KPK Limpahkan Berkas Perkara Eldin ke PN Tipikor Medan

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, Junain Arief, mengungkapkan kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
akan melimpahkan berkas perkara korupsi Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin ke Pengadilana Tipikor Medan, Kamis (20/2).

“Informasi dari KPK akan melimpahkan berkas perkara Wali Kota Medan hari ini,” ucapnya kepada awak media.

Dirinya juga menyebutkan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) selambatnya dua pekan akan ditetapkan tanggal persidangan.

“Sesuai dengan SOP penetapan tanggal sidang dua minggu setelah menyerahkan berkas,” ucap Arief.

Namun, untuk penetapan hakim yang mengadili ditetapkan langsung setelah menerima berkas perkara.

“Untuk penetapan majelis hakim setelah menerima berkas pada hari itu juga ditetapkan majelis hakim yang mengadili perkara,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Medan Nonaktif Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019.

Eldin ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar.

Perkara bermula ketika Eldin menerima uang sejumlah total Rp530 juta dari Isa Ansyari. Saut mengatakan uang tersebut sebagai imbalan karena Eldin mengangkat Isa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Perkara berikutnya ialah ketika perjalanan dinas dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Eldin turut membawa serta istri, dua anaknya, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

Bahkan Eldin memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut keluarga Eldin didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

Akibat hal tersebut, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Lantas, Eldin pun memerintahkan Syamsul mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang dengan nilai sekitar Rp800 juta.

Kadis PUPR Isa Ansyari mengirim Rp200 juta ke Eldin atas permintaan melalui Syamsul untuk keperluan pribadi Wali Kota.

Berikutnya, Syamsul menghubungi ajudan Eldin, Aidiel Putra Pratama dan menyampaikan keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. Ia kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan diminta kutipan dana. Termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang. (wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN