersifat insidental.

“Tanggung jawab konflik itu sesuai Permenhut dan SK Gubernur, tidak hanya di BKSDA saja. Agar diketahui, semua komponen baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten memiliki itu. Kalau semua BKSDA ya semua anggaran dipakai untuk itu aja gak bakal cukup,” tukas Sapto.

Ia berharap media ikut mendorong tanggung jawab pemerintah daerah terutama kabupaten terkait hal ini.(wol/chai)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

Video Conference Menteri Perhubungan Budi Karya (Foto: Lidya Sembiring/Okezone)

Lakukan Video Conference, Menhub Cek Kesiapan Seluruh Kondisi Arus Mudik

  JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, sore ini melakukan video conference dengan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.