_
Home / Aceh / LSM FMPK Gayo Lues: Melalui izin Khusus Negara Dapat Legalkan Riset dan Ekspor Narkotika
Ketua LSM FMPK Gayo Lues, Syafaruddin Telvie. (Ist)

LSM FMPK Gayo Lues: Melalui izin Khusus Negara Dapat Legalkan Riset dan Ekspor Narkotika

BLANGKEJEREN, Waspada.co.id – Setelah maraknya penolakan terhadap legalitas ekspor komoditi ganja (Cannabis Sativa) sebagai bahan medis, ternyata melalui Izin khusus negara dapat melegalkan eksport ganja dan dilakukan riset untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Hal ini termaktub dalam pasal 7, pasal 18, dan pasal 19 UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Sebagaimana dikatakan Ketua LSM FMPK Gayo Lues, Syafaruddin Telvie, di Blangkejeren, Kamis (13/2).

Dalam pernyataan tertulisnya kepada Waspada Online bersama sejumlah LSM lainnya yang mendukung dilakukannya riset dan upaya ekspor komoditi ganja sebagai bahan medis, dia dengan jelas mengatakan, mendesak Pemkab Gayo Lues dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk membentuk tim khusus dan melakukan upaya lobi terhadap Pemerintah Pusat, agar ekspor komoditi ganja segera dibahas di tingkat Pusat.

Dikatakan, dalam pasal 18 dan pasal 19 UU No.35 tersebut, negara dapat melegalkan ekspor ganja untuk keperluan medis. “Konotasi penyalahgunaan narkotika apabila digunakan tanpa hak dan melawan hukum, sebagai mana dijelaskan dalam kutipan pasal tersebut,” tegasnya.

Definisi narkotika dan resolusi prekursor narkotika, mengutip tulisan pakar hukum pidana Diana Kusuma Sari SH MH, sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengurangi atau meningkatkan kesadaran, dapat mengatasi, menghilangkan hingga rasa sakit, dan dapat membantu meningkatkan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang dapat digunakan terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

“Prekursor narkotika adalah bahan atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel yang didukung terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [2] UU Narkotika).

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang diminta dengan narkotika. Namun, dapat melihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau menentang hukum.

“Dengan demikian, kita dapat berbicara tentang penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,” sebut Syafaruddin.

Sementara menurut UU No. 35 tahun 2009 pasal 18 berbunyi, “Pemerintah memberi izin khusus dan surat persetujuan ekspor narkotika asalkan ada persetujuan dari negara pengimpor yang membutuhkan bahan tersebut.”

Bunyi pasal 18 tersebut antara lain :
Pasal 18:
(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19
(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari Negara Pengimpor.

“Artinya Narkotika yang di ekspor tersebut mutlak untuk kebutuhan farmasi bagi Negara Pengimpor dan bukan untuk kebutuhan dalam Negeri, pelaksanaan nya harus mendapatkan persetujuan Menteri dan pengawasan dari BPOM, juga unsur terkait,” jelas Syafaruddin.

Sementara untuk kepentingan dalam negeri menurut UU No.35 tahun 2009, pasal 7 yang berbunyi, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pasal 8 (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri terkait atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Artinya negara memberi izin dalam jumlah terbatas apabila narkotika tersebut digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada salahnya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meminta izin Kementerian untuk melakukan riset terhadap legalitas ekspor ganja tersebut, sesuai dengan bunyi UU di atas,” sebut Syafarudin Telvie.

Disebutkan lagi, ganja atau mariyuana ini merupakan tumbuhan alami di ‘Negeri Seribu Bukit” Gayo Lues. Menurut para orang tua dahulu tanaman ini tidak ada larangan untuk menanam dan ditanam bersamaan dengan tanaman tembakau sebagai ‘Petue’ (istilah sebagai penyedap rasa ) dan dianggap sebagai narkotika dan barang terlarang sejak konvensi PBB tahun 1961.

“Sementara bagi masyarakat Gayo Lues, boleh dikatakan sangat jarang masyarakatnya kecanduan narkotika jenis ganja ini. Dan hal ini boleh di cek di BNN, yang ada hanya korban karena menanam dan membawa ganja ke Medan atau daerah lainnya,” tutupnya. (wol/bus)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gayo Lues Terima Penghargaan Pemberantasan Narkoba Dari Presiden RI

BLANGKEJEREN, Waspada.co.id – Kabupaten Gayo Lues menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo atas upayanya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.