Pakai Istilah ISIS Eks WNI, Istana: Presiden Jokowi Konsisten dengan UU Kewarganegaraan

Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/Fahreza Rizky)
agregasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memulangkan anggota ISIS eks warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam kelompok teroris lintas batas. Hal tersebut bertujuan melindungi keamanan rakyat Indonesia.

Namun, Jokowi belum menjelaskan lebih lanjut ihwal status kewarganegaraan 689 orang itu. Kepala Negara hanya menyebut mereka sebagai “eks WNI.”

Istilah “eks WNI” yang digunakan Jokowi menuai tanya. Jika istilah itu yang digunakan, maka bisa dibilang 689 orang itu bukan lagi berkewarganegaraan Indonesia.

Mengonfirmasi hal itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan, Jokowi ingin konsisten dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dengan menyebut istilah “eks WNI.”

“Soal istilah, Presiden hanya ingin konsisten dengan UU Kewarganegaraan,” kata Dini saat dikonfirmasi wartawan lewat pesan singkat, Kamis (13/2/2020).

Menurut Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, WNI akan kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Kemudian, WNI juga dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila menyatakan keinginan untuk tidak lagi menjadi WNI. Tindakan pembakaran paspor dianggap memperkuat hal itu.

“Bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesianya apabila dia bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden, menyatakan keinginan untuk tidak lagi menjadi WNI (tindakan pembakaran paspor dapat dianggap pernyatan keinginan untuk tidak lagi menjadi WNI),” tutur Dini.

“Tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI,” sambungnya.

Dini berujar, orang-orang tersebut dapat dianggap masuk dalam kategori itu. Hal inilah yang menjadi alasan Presiden Jokowi menggunakan istilah “eks WNI” terhadap para pengikut ISIS.

“Orang-orang tersebut bisa dianggap masuk ke dalam kategori tersebut,” ucap Dini.

Sekadar informasi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman bagi kurang lebih 260 juta penduduk Indonesia. Mengutamakan hal tersebut, hingga saat ini pemerintah tak berencana untuk memulangkan anggota ISIS eks WNI yang terlibat dalam kelompok teroris lintas batas.

“Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.