Mahfud MD Ungkap 3 Masalah yang Timbul dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Sarah Hutagaol)
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tiga permasalahan yang timbul atas Omnibus Law tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Mahfud menerangkan, salah satu masalah yang timbul dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut adalah dikarenakan ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan keinginan buruh.

“Misalnya tentang jumlah jam lembur, di dalam uraian hari dan jam, itu tidak sependapat misalnya. Upah minimal kabupaten dan upah minimal provinsi, yang mau disatukan mereka tidak sependapat,” ucap Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Jika tidak sependapat, Mahfud menyebutkan kalau DPR dan pemerintah akan membahasnya. Kemudian, masalah yang timbul lainnya adalah tidak memahami.

“Kalau paham ya tinggal konfirmasi saja pemahaman yang benar atas isi RUU itu bagaimana gitu. Itu nanti dibicarakan nanti di DPR agar paham,” tuturnya.

“Sehingga wording-nya ke narasinya itu atau kalimat-kalimat yang bisa diperbaiki, di situ kalau memang cuma tidak paham, kalau tidak sependapat yang berdebat sampai pendapat yang mana dianggap bagus,” tutur Mahfud MD.

Lebih lanjut, yang terakhir menurut Mahfud adalah permasalahan mengenai salah ketik di dalam RUU tersebut yang berakibat menyalahi substansi. Namun, kesalahan itu baginya tentu bisa diperbaiki pihak DPR.

“Misalnya Pasal 170 yang menyatakan bahwa sebuah Peraturan Pemerintah bisa mengubah isi Undang-Undang. Itu dari sudut ilmu perundang-undangan salah. Oleh karena substansinya salah maka ngetik-nya juga jadi salah, karena yang diketik yang salah. Kan gitu saja sebenarnya ya,” tuturnya.