Soal Usulan Mahfud MD, Polri Sebut Perlu Kajian Mendalam

Brigjen Argo Yuwono (Okezone)
agregasi

JAKARTA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menanggapi usulan dari Ketua Kompolnas Mahfud MD agar kepolisian tingkat sektor (polsek) tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Argo, hal tersebut masih sebatas usulan yang perlu dilakukan pengkajian sesuai dengan aturan undang-undang. Namun pihaknya akan menyambut baik setiap usulan yang baik untuk kemajuan institusi Polri.

“Kan baru usulan, tapi tentunya Polri menyambut baik setiap usulan yang ditujukan untuk perbaikan kinerja Polri. Tentunya usulan ini akan dikaji yang lebih mendalam,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/2/2020).

Sejauh ini, kata Argo, Polri di berbagai tingkatan selalu menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang ada. Termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polsek. “Polri berpedoman pada undang-undang kepolisian yang berlaku dalam melaksanakan tugas,” tuturnya.

Selain itu tambah Argo, pada prinsipnya Polri juga diwajibkan selalu menerima setiap laporan dari masyarakat untuk memberikan rasa aman. Dan setiap Polsek hanya menerima laporan tidak mencari kasus.

“Ini semua untuk membangun peradaban utk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Polsek tidak mencari kasus tetapi menerima laporan kasus,” jelas Argo.

Sebelumnya, Kompolnas mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar kepolisian tingkat sektor (polsek) tidak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polsek diminta membangun ketertiban dan pengayoman masyarakat.

“Sehingga ada gagasan yang oleh Presiden akan diolah agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi dia membangun ketertiban, keamanan, pengayoman masyarakat,” ujar Ketua Kompolnas Mahfud MD usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.

Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam itu menjelaskan, fungsi penyelidikan dan penyidikan kasus pidana akan diserahkan ke kepolisian resor (polres) di tingkat kota ataupun kabupaten. Dengan usulan seperti itu, polsek dapat melakukan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih menitikberatkan pada pengayoman masyarakat.