Sakhyan: Mahasiswa Ujung Tombak Membunuh Politik Uang

Foto: Ist

MEDAN, Waspada.co.id – Dalam waktu beberapa bulan ke depan, masyarakat Indonesia akan melakukan Pemilih Kepala Daerah serentak, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota.

Namun, pesta demokrasi sering ternoda olah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, salah satunya Money Politik (politik uang).

Disebutkan, politik uang adalah bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya agar ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. ‘Pembelian’ bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Pada dasarnya, politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye yang dapat mencederai demokrasi di Indonesia.

Mengutip Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 71 ayat (1), PKPU menyebutkan “partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.”

Agar money politik dapat di cegah, Bakal Calon Wali Kota Medan, Sakhyan Asmara berharap agar mahasiswa bisa menjadi ujung tombak untuk membunuh politik uang.

“Caranya bagaimana, mahasiswa ini harus bisa menjadi kelompok-kelompok independen untuk melakukan pemantauan karena mahasiswa ini tersebar di mana-mana,” jelas Sakhyan, Minggu (16/2).

Namun lanjut Sakhyan, mahasiswa diakui oleh Bawaslu, sehingga jika ada mahasiswa menemukan jaringan-jaringan para calon melakukan tindakan yang menjurus kepada atau patut dicurigai melakukan money politik, langsung ditangkap. Mahasiswa itu punya kewenangan memberi laporan.

Sakhyan berpesan, agar penyelenggaraan pilkada nanti dapat berjalan semestinya dengan aman, adil, dan jujur. Agar dapat menciptakan kepala daerah yang mempunyai integritas.

“Artinya dalam Pilkada itu, pertama seluruh partai itu bebas money politik. Yang kedua, masyarakat harus bisa dewasa jangan mudah terbuai oleh iming-iming duit kecil supaya dia terpilih. Dan jika dia terpilih, celaka bagi kita semua karena kita mempunyai pemimpin yang tidak mempunyai integritas,” pungkas Sakhyan. (wol/ryan/data3)
Editor: Agus Utama