Suap Bupati Pakpak Bharat, Kontraktor PUPR Divonis 2 Tahun Penjara

Kontraktor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Anwar Fuseng Padang.(WOL Photo/Ryan)

MEDAN, Waspada.co.id – Terdakwa Anwar Fuseng Padang selaku kontraktor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat divonis dengan hukuman 2 tahun penjara di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/2).

Anwar Fuseng selaku Wakil Direktur CV Wendy, dinyatakan terbukti memberikan suap kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, terkait pekerjaan proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018.

“Menjatuhkan terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara,” tandas majelis hakim diketuai Azwardi Idris.

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan, Anwar Fuseng yang merupakan warga Jambu Mbellang, Desa Siempat Rube II, Kecamatan Siempat, Kabupaten Pakpak Bharat, memberikan uang ke Remigo senilai Rp300 juta untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat berupa Pengaspalan Jalan Wisata Lae Mbilulu (Traju-Sumbul-Lae Mbilulu).

Sedangkan dalam sidang terpisah, dua terdakwa lain yakni Dilon Bancin yang juga merupakan kontraktor dan Staf Dinas PUPR Pakpak Bharat, Gugung Banurea, yang juga dijatuhi hukuman masing-masing 2 tahun penjara. Diketahui, Kedua terdakwa memberikan suap sebesar Rp720 juta kepada Remigo.

“Terdakwa, terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 terhubung dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar hakim.

Hakim juga membebankan para terdakwa membayar denda sebesar Rp100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Putusan yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan jaksa KPK yang meminta para terdakwa di hukum 2 tahun penjara dan subsider 6 bulan penjara. Hanya saja, dalam putusan, hakim mengurangi subsider denda menjadi 3 bulan penjara.

Atas putusan itu, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Namun, usai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa Anwar Fuseng, Aliando Boang Manalu menyayangkan putusan hakim.

“Hakim tidak melihat dari awal BAP bagaimana klien kami ini begitu koperatif. Selama kami ikuti persidangan, klien kami selalu hadir tidak ada alasan sakit kalau dipanggil. Kemudian, banyak juga nama dalam kasus ini, tapi tidak disebutkan. Untuk itu kami masih pikir-pikir,” ungkapnya usai persidangan.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN