_
Home / Medan / GAPBSI: Omnibuslaw Menjadikan Buruh Sebagai Tumbal Investor
WOL Photo

GAPBSI: Omnibuslaw Menjadikan Buruh Sebagai Tumbal Investor

MEDAN, Waspada.co.id – Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk “menggolkan” Omnibuslow (UU Sapujagat) dengan dalih untuk menarik investasi pemerintah sekuat tenaga. Seolah-olah “memaksakan” pembuatan Omnibuslow yakni RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), walau tak ada jaminan ketika UU tersebut nantinya diberlakukan investasi akan masuk seperti yang diharapkan.

Karena itu, ratusan massa dari Gabungan Serikat Pekerja/Buruh Serikat Indonesia (GAPBSI) Kota Medan mendatangi kantor DPRD Sumut, untuk menyatakan sikap menolak keras Omnibus Law lapangan kerja.

Dalam aksinya, Koordinator Aksi, Gimin, menjelaskan menurut World Economic Forum (WEF) sesungguhnya faktor yang menghambat investasi Indonesia itu, nomor satunya korupsi, yang ke dua inefisiensi birokrasi, yang ke tiga akses ke pembiayaan, ke empat infrastruktur tidak memadai.

“Selain itu, terdapat pula faktor lain di antaranya, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintah, rasio pajak, etos kerja yang buruk, regulasi pajak, inflasi, kurangnya tenaga kerja terampil, kejahatan dan pencurian,” jelasnya, Rabu (12/2).

Ditambahkannya, dalam berbagai informasi dan statmen pemerintah, adapun hal-hal yang akan di sasar dalam Omnibuslaw adalah fleksibilitas hubungan kerja yang semakin lentur, padahal saat ini perkerja/buruh tidak lagi memiliki kepastian kerja akibat sistem hubungan kerja yang longgar dalam PKWT dan Out Sourcing.

“Permasalahan pengupahan yang akan mengadopsi adanya upah perjam yang berpotensi akan menghilangkan perlindungan dalam bentuk upah minimun, apalagi menghilangkan, sangksi pidana bagi pelanggaran pembayaran upah di bawah ketentuan,” ucapnya.

Pengurangan nilai kompensasi PHK, lanjut Gimin, membebaskan TKA unskil, dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwa Omnibuslaw merupakan karpet merah bagi investor dan kuburan bagi pekerja/buruh.

“Maka dengan ini, GAPBSI menolak keras Omnibuslaw cipta lapangan kerja, dan tetap mengacu kepada UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” koarnya.

Berdasarkan pantauan, aksi massa dari GAPBSI yang dilakukan di depan kantor DPRD Sumut berjalan damai.(wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Jokowi : Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masih Perlu Penyempurnaan

BANDUNG, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menandatangani surat presiden (surpres) terkait Omnibus ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.