Kepala Daerah “Terseret” Korupsi, Sakhyan: Penyebabnya Money Politik

foto: istimewa

MEDAN, Waspada.co.id – Semenjak tahun 2005 wajah Kota Medan sudah tercoret oleh tindakan-tindakan tercela yang melilit pemimpin Kota Medan itu sendiri. Pasalnya, dari tahun 2005 sampai 2020 (tiga periode) Wali Kota Medan terjerat kasus korupsi.

Ketiga Wali Kota tersebut yakni, Abdillah (2005-2010), Rahutman Harahap (2010-2015), dan baru-baru ini Dzulmi Eldin (2015-2020) yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait perjalanan dinas ke Jepang.

Hal itu membuat opini masyarakat menduga-duga dengan apa penyebab orang nomor satu di Kota Medan, bisa melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan (Korupsi) oleh pejabat kota.

Menanggapi hal tersebut, Bakal Calon (Balon) Wali Kota Medan, Sakhyan Asmara menjelaskan, seharusnya wali kota itu menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya, dalam suritauladan sikap, perilaku, dan kebijakan.

“Mangkannya, seharusnya seorang Wali kota itu menjadi suritauladan, tidak boleh dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, itu menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakatnya, bahkan bukan hanya masyarakatnya sendiri tapi masyarakat lain juga,” cetus Sakhyan, saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (15/2).

Sakhyan melanjutkan, Seorang wali kota harus mempunyai mental dan spiritual yang kuat dan siap.

“Wali kota itu gak bisa lepas kontrol dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin birokrat dan pemimpin masyarakat,” tambahnya.

Menurut Sakhyan, salah satu penyebab mengapa kepala daerah itu terseret persoalan-persoalan hukum khususnya korupsi, salah satu penyebabnya adalah karena terikat kepada pembiayaan yang masuk dalam kategori “money politik” pada saat maju sebagai balon kepala daerah.

“Inilah bahayanya jika money politik itu tidak dihilangkan. Kenapa, karena kalau seseorang maju menjadi calon kepala daerah kemudian dia mengeluarkan banyak uang dari sumber yang bermacam-macam, maka dia (balon) terikat kepada orang yang memberikan dana atau yang lazim disebut sponsor. Akibatnya, seorang kepala daerah tidak akan bebas dalam melaksanakan otoritas dan kewenangan demi kepentingan rakyat karena terikat dengan kepentingan si pemberi modal itu,” ungkap Sakhyan.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIKP) Medan itu, lebih jauh mengatakan, sang kepala daerah juga berusaha mengembalikan jasa sponsornya dengan berbagai cara. Dengan keadaan seperti itu maka kepala daerah hanya akan menjadi boneka yang remote controlnya di pegang oleh si pemberi modal.

“Oleh karena itu, jangan sekali-sekali melakukan tindakan money politik. Itu sangat berbahaya karena dapat merusak mental masyarakat, merusak tatanan birokrasi dan memberi peluang kepada orang yang tidak mempunyai kompetensi memimpin tapi bisa mengatur kebijakan. Akibatnya kepala daerah hanya sebagai boneka karena dia sudah terikat kepada pemberi modal. Oleh karena itu maka money politik itu harus kita bunuh,” ajak Sakhyan menutup percakapan.(wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN