Skandal Korupsi Para Wali Kota Medan, Masih Adakah yang Bakal Menyusul?

MEDAN, Waspada.co.id – Seolah menjadi ‘budaya’ tindak pidana korupsi di jajaran Pemerintah Kota Medan semakin memperburuk wajah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, sejak tahun 2005 orang nomor satu di Kota Medan terseret kasus korupsi.

Berawal dari Abdillah yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2005-2010. Abdillah terjerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyalagunaan APBD pada Pemerintah Kota Medan dan dihukum 4 tahun penjara.

‘Menyusul’ Abdillah, Wali Kota Medan periode 2010-2015, Rahudman Harahap, pun seakan ‘tak mau kalah’. Pegawai negeri sipil inipun dihukum 5 tahun penjara setelah terbukti menyalahgunakan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa, Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 sebesar Rp1,5 miliar untuk kepentingan pribadi.

Terkini, Wali Kota Medan Periode 2015-2020 Dzulmi Eldin yang dahulu mendampingi Rahudman Harahap sebagai Wakil Wali Kota Medan itu, baru-baru ini tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Komisi Pembrantas Korupsi (KPK).

Diduga, Dzulmi Eldin terjerat kasus suap proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019 yang melibatkan Kadis PU Kota Medan Isa Ansyari, yang sidang perkaranya akan segera digelar tak lama lagi.

Dengan terpilihnya Eldin sebagai Wali Kota Medan yang terjerat kasus korupsi menambah catatan buruk bagi masyarakat Kota Medan, membuat pemerintah terpaksa memilih Pelaksana Tugas (Plt) demi menjalankan roda pemerintahan.

Dengan kondisi memprihatinkan Kota Medan saat ini, salah satu warga kota Medan, Muhammad Agus Zilnal (22), berharap nantinya saat pemilihan wali kota medan, masyarakat tidak salah lagi memilih pemimpin ke depannya.

“Bayangin saja kalau ke empat kalinya wali kota Medan terjerat kasus korupsi, mau ditaruh di mana lagi wajah Kota Medan. Apa kata daerah lain menilai Kota Medan nantinya.” tutur Agus, saat berbincang dengan Waspada Online,Minggu (16/2).

Selain itu, Agus juga berharap agar masyarakat Kota Medan lebih selektif memilih pemimpin daerah. “Semoga kali ini, masyarakat Kota Medan tidak salah lagi dalam memilih Wali Kota Medan,” harapnya.

Terkait hal ini, Kepala Divisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Maswan Tambak, menuturkan dari sudut pandang hukum tentu penghukuman yang berat sekali pun belum tentu menurunkan jumlah tindak pidana korupsi. Namun, demikian suatu bentuk penghukuman harus tetap menjadi salah satu acuan untuk penegakan hukum.

“Terhadap perkara korupsi sendiri sering kali masyarakat merasakan ketidakadilan dikarenakan ringannya hukuman yang dijatuhkan kapada para pelaku tindak pidana korupsi. Sebenarnya ada fungsi pencegahan oleh Komisi Pembrantas Korupsi (KPK) yang harus lebih dimaksimalkan,” tegasnya, kepada Waspada Online.

Artinya, lanjut Maswan, kalau penyadapan oleh KPK itu dimungkinkan sebelum tindak pidana itu dilakukan, sudah seharusnya fungsi pencegahan dapat dilakukan sehingga oknum pejabat tidak sempat melakukan perbuatannya.

“Tapi hal tersebut juga semakin berat dilakukan pasca disahkannya revisi terhadap UU KPK yang baru khususnya dalam hal penyadapan yang harus berurusan dulu dengan Dewan Pengawas dan itu tentu memperumit proses pemberantasan korupsi,” ungkap Maswan.

Disisi lain lanjutnya, ada hal yang memang menjadi budaya atau suatu kebiasaan di lingkungan pemerintahan untuk memberikan setoran dan menurutnya tentu itu dikarenakan adanya proses politik sejak awal yang mengharuskan kemenangan diraih dengan uang.

Maswan menambah, kasus korupsi wali kota Medan ini harus menjadi pelajaran bagi pejabat lain untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, ke depan harus lebih berperan aktif dalam melaporkan oknum-oknum yang “main-main” dalam menjalankan tugas.

“Artinya hukum itu tidak dianggap sebagai suatu penghalang untuk melakukan kejahatan khususnya kepada orang yang punya kekuasaan dan kekayaan. Padahal sudah ada wali kota yang dihukum. Kenapa mereka masih berani? Menurut saya, karena ada wibawa yang hilang,” pungkasnya. (wol/ryan/data3)

Editor: Agus Utama