Saran Warga: Ada Perda Kawasan Tanpa Narkoba

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra Mulia Syahputra Nasution kembali menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) ke masyarakat Jalan Sei Ular Baru Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal.

Politisi muda ini mensosialisasikan Perda 3/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Perwal Nomor 35/2014 kepada ratusan warga.

Dalam pemaparannya, Mulia didampingi staf Sekretariat DPRD Medan Syaf Lubis menjelaskan di mana saja lokasi yang dilarang bagi para perokok melakukan aksinya.

“Ada juga sanksi tegas bagi para pelanggar Perda 3/2014 tentang KTR dan Perwal Kota Medan Nomor 35/2014 ini. Pelanggar dikenakan kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp.50.000,” katanya.

Masih soal sanksi, lanjut Mulia, bagi seseorang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok akan diancam pidana kurungan paling lama 7 hari atau pidana denda paling banyak Rp5 juta.

“Bagi setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal. Kemudian membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di area yang masuk KTR, diancam pidana kurungan 15 hari atau pidana denda paling banyak Rp10 juta,” terangnya.

“Untuk itu, kita meminta Pemko Medan membuat tanda-tanda di lokasi yang tidak dibenarkan merokok. Sehingga masyarakat tahu dan mau mematuhi perda tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang hadir mempertanyakan seperti apa penerapan Perda KTR ini. Seperti pengakuan warga Jalan Sei Bilah, Inong, yang mempertanyakan di mana saja tempat yang diperbolehkan merokok.

“Suami saya perokok aktif pak dewan. Kalau bisa di rumah ada juga aturan tak boleh merokok. Kasihan anak-anak saya, kalau melihat dampak dari rokok ini untuk kesehatan mereka,” pintanya.

Warga Jalan Sei Serayu lainnya, Sander, mempertanyakan langkah apa yang bakal ditempuh Pemko Medan jika ada warga yang memprotes kebijakan Pemko Medan tersebut. Sebab, tidak sedikit warga yang menggantungkan nasibnya dari industri rokok ini.

“Kalau saya menyarankan, Pemko Medan tidak hanya menerbitkan Perda KTR, tetapi juga menerbitkan Perda Kawasan Tanpa Narkoba (KTN). Rokok dan narkoba sama-sama tak bagus untuk kesehatan,” timpal B Tanjung yang merupakan sesepuh warga di Jalan Sei Ular Baru. (wol/mrz/data3)

Editor: Agus Utama