_
Home / Warta / Politik / Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR Siang Ini
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah (Foto: Dok. Kemenaker)

Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR Siang Ini

agregasi

JAKARTA – Pemerintah bakal menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR siang ini, Rabu (12/2/2020).

Penyerahan Surpres beserta draf beleid itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenegakerjaan, Ida Fauziyah.

“Ini Insya Allah Pak Airlangga minta saya menemani beliau menyampaikan ke DPR hari ini jam 13.00 WIB,” kata Menaker, Ida Fauziyah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, penyerahan draf ke parlemen dilakukan pukul 13.00 WIB karena di Istana sedang dilakukan rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.

“Beliau (Airlangga) masih ada ratas jadi diundur jam 13.00 WIB,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ida mengatakan, Surpres dan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu akan diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani. Prosedur pengiriman draf ini sama saja dengan Undang-undang lainnya. Nantinya, DPR akan membahas ini di rapat paripurna.

“Pada ketua DPR. Kalau prosedurnya UU ini sama aja dengan UU yang lain. Disampaikan ke pimpinan DPR, DPR menyampaikan biasa kan ada surat masuk di paripurna. Di paripurna disampaikan ada surat dari presiden,” ucap Ida.

“Prosedurnya sih tidak bedakan dengan UU yang lain. Kemudian dari paripurna kan dibawa ke Bamus, Bamus memutuskan siapa yang akan membahas. Biasa sih. Kayak begitu. Kita ikutin saja prosedur yang berlaku di DPR,” tambah dia.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beleid itu berfungsi untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi.

“Kita ini kan semuanya ingin mempercepat, semuanya ingin kebijakan bisa diputuskan secara cepat,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.

Setidaknya, ada tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang diajukan pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

RUU Omnibus Law ini mencakup revisi dari 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal. Pasal yang direvisi akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

Check Also

Jokowi : Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Perlu Penyempurnaan

BANDUNG, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menandatangani surat presiden (surpres) terkait Omnibus ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.