Over Kapasitas, Warga Binaan Rutan Labuhan Curhat ke Dewan

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudianto Simangunsong, siap membantu dan memfasilitasi keluhan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Labuhan Kecamatan Medan Labuhan yang over kapasitas. Di mana idealnya bangunan ini hanya mampu menampung 368 orang, namun di isi 1.728 orang.

“Kita akan meminta agar masalah dapat di data dan nantinya akan dilakukan komunikasi lanjutan ke Pemko Medan. Kiranya dapat dianggarkan di APBD Pemko Medan dan bila perlu diajukan ke Pemprovsu,” katanya saat berkunjung ke Rutan Kelas II B Labuhan di Jalan Titi Pahlawan, Senin (17/2) kemarin.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution, berharap fasilitas di rutan kiranya cukup memadai. Sehingga fungsi rutan sebagai tempat pelayanan, pembinaan, dan bimbingan bagi pelanggar hukum dapat terealisasi.

“Kami siap menjembatani keluhan apa saja di rutan ini demi pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Kita juga khawatir jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan karena over kapasitas,” katanya yang diamini anggota komisi lainnya di antaranya Abd Rani, Edi Saputra, dan Abd Latif Lubis.

Sebelumnya, Kepala Rutan Kelas II B Labuhan Nimrot Sihotang, didampingi sejumlah stafnya mengatakan jumlah tahanan yang over kapasitas menimbulkan ketidak nyamanan. Dari 53 kamar yang tersedia, dihuni 1.728 orang dengan keterangan masing-masing kama berukuran 2×3, 4×6 dan 6×8.

“Kondisi demikian sudah kita laporkan kepada atasan. Pada prinsipnya kita dituntut punya inisiatif untuk solusi,” ungkapnya.

Lanjutnya, sedangkan upaya dan inisiatif yang sudah dilakukan pihaknya yakni minta lahan pembangunan rutan baru di eks PTPN II. Namun pihak PTP menganjurkan membuat permohonan ke Gubernur Sumut. Surat dimaksud pun sudah dilakukan dan masih menunggu jawaban.

Pada kesempatan itu, Nimrot Sihotang berharap kepada DPRD Medan supaya dapat memfaailitasi keluhan mereka. Begitu juga dengan keluhan yang sama DPRD Medan dapat menjembatani ke Pemko Medan agar dapat memberikan jalan keluar.

“Bukan hanya tempat dan bangunan yang tidak representatif. Tapi sarana dan prasarana pendukung tidak lagi memadai. Seperti mobil ambulance yang sudah tua dan mobil operasional serta mobil pengantar tahanan yang sudah rusak,” keluhnya.

Nimrot menambahkan, sama halnya persoalan infrastruktur di rutan ini. Saluran pembuangan drainase yang dibuang bercampur ke drainase umum dan sering menjadi kendala. “Ini juga kami perlu dukungan perbaikan,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN