Komisi VII Dorong PT DI Produksi Drone

Wakil Ketua Komisi VII DPR RIGus Irawan pasaribu di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). (ist)

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembuatan drone atau Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA) jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE) oleh PT Dirgantara Indonesia (DI). Mengingat drone tersebut sangat dibutuhkan tidak hanya untuk menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan juga untuk dimanfaatkan di berbagai sektor industri.

“Sebenarnya saya prihatin, bahkan miris sekali kita baru produksi drone sekarang. Karena negara tetangga sudah sejak lama memproduksi dan mengoperasikan drone. Malaysia sejak 2012 mengoperasikan 100 lebih drone yang sebagian besar buatan Israel, Thailand sejak tahun 1990 an sudah aktif menggunakan drone, Vietnam sejak 2011 dengan jarak jelajah sampai 4000 kilometer,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

Dia menyayangkan Indonesia baru mau memproduksi drone dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp800 miliar tanpa percepatan. “Sementara dengan percepatan sedang dihitung, paling-paling sekitar Rp1,5 triliun. Di sini terlihat hanya masalah prioritas saja. Ini yang masih perlu dipikirkan lagi,” ungkap Gus Irawan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan PT DI, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kepala BPPT, PT LEN Industri, dan Kepala Lapan di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (3/2), dia meyakini Komisi VII DPR akan seutuhnya mendukung, bahkan mendorong percepatan pembuatan PUNA MALE. Mengingat Indonesia memiliki teknologi dan didukung oleh SDM yang handal.

“Artinya banyak ahli-ahli dari negeri sendiri yang tidak kalah pintarnya dengan negara lain. Para ahli tersebut hanya butuh dukungan dari pemerintah untuk bisa mewujudkan rencananya tersebut,” ujarnya.

Menurut Gus Irawan di dalam rapat Komisi VII itu disampaikan drone saat ini sangat penting. Tidak hanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, drone juga dibutuhkan di sektor industri. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, agraris dengan kekayaan alam, hutan yang melimpah.

“Sehingga drone jadi satu alat yang sangat dibutuhkan. Baik untuk tanam benih, semprot tanaman, pemetaan hutan, pemetaan lidar dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya untuk keamanan, industri atau pebisnis pun sangat butuh drone,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VII ini menegaskan Indonesia butuh percepatan terkait dengan drone. Tidak hanya prototipe-prototipe saja, tapi harus dalam bentuk jadi. Beberapa waktu lalu Indonesia sangat bangga membeli drone rainbow CH4 buatan cina yang seharga Rp 56 miliar. Bahkan saat pelantikan presiden pun diamankan oleh drone tersebut.

Padahal, katanya drone kita jauh lebih hebat, lebih bagus, bisa mencapai ketinggian 30 ribu kaki, sementara drone China hanya mampu mencapai 15 ribu kaki, dengan jelajah 1000-2000 kilometer.

Dia berharap percepatan pembuatan atau produksi drone ini dapat segera dilakukan, tidak bernasib seperti drone buatan dalam negeri sebelumnya seperti alap-alap dengan masa jelajah 5 jam dan drone wulung 4 jam, yang kini tidak diketahui bagaimana perkembangannya. (wol/min/data3)

Editor: Agus Utama