Komisi IV DPRD Medan Kembali Pertanyakan Izin Bangunan Centre Point

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Meskipun operasional usaha-usaha di Centre Point sudah berjalan, namun bangunan megah tersebut hingga kini belum mengantongi izin. Pasalnya sengketa lahan antara PT KAI dan PT Arga Citra Kharisma (ACK) di Pengadilan Negeri Medan masih terus berlanjut.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengaku heran kenapa bangunan yang begitu besar ini dibiarkan berdiri tanpa izin. Padahal sejatinya politisi yang duduk di komisi ini sangat mendukung adanya investor di Kota Medan.

“Kita dukung, tapi yang memahami aturan. Ini semua (terjadi) karena kurangnya pengawasan dari kita,” ujarnya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT ACK, Dinas Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DKP2R) Kota Medan, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Medan, Satpol PP dan lainnya, Selasa (25/2).

Menurutnya, belum tuntasnya permasalahan perizinan Centre Point dikarenakan sejak awal bangunan yang dinaungi PT ACK ini sudah ada permasalahan.

“Komisi IV berencana akan konsultasi ke PT KAI pusat yang bertempat di Bandung. Di sana nanti kita ketahui secara detail masalahnya dan bagaimana pula solusinya,” katanya.

Sebelumnya, perwakilan PT ACK Tika Rayahu mengatakan bahwa pihaknya sudah menawarkan fasilitas kepada PT KAI di kawasan tersebut agar persoalan tidak berlarut-larut dan para tenant atau investor bisa berusaha dengan nyaman.

“Tapi sampai sekarang mereka (PT KAI) belum merespon. Kita mau semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mohon kebijakan dari Pemko Medan untuk persoalan ini,” terangnya.

Kepala Bidang Penataan dan Lingkungan Dinas PKP2R Kota Medan, Ashadi Cahyadi, secara tegas mengatakan kalau pihaknya belum bisa menerbitkan izin apapun kepada PT ACK sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Karena proses itu masih berjalan dan ada perintah dari pengadilan untuk tidak menerbitkan izin apapun.

“Pemko Medan tidak memihak sana sini. Kami akan mencari celah hukum sebagai jasa penerbitan izin tenant yang ada di centre point,” sebutnya.

Senada dengan itu, Kasi Waslidik Satpol PP Kota Medan, Irvan P Lubis, menyebutkan masih menunggu ketetapan yang pasti atas persoalan itu. Namun begitu, pengawasan tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN